Ingin Tambah ASN, Bupati Temui MenPAN-RB

0
479
BERSAMA MENTERI: Bupati Bintan H Apri Sujadi, Kepala BKPPD Irma Annisa dan sejumlah pejabat berfoto bersama dengan MenPAN-RB Asman Abnur, di Jakarta. F-ISTIMEWA/kominfo bintan

BINTAN – PEMKAB Bintan ingin menambah jumlah ASN, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, di tahun 2018 mendatang. Justru itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi bersama Kepala Badan Kepegawaian Pendidian dan Pelatihan Daerah (BKPPD) menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur di Jakarta, Selasa (12/12) kemarin.

Dalam konsultasi ini, Bupati Bintan H Apri Sujadi memaparkan kondisi aparatur pemerintahan. Menurutnya, ASN di Bintan harus dilakukan penambahan kuantitas (jumlah) dan kualitasnya. Guna menciptakan SDM yang andal dan kinerja yang berkompeten. Saat ini, Kabupaten Bintan sedang dalam proses pengembangan, di semua aspek pembangunan.

”Ini perlu dukungan tenaga yang memiliki kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Kita telah lakukan evaluasi dan membahas beberapa lini, kita perlu penambahan,” ungkap bupati usai berkoordinasi dengan MenPAN-RB.

Apri menambahkan, sesuai dengan UU nomor 5/2014 tentang ASN, dan PP nomor 11/2017 tentang manajemen PNS disebutkan, manajamen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan.

”Hal ini lah yang sedang dilakukan. Nanti juga akan terjadi perubahan besar, karena dalam waktu dekat akan keluar PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kalau sudah dikeluarkan nanti, tidak akan ada lagi honorer, PTT dan sebagainya. Hanya ada dua, yaitu ASN yang kita kenal dengan PNS, dan P3K itu,” tambah H Apri Sujadi.

Kepala BPKKD Bintan Irma Annisa menyampaikan, saat ini Pemkab Bintan masih memerlukan tambahan ASN, mencapai ribuan orang. Penambahan ASN itu sudah disampaikan ke KemenPAN-RB. Tapi masih bersifat global. Sementara, MenPAN-RB meminta agar penambahan ASN itu diajukan secara rinci, mulai dari jumlah sampai dengan penempatan kerja. Seperti penambahan guru ASN, harus jelas tempat yang akan ditugaskan.

”Rincian itu akan buat lagi, sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Irma Annisa menjawab Tanjungpinang Pos.

”Setelah konsultasi ke KemenPAN-RB ini, nanti semua rumusan kekosongan posisi dan kebutuhan SDM dalam beberapa spesifikasi, akan kami sampaikan langsung ke KemenPAN-RB,” tambahnya.

Sementara itu, MenPAN-RB RI Asman Abnur menyampaikan, pihaknya sedang berupaya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan SDM di pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kapasitas ASN, diperlukan pendidikan dan pelatihan berkesinambungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing. Ke depannya, pendidikan yang diterima ASN terutama posisi jabatan tinggi, tidak lagi hanya oleh widyaiswara. Namun harus diberikan oleh para CEO (Chief Executive Officer), lembaga privat swasta, agar dapat meningkatkan wawasan global ASN dan profesionalisme kerja.

Struktur ASN yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia saat ini, berdasarkan data KemenPAN-RB per Januari 2017, komposisi ASN masih didominasi oleh jabatan fungsional guru yaitu sebanyak 37,43 persen. Jabatan fungsional umum administrasi sebesar 37,69 persen, dari total 4.475.997 ASN yang aktif di pusat maupun daerah.

”Ini berarti, ASN masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Tahun ini lebih dari dua ratus ribu PNS yang memasuki masa pensiun. Untuk selanjutnya, yang sudah ada akan kita coba juga kembangkan kualitas dan kualifikasinya,” jelas Asman Abnur.(YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here