IUP Tambang Timah Laut Inprosedural

0
198
Riono
Ketua DPRD Kabupaten, Riono menilai, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Timah Laut yang dimiliki perusahaan yang akan beroperasi di perairan Desa Posek, Kecamatan Posek Kepulauan tidak prosedural (inprosedural).

LINGGA – Hal ini berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Permen ESDM No.11 Tahun 2018.

Dalam Permen tersebut menyebutkan, sebelum mengurus IUP perusahaan pertambangan terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dan Amdal dari Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pertambangan.

”Sejauh ini, kami (DPRD) Lingga belum mengetahui adanya rekomendasi yang dikeluarkan Pemkab Lingga. Atas IUP yang akan beraktivitas di Desa Posek,” kata Riono kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (15/1).

Riono menambahkan, secara pribadi ia pernah diundang oleh orang yang mengaku sebagai pemilik IUP timah laut di perairan Kecamatan Posek Kepulauan. Namun, permintaan ingin bertemu tidak dikabulkan.

”Beberapa waktu lalu, memang saya ada diundang untuk bertemu dengan perusahaan yang mengaku telah mengantongi IUP pertambangan timah laut itu. Namun, saya anjurkan untuk mengusut izin secara prosedural,” ungkapnya.

Ia berharap kepada investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Lingga, untuk melakukan pengurusan izin secara benar sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Kami sebagai wakil rakyat hanya bisa menyampaikan, agar para investor yang ingin betinvestasi di Lingga mentaati aturan main yang berlaku,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa Posek, Kecamatan Pulau Posek merasa heran.

Mengapa bisa, IUP tersebut keluar padahal ada permintaan untuk menghadiri sidang Amdal sebagai acuan dikeluarkannya IUP.

Terkait telah adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP)) Timah Laut yang dipegang perusahaan, Kepala Desa Posek Masmin mengaku mengetahuinya dari salah seorang kepala desa di Kecamatan Singkep Barat.

Tak hanya itu, Masmin juga disebut-sebut sebagai kaki tangan pihak perusahaan yang akan mengeksplorasi timah laut di desa itu.

Masmin pun membantah, dengan adanya informasi tersebut kalau dirinya menjadi fasilitas dan menjadi kaki tangan pihak perusahaan pertambangan timah laut yang ingin beraktivitas di perairan Desa Posek.

Menurutnya, ia hanya menjamu tamu yang berkunjung kepadanya untuk mempertemukan dengan masyarakat terkait rencana penambangan timah di laut Desa Posek.

”Siapa yang bilang saya yang bawa, dan menjadi fasilitator bagi pihak perusahaan. Sebagai kepala desa, tentu saya tidak bisa memutuskan keinginan dari pihak perusahaan menyetujui aktivitas pertambangan timah laut,” kata Masmin, kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (13/1).

Ia menjelaskan, dibawanya perwakilan pengusaha pertambangan timah laut dengan masyarakat Posek untuk mencari tahu apa keinginan masyarakat agar aktivitas pertambangan timah laut dapat berjalan.

”Bukan berarti saya membujuk, agar masyarakat menyetujui aktivitas tersebut. Keputusannya tetap pada masyarakat. Kalau masyarakat menolak, saya juga akan menolak,” terangnya.

Ia memang melihat, pihak perusahaan sudah memiliki IUP dari Pemprov Kepri.

Bagaimana IUP bisa dikeluarkan, ia pun juga tidak mengetahuinya dan yang jelas pihaknya sebagai aparatur desa belum pernah ada permintaan untuk menghadiri sidang Amdal sebagai acuan dikeluarkannya IUP.

Pada pemberitaan di Tanjungpinang Pos, Sabtu (12/1) bahwa Warga Desa Posek, Kecamatan Kepulauan Posek menolak masuknya aktivitas pertambangan timah laut di wilayah perairan mereka.

Penolakan ini dilakukan, karena area laut yang akan dieksploitasi oleh perusahaan tambang timah masuk di wilayah tangkap nelayan. Sehingga, akan mengganggu sumber pencaharian nelayan.

Bagaimana pun ke depannya, masyarakat Desa Posek tetap akan menolak ativitas tambang timah laut itu. Berharap pihak Pemerintah Provinsi menarik kembali izin yang telah dikeluarkan tersebut. (TENGKU IRWANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here