Investasi Peternakan Terkendala Tata Ruang

0
506
INDUSTRI PETERNAKAN: Wakil Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo melihat lokasi industri peternakan sapi di luar Kabupaten Bintan, belum lama ini. Sementara, pengembangan sapi di Lobam terkendala tata ruang. f-Istimewa/Humas DPRD

Pemkab Ingin Revisi SOTK dan RTRW

BINTAN – RENCANA masuknya investasi di bidang peternakan di Kawasan Industri Lobam, masih terkendala perizinan dan tata ruang. Meski demikian, kendala tersebut saat ini sedang dicarikan solusinya. Saleh Umar, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Kawasan FTZ Bintan membenarkan, ada rencana investasi di bidang peternakan, yaitu peternakan sapi, udang dan bebek. Sejauh ini, investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di kawasan Lobam. ”Pihak pengelola kawasan industri Lobam sudah berkonsultasi ke kami, ada 3 peternakan yang tertarik berinvestasi. Namun untuk tata ruang di Lobam kan kawasan industri, ini yang akan kami carikan solusinya,” terangnya.

Diterangkannya, ia mengupayakan investasi peternakan tersebut dapat melakukan pengolahan hasil ternak menjadi makanan kemasan. Sehingga konsep industri akan masuk dalam investasi tersebut. ”Sejauh ini, ternak tersebut akan dikirim ke Singapura. Namun pastinya, perlu berbagai macam persyaratan agar hasil industri pangan tersebut, dapat masuk dan sesuai dengan standar pangan di Singapura,” jelasnya.

BP Kawasan FTZ Bintan, lanjutnya, terus menerima masukan dari pengusaha dan terus mengupayakan agar regulasi investasi tersebut dapat diterima, dan sesuai dengan aturan yang ada di Bintan.

Revisi Tata Ruang
Sementara, Pemkab Bintan akan merevisi Perda Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), tahun 2017 ini. Revisi dilakukan untuk kemudahan investasi dan realisasi program pemerintah. Bupati Bintan H Apri Sujadi menyampaikan, SOTK sangat berpengaruh kepada program pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD yang dibuat, ada sebagian masuk dalam kegiatan SOTK lama. Sehingga, SOTK yang baru saat ini harus direvisi, guna menselaraskan RPMJD itu. ”Ini akan kita bicarakan lagi dengan dewan,” ujar H Apri Sujadi di sela pertemuan dengan anggota dewan, Rabu lalu.

Termasuk Perda RTRW, H Apri Sujadi juga meminta agar DPRD Bintan meninjau ulang, dan merevisi. Karena, ada beberapa kawasan yang berpotensi investasi, tapi tidak masuk dalam RTRW. Termasuk potensi kawasan peternakan, pariwisata, maupun pelabuhan yang bisa memberikan pendapatan terhadap daerah. ”Perlu duduk satu meja untuk menyingkronkan revisi RTRW, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah ini. Seperti pas pelabuhan internasional dan retribusi lainnya dalam satu kawasan baru,” jelasnya.

”Untuk retribusi pelabuhan, bisa saja dinaikkan dari Rp 20 ribu ke angka baru. Seperti di Tanjungpinang, sekarang sudah Rp 50 ribu, pungutan retribusi pas pelabuhan internasional mereka,” sambungnya.(jendaras – yendi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here