Jaga Kebocoran Lego Jangkar

0
705
TANKER saat berlabuh di perairan Kepri. f-suhardi/tanjungpinang pos

Kapal Keluar Masuk Dipantau Radar

Dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan Pemprov Kepri akan mengelola lego jangkar di perairan 0-12 mil laut di Kepri. Dishub akan memastikan tidak ada potential loss (kebocoran) saat pengelolaan nanti alias nihil.

TANJUNGPINANG – KEPALA Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, seluruh kapal yang keluar masuk perairan Kepri terpantau radar. Sehingga, tidak ada kapal yang tidak terdata.

Kata dia, salah satu perusahaan marine di Batam memiliki sistem navigasi yang bagus. Mereka punya radar dengan kemampuan jangkauan yang luas. Cukup untuk memantau pergerakan kapal di Kepri.

”Kita akan kerja sama dengan perusahaan ini (swasta). Jadi (kita) tak perlu membeli radar yang harganya Rp10 miliar. Tak perlu membayar ahlinya. Kita akan gandeng mereka,” ujar Jamhur via ponselnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (10/2).

Baca Juga :  Pekan Depan, Gaji 13 Cair

Radar ini, kerjanya memantau kapal-kapal yang masuk ke perairan Kepri. Begitu kapal masuk, wajib melapor apakah hendak lego jangkar atau tidak.

”Kita cukup menempatkan pegawai di sana nanti. Ada yang mau masuk, kita terima. Buatkan administrasinya. Kalau mau keluar, tinggal membayar sesuai tarif dan lamanya berlabuh,” tambahnya.

Selain dengan perusahaan swasta, Dishub juga akan kerja sama dengan Syahbandar. Karena Syahbandar tetap mengungut jasa lainnya di laut sesuai kewenangannya.

Dari 57 jenis jasa kepelabuhanan di laut, hanya 2 yang menjadi kewenangan provinsi yakni uang parkir dan jasa labuh. Sisanya masih dipungut Syahbandar dan masuk ke kas negara dengan jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

”Kalau kita, sesuai kewenangan di Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hanya uang parkir dan jasa labuh. Dua jenis aja. Itu masuk ke kas daerah. Retribusi lah,” katanya menyebutkan jenisnya.

Baca Juga :  Agus Wibowo Mundur dari Cawagub

Kemudian, kerja sama juga akan dilakukan dengan pihak Kementerian Pertahanan yang ada di Pulau Nipah Batam. Di sana, Kemenhan menempatkan sejumlah petugas keamanan lengkap dengan sistem navigasinya.

”Kerja sama kita nanti ada tigalah. Ada kerja sama untuk Pulau Nipah, daerah Galang, Jembatan 6 Barelang dan lainnya,” ungkapnya lagi.

Saat ditanya kapan mulai memungut retribusi lego jangkar tersebut, Jamhur mengatakan, saat ini mereka sedang memperbaiki Pergub tentang Juknis (Petunjuk Teknis) Pengelolaan Lego Jangkar tersebut.

Pergub ini lebih banyak mengatur mekanisme aliran retribusi tersebut nantinya. ”Biar tak ada yang menyalahi aturan, makanya benar-benar kita telaah sebaik-baiknya,” tegasnya.

Baca Juga :  Kiki, Wakil Kepri membuat Penonton Menetes Air Mata

Soal Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub Kepri yang akan mengelolanya, Jamhur mengatakan, saat ini sudah ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala UPT-nya.

Namun, siapa saja yang mengisi struktur organisasi UPT ini akan didefinitifkan gubernur ke depan.

Soal SDM, kata Jamhur, sudah siap. Apalagi, dalam pengelolaannya nanti akan kerja sama dengan beberapa pihak yang memang memiliki keahlian di bidang itu. SDM pihak ketiga nanti akan membantu segala urusan Dishub.

”Mudah-mudahanlah bisa secepatnya. Besok saya mau ke Jakarta mau bahas ini juga. Yang penting, apa yang menjadi kewenangan kita sudah kita kelola sendiri,” tutupnya.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here