Islam dan Hegemoni Global

0
503
Yudhistira Andi Nugraha, S.Pd.I

Yudhistira Andi Nugraha, S.Pd.I
Keluarga Alumni KAMMI Kepri

Pasca runtuhnya sistem kepemimpinan umat Islam (khalifah) di Turki pada tahun 1924, umat Islam mengalami berbagai keterpurukan dalam berbagai dimensi. Keterpurukan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya kepemimpinan umat Islam yang terparah yang dapat membangkitkan kesadaran jiwa mereka.

Musuh Islam melakukan berbagai rekayasa untuk menghancurkan Islam dari muka bumi. Musuh-musuh Islam menyadari bahwa pascaterjadinya perang salib kedua pada abad 11 melakukan upaya dan strategi perang pemikiran dan ilmu pengetahuan.

Zwemer seorang yahudi mengatakan bahwa umat Islam perlu dihancurkan oleh rekayasa perang pemikiran (ghozwul fikri) seperti lewat budaya, politik, ekonomi serta gaya hidup.

Sebab kalau umat Islam digiring langsung untuk melakukan perang secara fisik, maka umat Islam tidak akan pernah kalah karena logika mereka berbeda dengan kita, umat Islam mencintai kematian syahid.

Oleh karena itu, serangan yang paling jitu untuk menghancurkan umat Islam adalah dengan perang pemikiran dan budaya, biarkan mereka mengaku umat Islam tetapi sistem kehidupan dan moral mereka tidak mencerminkan dari nilai yang mereka yakini selama ini.

Kehidupan mereka tidak lagi bersumber dari kitab suci mereka artinya mereka tidak meyakini dan ragu atas keyakinan integral yang selama ini mereka anut dan mereka yakini untuk dijadikan landasan dalam melaksanakan Ibadah yang menjadi keyakinan bagi Ummat Islam.

Jeritan rakyat Indonesia kian hari kian memilukan, berbagai ketimpangan ekonomi, politik dan hukum telah menjadi potret yang menyeramkan masa depan bangsa ini. Rakyat yang seharusnya mendapat kasih sayang dari para elit politik justru malah terbalik rakyat yang senantiasa menjadi pelayan-pelayan elit politik sebagai bukti kecintaan dan kasih sayang rakyat.

Ironis memang, disaat kondisi rakyat yang termarginalkan oleh rezim ekonomi dan rezim politik, rakyat sendiri yang menderita dan semakin teralienasi keranah yang semakin membodohkan mereka.

Oleh karena itu rakyat senantiasa menjadi tumbal politik dan ekonomi dalam berbagai momentum yang tidak mendatangkan kebaikan bagi rakyat, malah semakin menunjukan tingkat pengkerdilan dan pembodohan secara terselubung terhadap rakyat ini yang semakin membuat rakyat sengsara.

Gerakan mahasiswa tentu memiliki logikanya masing-masing dam memahami realitas ini. Logika tersebut di bangun di atas kesadaran ideologis.

Berbagai respon yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa terhadap politik yang berkembang adalah hasil dari perenungan dan pemikiran terhadap realitas tersebut.

Mahasiswa mempunyai mimpi besar dalam membangun bangsa. Mimpi besar tersebut lahir dari kematangan dalam memahami dunia politik yang sudah bergeser mundur dari proses yang seharus lebih memanusiakan manusia tetapi justru masuk pada lingkaran dehumanisasi yang semakin radik, padahal idealnya Politik adalah sebuah sarana bagi rakyat dalam menyampaikan Aspirasi dan pendapat.

Dunia politik tidak lagi menjadi sebuah sarana yang menjembatani kebutuhan asasi rakyat, sehingga dapat terpenuhi secara benar, para elit politik itu seharusnya memahami politik sebagai aktivitas untuk mengurus rakyat.

Oleh karena itu, logika yang di bangun dalam kerangka politik memimjam istilah Johan Kapar Bluntchi (1935) adalah bahwa dimensi politik yaitu lebih merupakan seni dari pada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktik dalam bagaimana mengelola Negara yang berdaulat).

Aktivitas ekonomi yang semakin menjepit kehidupan rakyat kecil di negeri ini semakin merebak di pusat dan di daerah. Kondisi ini paling tidak kalau dikaitkan dengan pemikiran konsepsi utama Islam yaitu tauhid, yang menurut Ali Ashgar Angineer (2001) yaitu merupakan inti dari teologi yang bisa diartikan dengan keesaan Tuhan, dalam konteks oposisi pembebasan dan pembelaan terhadap rakyat lemah (mustad’afin) ia harus dimaknai juga sebagai kesatuan ummat manusia (unity of mankind) yang tidak akan terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas (classless society).

Dengan demikian, tauhid memiliki implikasi yang jelas yaitu sebuah pembebasan terhadap arogansi kekuasaan, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum lemah, pengekangan aspirasi masyarakat banyak, diskriminasi ras dan bangsa atau jenis kelamin, penumpukan kekayaan dan pemusatan kekuasaan yang semuanya mengarah kepada struktur sosio-ekonomi yang menindas.

Dalam pandangan yang sangat sederhana ini, aktivitas ekonomi dinegeri ini, kaum kelas pemilik modal sering kali identik dengan istilah konglomerat atau kaum borjuis mereka berpijak hanya pada kekuatan ekonomi pasar bebas, tanpa mempertimbangkan ekonomi kelas lemah.

Pola persaingan dan pertumbuhan menjadi standar dalam mengukur keberhasilan sebuah kemajuan ekonomi. Menelisik masalah ini perlu dibongkar mengenai kekuatan liberalisasi atau globalisasi ekonomi pada skala makro, yang menurut Francis Fukuyama (2003) istilah liberalisme adalah aktivitas ekonomi bebas dan pertukaran ekonomi berdasarkan kepemilikan pribadi dan pasar.

Artinya seluruh persoalan ekonomi akan ditentukan oleh kepemilikan modal seseorang atas dasar persaingan (pasar) yang jika ditarik kedalam realitas bangsa kita mampukah para pembisnis bermodal kecil di kota ini bersaing dengan kaum borjuis sebagai pemilik modal yang besar.

Istilah lain yang lebih radikal menganalisa persoalan liberalisasi ekonomi dengan menggunakan istilah globalisasi adalah William K.Tabb (2003) menyebutkan bahwa globalisasi membentuk kembali rezim perdagangan dan keuangan dunia serta mendefinisikan ulang kesadaran pada tingkat yang paling dekat dan lokal, mempengaruhi bagaimana orang memandang dirinya sendiri, ruang gerak anak-anak mereka dan entitas mereka sehingga beragam identitas mengalami perubahan akibat kekuatan globalisasi ini.

Maka prinsip globalisasi tersebut lebih pada rezim perdagangan yang berujung pada prinsip monopoli kaum pemilik modal terhadap kaum pemilik modal kecil.

Saya pikir rezim perdagangan yang dipaparkan di atas merupakan istilah dalam mengambil keuntungan bisnis sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan keadilan sosial di tengah persaingan bisnis tersebut.

Sebab konsep ekonomi kapitalis lebih mengedepankan pola pertumbuhan sehingga peristilahannya yang muncul adalah siapa yang kuat dan mempunyai modal dialah yang menang, sebab setiap orang mempunyai kesamaan peluang dan kesempatan (equality of opportunity) ketimbang melakukan konsep pemerataan ekonomi berdasarkan pada keadilan sosial (equality of balances).

Maka persoalan lain tentang masalah ekonomi bukan hanya melulu masalah pembagian jenis pembedaan komoditas ekonomi, mana yang harus di miliki oleh pemodal besar dan mana yang harus di miliki oleh pemodal kecil tetapi masalahnya yang paling mendasar adalah terletak pada sistem ekonomi yang menjadi pedoman dalam menjalankan roda perekonomian.

Pada wilayah ini perlu dipertanyakan mengenai keberpihakan pemerintah baik pusat maupun lokal terhadap sistem ekonomi. Apakah keberpihakan pemerintah lebih pada sistem ekonomi para pemilik modal dan konglomerasi atau terhadap sistem konomi kerakyatan yang berkeadilan sosial?.

Sebab pada faktanya pemerintah pusat atau lokal tidak menunjukan keseriusannya terhadap ekonomi kerakyatan. Pemerintah lebih akrab dan senantiasa mendekatkan diri pada sistem pasar bebas yang tidak melindungi produk masyarakat kecil.

Padahal sistem ekonomi pasar bebas ini telah menyengsarakan negeri ini keranah ketidak mandirian diakibatkan oleh intervensi dan persaingan secara tidak sehat.

Pada skala nasional pemerintah juga belum menampakan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Hal ini bisa kita lihat dari keterikatan pemerintah pusat terhadap lembaga-lembaga kapitalisme global (IMF, IDB, CGI, WB, ADB).

Salah satu contoh kasus nasional yang menyebabkan negara ini hancur secara ekonomi diakibatkan oleh lembaga-lembaga kapitalime yang menyebarkan virus kebebasan ekonomi lewat pasar bebas tanpa ada peraturan dan perlindungan terhadap kaum ekonomi lemah, sehingga negara ini menanggung beban utang yang sangat besar.

Cengkraman dunia global atas umat islam di Indonesia terkait dengan isu teroris, freeport, isu Komunisme serta yang lainnya.

Ini semua adalah gerakan hegemoni global yang dilakukan oleh pihak Asing dan lainnya yang ingin menguasai Indonesia yang kaya akan hasil bumi.

Persoalan ini bagi penulis memang di pandang tidak sederhana karena mempunyai implikasi nilai historis terhadap di namika perkembangan masa depan bagsa ini. Jika hal ini di tarik kedalam realitas, tentu saja semakin mengaburkan makna dari yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tentang sistem ekonomi nasional.

Barangkali tidak berlebihan jika hal ini dikaitkan dengan pembangunan ekonomi bangsa ini melalui UUD 45 pasal 33 yang seharus dilakukan oleh para tokoh masyarakat baik yang ada dilembaga-lembaga formal atau non formal, sebagai parameter untuk membangun ekonomi berdasarkan pada sistem yang telah disiratkan dalam UUD 45.

Sehingga dalam mewujudkan konsep ekonomi bangsa yang berpihak kepada rakyat diperlukan empat unsur paradigma, yaitu unsur manusia (human resources), unsur alam (natural resources), unsur modal (financial resources) dan unsur kemampuan manajemen.

Pada akhir tulisan ini penulis berpendapat bahwa perlu strategi pemberdayaan ekonomi kerakyatan/kelas modal kecil dengan membuat semacam peraturan yang melindungi dan menjamin hak-hak kaum pemilik modal kecil. Memang betul bahwa sektor perdagangan merupakan induk perekonomian yang paling penting.

Tetapi perlu disadari bahwa sektor perdagangan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kultur ideologis suatu masyarakat. Dan yang paling penting bahwa kondisi ekonomi masyarakat secara umum belum stabil karena tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat sangat rendah, faktor pendidikan mungkin salah satu penyebab dari permasalahan ini.

Oleh karena itu pemerintah harus memahami kondisi ini, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru yang di tandai dengan berbagai gejolak sosial yang lain.

Pemerintah jangan sampai mengulang tradisi dan kesalahan dimasa lama lalu yang mengedepankan sistem ekonomi yang hanya berpihak pada pengusaha-pengusaha kelas bermodal besar (kaum borjuis) sehingga berdampak pada terjadinya kesenggangan sosial di berbagai asfek.

Berbagai semangat apresiasi dalam mewujudkan bangsa yang nilai sejarah harus sejalan dengan keinginan masyarakat pengusaha kecil bukan mengedepan pola konglomerasi dengan kaum borjuis yang berujung pada pembangunan oligarki ekonomi ——penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang yang berpotensi menciptakan ekonomi imbalance dan mematikan produk pengusaha kecil.

Pengembangan dan perlindungan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan baik sistem dan pelaku harus diwujudkan oleh pemerintah kota ini. Perwujudan tersebut di pahami sebagai bentuk kecintaan terhadap rakyat dengan mencoba membuat peraturan yang secara tegas tentang pasar bebas yang tidak melindungi produk masyarakat kecil sejalan dengan perkembangan jaman.

Kuatnya hegemoni dan cengkraman kekuatan kapitalisme global dalam dunia politik dan ekonomi membuat Indonesia tidak mampu untuk keluar dari ketergantungan terhadap negara-negara donor atau lembaga-lembaga kapitalis (CGI,IMF,IDB) dan liberalisasi pasar bebas.

Menurut Francis Fukuyama (2003) istilah liberalisme adalah aktipitas ekonomi bebas dan pertukaran ekonomi berdasarkan kepemilikan pribadi dan pasar 4.

Artinya seluruh persoalan ekonomi ditentukan oleh kepemilikan modal seseorang atas dasar persaingan pasar. William K.Tabb (2003) menyebutkan bahwa globalisasi membentuk kembali rezim perdagangan dan keuangan dunia serta mendefinisikan ulang kesadaran pada tingkat yang paling dekat dan lokal, mempengaruhi bagaimana orang memandang dirinya, ruang gerak anak-anak mereka dan entitas mereka sehingga mengalami perubahan akibat kekuatan globalisasi ini.

Berbicara mengenai budaya artinya kita berbicara mengenai kehidupan, tingkah laku, peradaban dan lain sebagainya.

Karena budaya adalah sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia. Tentu saja jika memahami budaya maka kita akan mendapati perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh budaya bangsa Indonesia jelas berbeda dengan budaya bangsa-bangsa barat.

Oleh karena itu, ciri dari budaya itu sendiri elastisitas dan ruang lingkupnya sangat integral meliputi im-material dan material.

Bila berkaca pada sejarah gerakan pembebasan melawan imperialisme yang dimulai sejak awal abab XX yang lalu dan mencapai puncaknya pada dekade 40-an dan 50-an, dan setelah bangsa-bangsa non Eropa mencapai kemerdekaannya, maka mulailah bangsa-bangsa tersebut mencurahkan perhatiannya untuk melakukan pembangunan dalam negeri masing-masing dengan melakukan perbaikan di bidang pertanian, pendirian industri-industri nasional, dan berusaha menciptakan keadilan sosial yang merata.

Di antara hal-hal penting berkenaan dengan pembangunan masyarakat yang sadar budaya, adalah usaha untuk melindungi budaya masyarakat dan kepribadian lokal dan nasional dari bahaya westernisasi yang di bungkus oleh barat dalam bentuk imperialisme budaya.

Sehingga yang kita saksikan, adalah banyak tercerabutnya budaya yang dimiliki oleh bangsa ini, dan hal ini patut menjadi perenungan kita bersama. Faktor yang paling penting dalam memahami budaya bangsa agar rakyat Indonesia tidak kehilangan identitas sebagai bangsa yang kaya akan budaya.

Realitas yang kita saksikan saat ini, ketika budaya lokal yang di miliki oleh masing-masing daerah di seluruh nusantara, daerah-daerah tersebut mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa, tetapi justru faktanya menunjukan, semakin tergerusnya budaya lokal oleh kehadiran budaya barat, sehingga budaya yang kita miliki sedikit demi sedikit semakin pudar dan bisa jadi menghilang.

Hampir bisa dipastikan, dibeberapa daerah di nusantara, masyarakat yang mengapresiasi dan mencintai budaya lokal bisa dihitung dengan jari.

Padahal budaya lokal tersebut kalau dikembangkan bisa menjadi tempat untuk mencurahkan segala bentuk pengembangan diri, karenanya merupakan usaha mengusung karya cipta (pengelohan, pengerahan dan pengarahan alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, imajinasi dan fakultas-fakultas ruhaniyyah lainnya).

Namun tentunya jangan sampai terjadi dengan alasan budaya pemerintah atau para pengelola negeri membiarkan segala bentuk kebodohan hanya untuk menggasak kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hal ini bisa kita lihat betapa bangsa ini di tengah kemajuan ibu kota yang serba gemerlap, ternyata bila kita melihat saudara kita yang ada di Papua atau di Irian Jaya mereka masih saja di biarkan seperti yang kita saksikan dilayar Televisi yang mempertontonkan kebodohan bangsanya sendiri dengan hanya memakai koteka dan yang sejenisnya dengan alasan melestarikan budaya.

Oleh karena itu budaya dalam konteks ini harus di pahami sebagai sesuatu yang mendatangkan hidup lebih baik lagi.

Berkembangnya budaya dari barat juga turut mempengaruhi keadaan budaya lokal, padahal budaya lokal kalau diapreasiasi secara jujur akan mampu melepaskan masyarakat dari cengkraman budaya bangsa lain, oleh karena itu, secara radik pengembangan budaya lokal sebagai usaha untuk melepaskan diri dari peradaban barat dan budaya-budaya yang datang dari luar.

Paling tidak, usaha mencintai dan mengapresiasi budaya lokal agar terpelihara dan tetap lestari sebagai warisan yang bernilai tinggi, karenanya meminjam istilah Ralp Linton (1962) menjelaskan tentang makna dari kebudayaan adalah konfigurasi daripada tingkah laku yang unsur-unsur pembinaannya di miliki bersama dan dilanjutkan oleh anggota-anggota masyarakat dalam alunan keutuhan nila budaya itu sendiri.

Dengan demikian dalam kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami berbagai persoalan, maka langkah yang tepat adalah menghadirkan kembali ruh sebagai bangsa Indonesia, maka dengan modal ini kita bisa memulai dan memahami untuk memilah dan memilih secara baik tentang raelitas-realitas budaya.

Artinya perlu digaris bawahi tentang sikap kita terhadap budaya bangsa kita sendiri dan sikap kita terhadap kemajuan budaya bangsa lain dalam dimensi waktu dan ruang yang kita miliki. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here