Jadi Terdakwa, Pejabat BPN Bantah Dituduh Pungli

0
701
Sidang pembelaan terdakwa Januar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (29/1) lalu.f-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Januar Bin ST Kusaini, pejabat sebagai Kasi Pengukuran Bidang Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepri, bantah tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus sebagai terdakwa dugaan korupsi berupa pungutan liar (Pungli).

Saat itu, menjabat sebagai Plh Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sekitar Agustus 2016 lalu.

Pernyataan itu disampaikan terdakwa Januar melalui Penasehat Hukumnya, Jhon Asron dalam sidang pembelaan (Pledoi) atas tuntutan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (29/1) malam.

Dalam perkara tersebut, Januar sebelumnya dituntut oleh JPU selama satu tahun penjara dan denda Rp 20 juta, subsider 3 bulan penjara, karena diduga terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi berupa pungli dalam pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan pada orang lain senilai Rp 3 juta.

Menurut Jhon Asron, dalam perkara ini harus dirumuskan dahulu apakah perbuatan terdakwa itu melanggar PP 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN atau tidak. Jika ya, maka barulah terdakwa dapat dituntut secara pidana sebagaimana yang telah sampaikan JPU melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo pasal 12A ayat (2) UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

”Namun kenyataannya tidak demikian,” katanya memberi pembelaan.

Baca Juga :  TNI Sweeping Sampah Pantai di Anjung Cahaya

Hal ini terungkap dalam persidangan, ketika saksi Achmad Pardamean sembiring datang ke kantor BPN Kota Tanjungpinang awal Agustus 2016 dan meminta tolong kepada terdakwa agar tiga permohonan sertifikat yang diajukannya tahun 2013 dan satu permohonan sertifikat yang diajukan tahun 2015 dapat diselesaikan di Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan.

”Sebelumnya empat permohonan itu sudah diukur tahun 2013, namun tidak dapat diproses karena masuk dalam hutan lindung akibat dari perubahan dari SK Kemenhut No. 463/2013 ke SK Kemenhut No. 867/2014,” ungkapnya.

Kemudian Januar meminta agar saksi dapat membantu terkait biaya untuk memprosesnya dibidang Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan yaitu berupa biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi.

Dalam hal ini, terdakwa harus lebih dahulu memastikan apakah objek yang diajukan itu tidak masuk hutan lindung. Termasuk tidaknya perubahan tanda batas atau apakah masih ada batas-batanya supaya clean and clear , jangan dikemudian hari timbul masalah yang menjadi tanggung jawab terdakwa.

”Sebab pengajuannya dan diukur sudah lama yaitu tahun 2013 dan 2015. Sementara diproses tahun 2016. Maka terdakwa beserta timnya di BPN berdasarkan bukti surat Nomor: 192.5/ST/21.72/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 turun ke lapangan pada tanggal 11 Agustus 2016 pengecekan kawasan,” jalasnya.

Terhadap permohonan pengukuran tanah saksi Achmad Pardamean Sembiring dan Fauzan Nurhayuni itu, Januar dan rekannya menggunakan mobil rental dengan sewa Rp 300 ribu per hari oleh Sukamto, termasuk biaya premium Rp 100.000. Ditambah lagi untuk biaya makan pagi, siang, minum dan rokok lebih dari Rp 300 ribu.

Baca Juga :  Mahasiswa Libur, Bus Rapid Sulit Dapat Penumpang

”Sejumlah pengeluaran biaya tersebut, terlebih dahulu dilakukan oleh Januar menggunakan dana pribadinya, sebanyak dua kali. Hasil dari pengukuran tersebut, barulah surat ukur bisa dikeluarkan dan kemudian ditindaklanjuti membuat peta bidang tanah,” jelasnya.

Karena Januar dan Achmad Pardamean ini adalah kawan lama, kemudian ia mengajak bertemu di parkiran Hotel CK Tanjungpinang pada 19 Agustus 2016. Saat itu bertepatan adanya kegiatan serah terima Kanwil Provinsi Kepri disana.

Pada pertemuan itu, Januar meminta agar saksi dapat membantu Rp 6 juta. Hal itu sebagai pengganti dari sejumlah biaya operasional pengukuran ke lapangan yang telah ia keluarkan sebelumnya. Berselang kemudian, ternyata saksi Achmad Pardamean Sembiring tidak mengirimkan uang itu, sehingga mengandung pertanyaan bagi terdakwa Januar.

”Terhadap kondisi tersebut, Januar terpaksa menanyakan dan meminta agar saksi segera mengirimkan uang, karena kondisinya lagi membutuhkan mendekati akhir bulan,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada 28 Agustus 2016, saksi Achmad Pardamean hanya mengirimkan uang Rp 3 juta, sesuai kemampuannya saat itu. Hal tersebut tidak dipermasalahkan Januar, karena memandang sebagai kawan lamanya.

Usai peta bidang tanah untuk ke empat permohonan saksi Achmad Pardamean Sembiring selesai dikerjakan Januar. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan lapangan anggota panitia pemeriksaan tanah A. Hal ini juga wajib dilakukan karena inilah akhir pengecekan fisik agar dapat dilanjutkan ke pembuatan SK sertifikat.

Baca Juga :  Introspeksi Diri untuk Kemajuan Daerah

Kegiatan itu, ketiga kalinya Januar dan timnya melakukan pemeriksaan lapangan bersama anggota panitia pemeriksaan tanah A, pada 15 November 2016, sesuai permohonan saksi. dan dilanjutkan pada esok harinya. ”Jika dirincikan, seluruh biaya ke lapangan yang telah dikeluarkan terdakwa tersebut sekitar Rp 3 juta,” sebutnya.

Berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dapat dijelaskan diperoleh fakta hukum bahwa Januar tidak bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Perbuatan Januar tersebut dalam melaksanakan pasal 21 PP nomor 128 tahun 2015 dimana biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi dari pemrosesan sertifikat atau untuk setiap kegiatan kelapangan menjadi beban sipemohon sertifikat.

”Untuk itu, kami penasihat hukum terdakwa Januar meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam putusannya, menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan suatu tindakan pidana korupsi,” ujarnya.

Terhadap Pledoi yang disampaikan PH terdakwa tersebut, majelis hakim dipimpin Santonius Tambunan didampingi Iriaty Khairul Ummah dan Yon Efri memberikan kesempatan JPU untuk menanggapinya. (ray)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here