Izin Kelapa Sawit Minta Dihentikan

0
130
BUPATI LIngga H Alias Wello mengenakan baju HKTI ketika sampai di Desa Marok Tua. f-istimewa
Bupati Kabupaten Lingga H Alias Wello minta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk menghentikan proses penerbitan izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga.

LINGGA – Informasi yang dipereloh pria yang akrab disapa Awe ini, hingga saat ini proses penerbitan izin perkebunan kelapa sawit masih dilakukan Pemprov Kepri.

”Presiden Jokowi telah menyarankan, agar perkebunan sawit dialihkan dulu ke komoditas lain. Pemkab bersama DPRD Lingga juga susah sepakat, untuk menolak investasi perkebunan kelapa sawit di Lingga,” kata Alias Wello, kemarin.

Secara pribadi maupun sebagai Bupati Lingga, ia tidak menutup mata dengan masuknya investasi di Lingga. Namun, investasi yang masuk di Lingga juga harus mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan dari dampak yang dihasilkan.

”Kami bukan menolak masuknya investasi. Calon investor yang akan masuk, kami harap bisa memahami kekhawatiran kami akan dampak lingkungan yang terjadi. Jika investasi terus dipaksakan,” jelasnya.

Lebih jauh, kata pria yang juga menjabat Ketua HKTI Kepri ini, Presiden Jokowi pernah berbicara mengenai komoditas kelapa sawit yang dipertentangkan di Pasar Eropa.

Setelah ini, presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang melarang adanya penerbitan izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Hal itu melalui Inpres No 8 Tahun 2018, tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit.

”Kenapa malah Pemprov Kepri yang terkesan memaksakan, untuk memberikan izin perkebunan kelapa sawit di Lingga,” imbuhnya.

Bahkan, Forum Pemuda Hinterland (Forphil) Kabupaten Lingga mendukung upaya Pemkab Lingga menolak investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Lingga Utara serta Lingga Timur oleh PT Citra Sugi Aditya (CSA).

Perkebunan kelapa sawit dinilai lebih banyak membawa mudarat, dari pada manfaat yang diperoleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

”Sesuai dengan Inpres Nomor 8 tahun 2018 tentang Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit jelas Pemerintah Pusat, telah melarang investasi kelapa sawit karena lebih banyak membawa mudarat,” kata Ketua Forphil, Siswandi, tahun lalu.

Ia menjelaskan, pada diktum keempat poin kedua dalam Inpres tersebut sudah jelas ada pelarangan izin baru perkebunan kelapa sawit.

Kemudian, pada diktum kelima Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga diminta melakukan pembinaan serta pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan serta evaluasi perizinan kelapa sawit.

”Dalam hal ini kami mendukung Pemkab Lingga, yang melarang masuknya kembali investasi perkebunan kelapa sawit di Lingga,” sebutnya.

Siswandi mengaku, pihaknya telah menjaring aspirasi dari tingkat bawah terutama desa.

Hasil survei yang dilakukan hampir seluruh masyarakat desa, menolak perkebunan sawit tersebut. (TENGKU IRWANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here