Jadi Tersangka, Pejabat BPN Tidak Ditahan

0
766
TAK DITAHAN: Januar (kanan) didampingi anggota Polres Tanjungpinang. f-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Berkas tersangka Januar Plh Kasi Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungpinang sudah lengkap dan dinyatakan P21 oleh Jaksa. Berkasnya itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Selasa (1/8). Tersangka Januar ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat tanah di Tanjungpinang. Hanya saja tersangkanya belum ditahan.

Kepala Pidsus Kejari Tanjungpinang Beni Siswanto mengatakan, setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21, Kejari melakukan tahapan ke dua. Tersangka tidak harus dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. ”Berdasarkan pasal 21 kitab undang-undang hukum acara pindana tidak memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan, dengan ancaman maksimal 3 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 12A Undang-Undang Tipikor,” katanya.

Baca Juga :  Wako Resmikan Rumah Singgah di Jakarta

Beni menyebutkan, beberapa barang bukti yang diserahkan oleh Penyidik Tipikor Polres Tanjungpinang adalah beberapa dokumen-dokumen yang diajukan untuk pembuatan. Seperti sertifikat dan barang bukti handphone tersangka untuk melakukan permintaan pungli kepada korban. ”Barang bukti uang tidak ada lagi, yang ada hanya bukti transfer sebesar Rp 3 juta untuk dalam pembuatan peta bidang tanah di kantor BPN Tanjungpinang,” sebutnya.

Menurutnya, secepatnya pihaknya akan melimpahkan berkas tersangka kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk dilakukan persidangan. Berdasarkan berkas dan alat bukti yang ada tersangka melakukan sendiri dengan modus meminta uang diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BPN. ”Uang pendaftaran sudah dibayar oleh korban namun tersangka meminta kembali untuk penandatangan peta bidang,” jelasnya.

Baca Juga :  Benahi Taman Budaya, Jadi Ikon Pariwisata

Tersangka di jerat dengan pasal yang di kenakan pasal 12 A jo Pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun penjara. (cr27)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here