Inspektorat Jadi Bagian Kemendagri

0
739

Bisa Lapor Kebijakan Gubernur

DOMPAK – Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, menyampaikan, saat ini ada wacana pemerintah pusat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rencana penguatan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Menurut dia, informasi terkait penguatan Inspektorat sudah selesai. Rencana tersebut dalam waktu dekat akan dikoordinasikan dengan KPK dan BPKP serta Presiden RI Joko Widodo.

Aturan ini cukup baik, meskipun wadah Inspektorat tak menghilangkan tanggungjawabnya sebagai lembaga yang juga bertanggungjawab membantu tugas kerja kepala daerah.
Hal ini dilakukan Mendagri sebagai upaya mempercepat peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah (pemda) ke depannya. ”Penguatan Inspektorat itu bagus dan sangat bagus. Kami masih menunggu Permennya turun untuk mulai menjalankan itu,” ujarnya di kantor Gubernur Kepri kepada wartawan, Jumat (8/9) di Dompak.

Arif melanjutkan, sejatinya penguatan fungsi Inspektorat ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya penguatan ini, kata dia, Inspektorat nantinya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Mendagri. ”Jadi nantinya, selain menjadi staff kita, juga akan membuat laporan langsung ke Mendagri dan dia juga di bawah pengawasan Mendagri,” sebutnya.

Diakuinya, walaupun selama ini fungsi Inspektorat di Pemprov Kepri sudah berjalan, namun, Inspektorat tidak memiliki kewenangan lebih untuk menjalankan fungsinya. Dengan adanya penguatan ini diharapkan fungsi Inspektorat sebagai pengawas dapat berjalan maksimal. ”Kalau ini sudah jalan, Inspektorat akan mempunyai power lebih dalam bekerja,” tuturnya.

Terkait formula pengawasannya, Mendagri menyatakan, hal ini masih dalam proses pembahasan. Ini juga menjadi upaya menghindari intervensi terhadap jajaran Inspektorat daerah. Ia ingin agar nanti di tingkat provinsi bertanggungjawab langsung kepada pusat yakni Kemendagri, begitu juga Kemendagri kepada Presiden.

Upaya penguatan Inspektorat ini dinilai tak perlu lagi lembaga-lembaga pengawas dari tingkat pusat melakukan penindakan ke daerah seperti halnya KPK belum lama ini.
Nanti KPK dan BPK akan memberikan motivasi kepada jajaran Inspektorat agar ke depannya nanti mereka bisa mandiri bertindak. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here