Investor Kabur, DPRD Surati Presiden

0
527
Mudik: Mudik tahun ini ini berbeda dengan mudik tahun-tahun sebelumnya. Kini banyak warga pulang kampung dan tak ingin lagi kembali ke Kepri, khususnya Batam, karena perekonomian di batam sudah semakin sulit. f- dok/tanjungpinangpos

Hubungan pemerintah kota dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam semakin meruncing. Konflik antar lembaga itu, tidak kunjung berakhir.

BATAM -Melihat BP dan Pemko Batam tak akur-akur, DPRD Batam merencanakan menyurati Presiden RI, Joko Widodo. Dewan minta presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hubungan dan tanggungjawab dua lembaga itu. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, saat berbuka bersama pimpinan dan anggota dewan Batam dengan anak yatim piatu, Sabtu (18/6).

”Insya Allah, kami sudah banyak mendapat pengaduan masyarakat. Dalam waktu dekat, kita akan surati presiden,” kata Nuryanto. Diingatkan Nuryanto, polemik antara Pemko dan BP tidak bisa diselesaikan di tingkat Batam. Sehingga penting keterlibatan Presiden RI. Saat Pemko Batam terbentuk, ada amanat UU agar hubungan Pemko-BP diatur dalam PP. Selama belum ada sinergi antara Pemko-BP, tidak akan baik bagi perjalanan investasi.

”Makanya kita akan ajak pemerintah pusat. Karena memang Batam ini bukan hanya kepentingan kita, tetapi kepentingan nasional. Presiden harus turun untuk menangani. Penting ada PP yang mengatur hubungan dua lembaga ini,” tegas Nuryanto. Nuryanto mengingatkan intruksi presiden sebelumnya, dengan menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyelesaikan hambatan investasi, termaksud hubungan Pemko-BP. Namun hingga saat ini polemik tidak berakhir dan persoalan masih berjalan, hingga mengganggu investasi.

”Dulu, Pak Darmin sudah ditugaskan. Namun sampai berjalan 1 tahun, belum berjalan dengan hasil baik. Makanya kami akan meminta presiden untuk turun tangan,” ulangnya. Diakui Nuryanto, saat ini kondisi perekonomian Batam sedang lesu. Bahkan kondisi saat ini paling lesu. ”Perekonomian kita mengalami penurunan terburuk. Hanya mendapat 2 persen. Ini kondisi perekonomian Batam terburuk sejak pemerintah Batam ada,” cetusnya.

Menurutnya BP BAtam dan pemko tak kompak dan tidak sinerg sebagai pemerintahan yang ditugaskan pusat dalam memberikan pelayanan kepada investor. ”Memang lagi lesu, bahkan sangat lesu. Banyak (investor) hengkang, sehingga membuat ekoomi lesu. Ini juga disebabkan beberapa faktor. PHK karena situasi yang belum memungkinkan. Kepercauaan investor juga kurang,” bebernya.
Menurut Nuryanto, permasalahan yang terjadi sejak kehadiran Pemko Batam, karena tidak ada regulasi, mengatur hubungan kerja. Seharusnya, sejak awal, regulasi itu sudah dikeluarkan.

“Masih belum ada aturan yang jelas antara Pemko-BP, sehingga terjadi dualisme dan terganggu pelayanan. Ini dirasakan semua masyarakat,” imbuh Nuryanto. Sebelumnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Batam yang membidangi ketenagakerjaan, kependudukan, pendidikan dan kesehatan, Udin P Sihaloho mengungkapkan kondisi Batam yang lesu. Banyak penduduk Batam pindah, karena kondisi perekonomian. Dimana, sesuai data Disduk, Mei 2017 saja, ada 2ribuan warga mengurus surat pindah.

Disebut Udin kondisi ekonomi Batam down, selain karena faktor ekonomi dunia, juga karena polemik dualisme kepemimpinan di BP Batam dan Pemko. Kedua lembaga itu disebut, saling mempertahankan ego. ”Masyarakat Batam itu korban. Ibarat dua gajah yang beradu kuat, yang korbannya penghuni hutan,” cetus Udin. Dengan kondisi perekonomian Batam saat ini, Udin mengimbau juga agar buruh juga memahami kondisi Batam. Sehingga tidak melakukan aksi demonstrasi lagi terkait UMK. Kondisi selama ini diakui, demo buruh sudah seperti rutinitas tahunan.

”Memang, akhir-akhir ini aksi demo sudah berkurang. Tapi itu karena peserta demo juga turun. Perusahaan banyak tutup,” sambungnya. Udin berharap agar ada harmonisasi Pemko-BP Batam, untuk pemulihan perekonomian Batam. ”Serta didukung kesadaran dari seluruh elemen masyarakat yang ada,” imbuhnya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here