Isdianto, Agus, Berhenti Dulu

0
483
Jumaga Nadeak

APA sebenarnya berkas persyaratan yang belum dilengkapi Gubernur Kepri Nurdin Basirun sehingga dua nama cawagub yang diajukannya kembali mental? Kata Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, Selasa (28/2), Gubernur tak mengajukan syarat formal.

“Syarat formalnya belum ada. Tak ada rekomendasi partai pengusung. Gubernur, kan hanya meneruskan lewat surat pengantar, tapi usulan dua nama harus dari partai politik,” tegas Jumaga.

Diingatkan Jumaga pula, Gubernur Kepri Nurdin Basirun bukan mengusulkan dua nama cawagub. Artinya, Nurdin bukan menentukan dua nama. Partai pengusung yang menentukan dua nama, kemudian disampaikan ke Gubernur dan diteruskan ke DPRD Kepri.

Sehingga pengajuan nama ke DPRD Kepri, harus disertai dengan SK Parpol pengusung sebagai rekomendasi. Syarat administrasi diingatkan, jadi dasar pimpinan dewan mengusulkan pembentukan panitia pemilihan (panlih).

“Gubernur bukan menentukan dua nama wagub. Partai Politik yang mengusulkan dan Gubernur hanya meneruskan. Itu bunyi UU. Jadi dari parpol sudah harus dua nama, dibuktikan surat rekomendasi. Kalaupun Gubernur merupakan ketua partai, tapi partai lain harus keluarkan SK sebagai rekomendasi,” sambungnya.

Terkait pemilihan Wakil Gubernur pengganti antar waktu, diatur UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, mejadi UU. Pada UU itu juga diamanatkan, ketentuan mengenai tata cara pengisian Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, pada pasal 176 UU itu, disebutkan jika dalam hal Wakil Gubernur, berhenti karena meninggal dunia, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, berdasarkan usulan dari Parpol atau gabungan Parpol pengusung.

Kemudian gabungan Parpol pengusung mengusulkan dua orang calon Wagub ke DPRD melalui Gubernur. Pasal itu juga diperjelas dalam penjelasan UU itu.

Dimana dalam penjelasan menyebutkan, yang dimaksud dengan gabungan Parpol pengusung mengusulkan dua, adalah calon Wagub, yang diusulkan gabungan Parpol berjumlah dua orang.

Pernyataan senada disampaikan dosen Hukum Unrika yang juga Staf Ahli Gubernur Kepri, Ahars Sulaiman. Ahars mengatakan, selain UU itu, untuk dukungan parpol juga diatur UU Pilkada. Partai pengusung harus menandatangan dua nama, baru bisa dikirim ke Gubernur. Diingatkan, Gubernur bukan penentu dua nama yang diusulkan.

”Gubernur tidak bisa menentukan nama. Gubernur hanya administrator dalam hal ini. Kalau hanya berita acara rapat partai pengusung, tidak bisa juga. Harus ada SK dari partai sebagai rekomendasi. Itu syarat formal loh,” kata Ahars.

Hal lain yang dinilai politisi PPP itu juga terkait dengan amanat UU nomor 10. Dimana, UU ditegaskan sudah mengamanatkan, aturan lebih lanjut melalui PP. Jika tidak ada PP, diingatkan harus ada fatwa Mahkamah Agung (MA).

”PP itu belum ada. Tapi itu dibunyikan di UU. Sehingga menjadi syarat formal. Bisa tanpa PP, tapi harus ada fatwa MA untuk menganulir pasal itu. Itu syarat mutlak,” tegasnya.

Mundur Dulu dari PNS dan Dewan
Selain itu, dua nama yang diajukan Nurdin ke DPRD Kepri, harus sudah mengundurkan diri dari PNS dan anggota DPRD.

”Nama keduanya, baik Agus dan Isdianto, hanya bisa diusulkan Gubernur jika ada SK pemberhentian PNS. Harus ada SK Gubernur memberhentikan Agus dari anggota DPRD Bintan juga,” imbuhnya.

Pernyataan berbeda disampaikan Sekretaris Gerindra Kepri yang juga anggota DPRD Kepri, Onward Siahaan. Menurutnya, syarat administrasi Wagub, nantinya diverifikasi panitia pemilihan. Apakah usulan Gubernur atau tidak, diverifikasi panitia pemilihan.

”Jadi harus bentuk Panlih dulu untuk menentukan syarat lengkap atau tidak. Panlih yang melakukan verifikasi administrasi,” katanya.

Terkait amanat UU untuk aturan teknis diatur melalui peraturan pemerintah, menurut Onward, harus dikoordinasikan ke Mendagri.

“Karena belum ada PP-nya. Maka perlu ada petunjuk dari Mendagri. Nanti Panlih yang mengkomunikasikan ke Mendagri,” sambung Onward.

Onward juga mengaku, pihaknya ingin mencari tahu proses yang dijalankan DPRD Sumatera Utara. Dimana tahun lalu, DPRD Sumut sudah memilih Wakil Gubernur lewat paripurna. Walau saat ini belum dilantik karena ada gugatan dari satu partai pengusung, namun dinilai menjadi hal lain.

“Tapi tanpa PP, Sumut bisa melakukan paripurna pemilihan Wagub. Kalaupun belum dilantik, itu karena ada gugatan dari partai non kursi, yang tidak dilibatkan dalam pengusulan nama cawagub,” imbuh Onward. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here