Izin Pinang Lestari Dicabut

0
6347
SIDAK:Burhanuddin, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, mendatangi gudang swalayan Pinang Lestari, baru-baru ini.F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

Setelah kena sanksi ringan beberapa waktu lalu, pengelola swalayan Pinang Lestari kembali diberi sanksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kepri. Kali ini sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin atau sanksi keras.

TANJUNGPINANG – Sanksi itu diberikan karena swalayan Pinang Lestari terbukti menjual barang-barang ke konsumen tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebelumnya, kasus dugaan pengoplosan beras yang di lakukan swalayan Pinang Lestari sempat heboh.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepri Burhanuddin, mengatakan hasil investigasi tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di swalayan Pinang Lestari Batu 9, Tanjungpinang, ditemukan banyak produk yang dipasarkan tidak SNI. Menjual barang-barang tak ber-SNI jelas melanggar Undang-undang (UU) Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen. Kemudian UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Hasil penyelidikan, ditemukan beras cap Ayam Merak dan cap Gajah yang di kemas dalam kemasan 5 Kg, namun disiapkan dengan kemasan yang tidak standar dan melanggar kententuan berdasarkan UU Perlindungan konsumen. Produk pangan yang dipasarkan tidak mencantumkan label SNI, ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Menjual kemasan minyak goreng yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai yang diamanatkan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Lapangan Gunung Lengkuas,Kick Off Piala Suratin

”Pemerintah resmi mengirim surat teguran keras kepada pimpinan Swalayan Pinang Lestari. Dan meminta manarik seluruhnya produk-produk yang melanggar aturan, untuk tidak dipasarkan kepada komsumen,” tegas Burhanuddin, Jumat (29/9).

Menurut dia, tim pengawasan yang tergabung dalam tim investigasi berjanji akan kembali mendatangi Swalayan Pinang Lestari untuk meninjau produk-produk yang didapati sudah melanggar aturan ini. ”Di dalam surat itu, juga saya secara tegas meminta kepada mereka, untuk memberikan label SNI, menetapkan HET sesuai acuan pemerintah pusat,” tegasnya.

Diungkapkan Burhanuddin, teguran ini bukan lagi sifatnya mengimbau. Tapi, teguran peringatan pertama. Bisa saja nanti izinnya usahanya dicabut. ”Sekali lagi jika masih ditemukan, kalau masih tidak diikuti teguran ini, baru kami ambil tindakan, lebih tegas lagi,” ucap Burhanuddin.

Baca Juga :  Pak Gubernur, Lampu Jalan di Dompak Banyak yang Mati!

Sebelumnya, Burhanuddin menyampaikan, meminta waktu selama tiga hari untuk petugasnya yang sedang melakukan kajian hukum, untuk diberikan sanksi tegas kepada pemilik Pinang Lestari. ”Saya minta waktu, paling lambat tiga hari ini, saya akan sampaikan ke masyarakat,” Janji Burhanuddin.

Tidak hanya melakukan investigasi terhadap produk yang dipasarkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri bersama personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sudah menggelar pengecekan gudang milik Ahui, bos Swalayan Pinang Lestari Batu 9, Tanjungpinang.

Terakhir, untuk mensinergikan pengawasan ini, Disperindag Kepri mengimpau pada seluruh PPNS Disperindag di kabupaten dan kota di Kepri, untuk sama-sama perketat pengawasan terhadap pengusaha retail di pasar modern maupun tradisional. Hal itu guna membuat rasa aman dan nyaman kepada pembeli atau konsumen.

Baca Juga :  Xpress Air Buka Rute Tanjungpinang-Padang

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang, HM Juramadi Esram, menegaskan, setelah ditemukan dugaan pengoplosan beras di swalayan Pinang Lestari, baru-baru ini, Wali Kota Tanjungpinangn minta agar seluruh pengusaha perdagangan dikumpulkan. ”Pak Wako akan mem memberikan arahan bagaimana berdagang yang baik dan tidak melanggar aturan,” bebernya.

Rencananya, seluruh pedagang sembako dikumpulkan besok (hari ini,red), Senin (2/10) di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tanjungpinang, Tepilaut. ”Pak Wako juga ingin tahu soal perkembangan perekonomian di Tanjungpinang. Mudahan pengusaha yang kita undang hadir seluruhnya,” tegasnya.

Masih kata Juramadi Esram, pengawasan distribusi pangan di Tanjungpinang, juga tanggungjawab pemerintah provinsi. ”Kita terus berkoordinasi dengan Disperindag Provinsi Kepri, untuk terus meningkatan pengawasan dan penertiban bagi pengusaha yang melanggar aturan.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here