Izin Larangan Terbatas Didelegasikan ke BP

0
276
Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau perizinan di Mal Pelayanan Publik, Batamcenter beberapa waktu lalu. f-istimewa

BATAM – Pendelegasian kewenangan mengeluarkan izin untuk barang yang dikenakan larangan terbatas, akan dilakukan Kementerian Perdagangan. Kementerian Pedagangan, akan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dengan pendelegasian kewenangan itu, nantinya pengusaha yang ingin perijinan lartas, tidak perlu lagi ke Jakarta dan cukup dilakukan di Batam.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengakui kalau pihaknya, sudah membicarakan pendelegasian izin tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat menyederhanakan perijinan di Batam, yang dampaknya pada pengusaha dan masyarakat.

”Ya, untuk lartas akan didelegasikan ke BP Batam. Bahkan ada yang sudah dihapuskan. Mudah-mudahan kawan-kawan dari kementerian lain juga melakukan hal yang sama,” kata Lukita.

Menurut Lukita, perjuangan pengusaha dan BP dan respon dengan kebijakan pemerintah diharapkan segera terwujud. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengungkapkan rencana pendelegasian kewenangan itu, saat berkunjung ke Batam, karena pihaknya ingin mempermudah investasi. Kebijakan yang akan diambil itu diakui, sejalan dengan komitmen pemerintaha pusat untuk menyederhanakan perijinan.

”Jadi tidak harus ke Jakarta lagi. Nanti cukup mengurusnya di Batam. Saya akan mendelegasikan izin lartas dari Mendag ke Kepala BP Batam,” katanya.

Enggar mengatakan, pemerintah saat ini berkomitmen untuk mendukung investasi dan ekspor. Langkah yang sudah dilakukan saat ini yakni lewat penyederhanaan perizinan yang dilakukan secara masif.

”Setiap kali rakor menko, selalu dibahas sudah berapa izin yang sudah dikurangi Perizinan yang berberbelit-belit, dwelling time, dan lainnya. Untuk perizinan sudah banyak yang kita alihkan. Kita kurangi izin yang berlarut-larut dan menyulitkan dunia usaha,” kata Enggartiasto.

Enggar juga mengapresiasi hubungan pemerintah daerah di Kepri. Dia menilai antara Pemko dan BP Batam sudah rukun. Demikian dengan Gubernur yang dinilai memberikan kondisi yang lebih nyaman. ”Saya percaya dengan Batam. Sekarang Batam sudah rukun dan damai. Gubernurnya juga sudah lebih nyaman,” ujarnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here