Izin Ekspor-Impor, Malah Jadi Broker Properti

0
97
Dirjen Perlindungan konsumen dan tertib niaga (PKTN) saat sidak ke salah satu broker properti di Batam, Kamis (8/11). f-martua/tanjungpinang pos

Kemendag RI Segel Berbagai Usaha Tak Berizin Di Batam

Direktorat Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Veri Anggrijono, memimpin tim melakukan penggerebekan di Batam, Kamis (8/11) sore.

BATAM – Mereka melakukan penggerebekan gudang dan toko permainan serta broker rumah yang menyalahi ketentuan. Setelah itu, empat broker properti dan empat usaha disegel, sampai ketentuan perizinan diselesaikan.

Empat agen properti yang disegel itu, NJ Properti, O Properti, IT Properti dan PDS Properti. Lokasinya ada di Sei Panas dan Batam Centre. Diantaranya, PT NJ yang merupakan agen properti, jual beli sewa ruko, rumah, gudang dan tanah. Kantor PT yang izinnya untuk ekspor dan impor disegel dan diminta melengkapi perizinannya.

”Sementara kami amankan. Bukan berarti tidak bisa beroperasi. Tapi sampai izin selesai, jangan ada transaksi. Urus sertifikat dan CP4. Harus punya sertifikasi baru bisa, buka untuk broker,” tegasnya.

Disampaikan kepada pegawai perusahaan itu, penyegelan bukan hanya dilakukan untuk usaha itu. Perusahana itu sendiri berdiri tahun 2013 untuk bidang ekspor dan impor. Namun dalam perjalanannya, berubah menjadi broker perumahan.

”Bukan hanya usaha ibu yang kami lakukan pemeriksaan dan segel. Ada empat yang disegel. Dokumen kami ambil, kami bawa dulu. Nanti kami akan minta niaga melengkapi dokumen,” tegasnya.

Diingatkan, jika izin tidak dilengkapi dan melakukan transaksi, pihaknya akan melakukan penyegelan menyeluruh. ”Kalau masih membandal, kami segel semua. Ini masih kami segel jendela sebagian,” cetusnya.

Dia sempat menanyakan omzet perusahaan itu per bulan. Namun pegawai yang ditemui mengakui dalam dua bulan ini tidak ada, karena sepi orderan properti. ”Pokoknya, broker harus punya sertifikat, sehingga konsumen terlindungi,” imbuhnya.

Pegawai PT NJ, Seni yang ditemui mengakui perusahaan tempat mereka bekerja, merupakan PMA. Sementara perizinan untuk agen properti, masih dalam pengurusan. Mereka diakui akan membengun perumahan. Hanya saja, pembangunan belum jalan, sehingga menjadi agen properti.

Hanya saja, keterangan itu diragukan tim Kemendag. ”Tapi ibu lakukan broker properti,” cetus Veri, yang dijawab Sena, jika pembangunan belum jalan, sehingga menjadi agen properti.

Demi meningkatkan perlindungan kepada konsumen, tim Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa langsung memasang PPNS-PK Line di Toko CKS, yang memperdagangkan puluhan ribu mainan yang telah diberlakukan SNI secara wajib, yang diduga tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Ada Toko VCT yang memperdagangkan puluhan ribu mainan yang telah diberlakukan SNI secara Wajib, yang tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Gudang PT. JMP yang menyimpan /memperdagangkan puluhan ribu mainan yang telah diberlakukan SNI secara Wajib, yang tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Selain itu, ada Toko IM yang memperdagangkan puluhan ribu mainan yang telah diberlakukan SNI secara Wajib, yang tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

”Keempat distributor tersebut saat diperiksa para penyidik tidak dapat menunjukan SPPT-SNI, NPB dan dokumen importasi,” tegasnya.

Kemendag sendiri menyebutkan, mereka mendorong Perlindungan Konsumen dan menciptakan iklim berusaha yang kondusif.

”Penyegelan dilakukan karena pelaku usaha diindikasikan berusaha tanpa memiliki izin di bidang perdagangan. Dan rentan merugikan konsumen,” tegas Direktur Tertib Niaga, Wahyu Widayat.

Wahyu menambahkan, setiap pelaku usaha broker properti wajib memiliki Surat Izin Usaha Perantara Perantara Perdagangan Properti (SIUP P4) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

Dimana setiap Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

”Jika melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kami pasti sikat. Pelaku usaha yang terbukti melanggar dapat dipidana penjara 4 tahun atau denda Rp10 miliar,” tegasnya.

Selain itu, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Ditwas) juga mengamankan mainan anak-anak di empat lokasi Toko dan pergudangan berbeda. Pengamanan dilakukan, karena diduga tidak sesuai SNI Wajib dan ketentuan lainnya,

”Barang-barang ini diduga tidak sesuai SNI Wajib. Ini kan terkait keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L),” tegas Direktur Pengawasan, Ojak Simon Manurung.(MARTUA BUTAR-BUTAR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here