Ingin Tunjangan Tahun 2019 Ditambah

0
130
SISWA saat dikumpulkan di Lapangan Pamedan. Dibutuhkan banyak guru untuk mengajar anak-anak ini. f-martunas/tanjungpinang pos

Guru Honor Berharap Belas Kasih Dewan Dan Gubernur

Guru yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa itu benar-benar dialami guru honor. Mereka mencerdaskan ribuan anak-anak di Kepri ini, tapi menderita dalam hidupnya.

DOMPAK – TRILIUNAN APBD, namun hanya secuil yang mengalir kepada mereka. Anggaran pendidikan 20 persen tidak mereka nikmati terutama guru komite yang bergaji Rp500 ribu hingga Rp800 ribu sebulan.

Kini, sebelum APBD murni 2019 Pemprov Kepri disahkan, masih ada sedikit harapan bagi mereka. Ribuan guru honor itu berharap kebaikan hati Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Wagub Kepri H Isdianto, Sekdaprov TS Arif Fadillah dan 45 pimpinan dan anggota DPRD Kepri.

Jika di APBD 2019 tidak ada alokasi tambahan honor mereka, maka penderitaan para guru ini akan bertambah sepanjang hidupnya. Namun, apabila para pejabat teras di atas peduli dengan mereka, maka anggaran untuk mereka akan ditambah.

Awalnya, pemprov sudah janji untuk menambah tunjangan guru honor di APBD Perubahan 2018. Namun, entah kenapa anggaran itu tidak muncul sama sekali. Diharapkan, tahun depan ada tambahan tunjangan mereka.

Saat ini, TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri kembali mengulik alokasi 20 persen anggaran pendidikan untuk APBD murni 2019.

Pembahasan alot saat beberapa anggota DPRD menyinggung soal gaji guru honor yang bebannya jauh lebih berat dari pada ASN.

Politikus Hanura Provinsi Kepri, Rudi Chua menuturkan, bahwa saat ini di DPRD Provinsi sampai kabupaten/kota tengah persiapan menyusun APBD murni 2019.

Bahkan pembahasan alot karena masing-masing TAPD juga sama-sama membahas standar satuan harga termasuk untuk standar pegawai honorer.

”Ternyata pada faktanya di lapangan sebagian besar pegawai honor di Kepri masih banyak yang digaji di bawah UMK, malahan ada yang setiap bulannya hanya digaji di bawah Rp1 juta,” ujar Rudi.

Dia menceritakan, beberapa informasi yang dihimpun sampai saat ini, seperti para guru honor sekolah yang hanya digaji Rp 500 ribu sampai Rp 800 ribu per bulan, dengan beban kerja lebih banyak dibandingkan guru ASN yang sama-sama menghabiskan waktu kerja 8 jam per hari.

”Ini sangat ironis dengan aturan kebijakan dan peraturan perundangan yang dibuat pemerintah sendiri yang mewajibkan setiap perusahaan harus membayar gaji pegawai minimal sesuai UMK, sementara pemerintah sendiri justru mengabaikan aturan tersebut,” beber anggota Komisi II tersebut.

Pada kesempatan pembahasan APBD tahun 2019, dirinya berharap tim Banggar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TAPD bisa membuka hati untuk melihat kenyataan bahwa para pegawai yang telah menyumbangkan tenaganya untuk kelancaran tugas pemerintahan masih banyak yang hidup di bawah rasional.

”Seperti contoh untuk di Tanjungpinang, ada tiga macam guru honor, honor pemerintah, honor dinas, honor sekolah. Untuk honor pemerintah disamakan dengan PTT sekitar Rp2 juta, honor dinas rata-rata Rp1,6 juta sampai Rp1,8 juta, sedangkan honor sekolah Rp500 ribu sampai Rp800 ribu,” bebernya demikian.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here