Izin Sedang Diurus, Ruko Sudah Berdiri

0
347
TANPA IMB: Pengendara melintas di depan ruko yang sedang dibangun oleh salah satu pengembang di Tanjungpinang. F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Unsur pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghentikan pembangunan kios atau ruko di kawasan Bintancentre (Bincen) Tanjungpinang yang tak memiliki izin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Ashady Selayar menyayangkan prilaku tak terpuji tersebut. Apalagi yang melakukan merupakan pengembang cukup ternama dan besar di Tanjungpinang.

Pihak pengembang berani melakukan beberapa lokasi pembangunan ruko dan kios tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya, sesuai ketentuan. Pertama, pembangunan kios yang dilakukan di depan Terminal Sungai Carang. Selain itu, ada juga di samping Taman Batu 10 Tanjungpinang yang ada di Bincen.

”Membangun tanpa mengurus izin dahulu,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (13/6). Ashady mengatakan, sudah memanggil pihak terkait diantaranya pengembang atau pengusaha dan dinas-dinas terkait menayakan persoalan tersebut. Sebelumnya, pihak pengembang mengaku bahwa izin sedang dalam proses. Namun realitanya, saat dikonfirmasi ke dinas terkait belum ada pengurusan.

”Jadi, kita minta pihak developer untuk mengurus izin. Setelah mengantongi izin, silakan melanjuti pembangunan sesuai peraturan berlaku,” ucap dia. Atas kejadian ini, ia menilai dinas terkait terbilang ceroboh atau terkesan menutup mata. Sebab membiarkan pengembang melakukan pembangunan tanpa mengeluarkan izin.

”Sudah jelas Satpol PP dan Dinas Perizinan tidak pernah melakukan pengawasan yang jelih terhadap pembangunan yang dilakukan oleh developer ini,” terangnya. Meskipun sudah terjadi, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tanjungpinang ini menyarankan, kepada Satpol PP untuk terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang dibangun. Bila perlu memberikan tindak tegas, apabila pihak developer tidak mengurusizin.

”Kita harapkan dinas terkait jangan takut untuk memberikan tindakan tegas. Saya juga minta oknum anggota DPRD maupun intansi terkait tidak melindungi atau membekap,” sebut dia. Jika dibiarkan, khawatir akan ada efeknya negatif. Diantaranya bisa terjadi banjir. Idealnya, setiap melakukan pembangunan, pasti ada Amdal serta lainnya.  Sehingga menghindari adanya banjir. Seperti saat ini, ada beberapa lokasi pembangunan mengakibatkan banjir dan belum bisa diselesaikan.

”Ujung-ujungnya masyarakat yang menanggung susah. Kita tak mau ini terjadi lagi,” tambahnya. Triyono salah satu pengembang mengatakan, pihaknya sudah mengurus izin terhadap pembangunan kios yang berada di kawasan Komplek Bincen. ”Ini sedang dalam proses. Kemungkinan, sebentar lagi siap,” singkat Triyono.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here