Insentif Perangkat Desa dan BPD Ditambah

0
19349
BUPATI Bintan H Apri Sujadi dan Kepala PMD Bintan Ronny Kartika membahas tentang pemerintahan desa bersama tim Kemendagri, di Bintan Ekspo, baru-baru ini. F-dok/tanjungpinang pos

RT/RW Diberikan Jaminan BPJS Tenaga Kerja

BINTAN – BUPATI Bintan H Apri Sujadi segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), guna menambah penghasilan tetap atau insentif, para perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Insentif perangkat desa dan BPD ditambah, agar pembangunan desa berjalan maksimal dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

”Tahun anggaran 2018 ini, penghasilan tetap untuk kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes) serta perangkat desa, ketua dan anggota BPD, semuanya kita naikkan. Termasuk tunjangannya, kita tambah juga,” kata H Apri Sujadi, Rabu (24/1) kemarin.

H Apri Sujadi mengungkapkan, nilai penambahan insentif dari penghasilan tetap dan tunjangan itu bervariasi. Termasuk untuk BPD yang selama ini tidak tersentuh, juga ditambah. Dengan harapan, BPD bisa berfungsi dalam pengawasan pembangunan desa, serta menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Desa (Perdes). Dengan penambahan insentif bulanan ini, BPD diharapkan bisa berperan lebih maksimal dan bersinergi dengan pemerintah desa.

”Untuk Perbup kenaikan nilai insentif ini, segera saya teken. Supaya perangkat desa dan BPD sudah terima kenaikan insentif itu, dalam waktu dekat. O iya, BPJS juga diberikan kepada semua perangkat desa dan BPD ini. Termasuk BPJS untuk ketua RT/RW,” tegas H Apri Sujadi.

Insentif dan Tunjangan
Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Ronny Kartika menyebutkan, pada tahun 2017 lalu, penghasilan tetap kepala desa (kades) sebesar Rp 2,8 juta per bulan. Untuk tahun 2018, penghasilan tetap Kades sudah naik menjadi Rp 3 juta per bulan. Untuk jabatan sekdes, tahun 2017 diberikan penghasilan tetap sebesar Rp 1,96 juta, naik menjadi Rp 2,1 juta per bulan, pada tahun 2018 ini.

Sedangkan perangkat desa seperti kepala seksi (kasi), kepala urusan (kaur) dan kepala dusun (kadus), pada tahun 2017 lalu, penghasilan tetap diberikan sebesar Rp 1,4 juta per bulan. Tahun 2018 ini, penghasilan tetap ditambah Rp 100 ribu, sehingga menjadi Rp 1,5 juta per bulan. Untuk staf desa, penghasilan tetapnya diberikan Rp 1,2 juta per bulan.

”Itu baru nilai penghasilan tetap. Tunjangan kades dan sekdes juga dinaikkan oleh Pak Bupati H Apri Sujadi,” kata Ronny Kartika.

Ronny menyampaikan, jika tunjangan kades pada tahun 2017 senilai Rp 540 ribu per bulan, naik menjadi Rp 750 ribu per bulan. Untuk tunjangan jabatan sekdes, dari Rp 480 ribu per bulan pada tahun 2017, naik menjadi Rp 550 ribu per bulan.

”Untuk pejabat dan semua perangkat desa ini, juga diberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja,” tambahnya.

Untuk ketua dan anggota BPD, Ronny menerangkan, selama ini diberikan tunjangan senilai Rp 500 ribu per bulan, dan uang operasional sebesar Rp 5 juta per tiga bulan. Untuk tahun 2018, tunjangan ketua BPD diberikan tunjangan sebesar Rp 750 ribu per bulan. Jabatan sekretaris BPD, tunjangan diberikan 650 ribu per bulan. Sedangkan anggota BPD diberikan tunjangan Rp 500 ribu per bulan. Untuk uang operasional BPD diberikan Rp 7,5 juta per triwulan.

”Dengan penambahan tunjangan dan uang operasional ini, BPD diharapkan menjalankan tugas pembuatan Perdes tentang BUMDes maupun retribusi secara maksimal. Itu konsekuensinya dari Pak Bupati H Apri Sujadi dan Pak Wabup H Dalmasri Syam,” tambah Ronny.(YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here