Jalur Lego Jangkar Diatur Perda

0
1017
LEGO JANGKAR: Kapal tanker saat lego jangkar di Tanjungpinang, belum lama ini. F-isep/tanjungpinang pos

DOMPAK – Pemprov Kepri dan DPRD Kepri sepakat untuk untuk membahas dua Ranperda retribusi daerah. Inilah yang digadang-gadang menjadi pintu masuk pemprov menarik retribusi dari lego jangkar.

Memang, Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur tentang hak pemerintah provinsi atas lautan yang tertuang di Pasal 27, 28, 29.

Pemprov berhak atas lautan 12 mil (sekitar 19 Km) bukan hanya atas minyak dan gas, tapi berhak juga akan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Namun, tetap butuh Perda tersebut.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, berdasarkan pasal 28 dan 29 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemda disebutkan bahwa provinsi yang berciri kepulauan, mempunyai kewenangan mengelola sumber daya laut.

Salah satu peluang yang dimungkinkan untuk masuknya sumber penerimaan pajak baru itu yaitu, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Baca Juga :  Siswa SMPN 12 Ikuti Pelatihan Wawasan Kebangsaan

”Pengaturan administratif, pengaturan tata ruang. Itulah pintu masuk kita, salah satunya mencari potensi labuh jangkar dan lain sebagainya,” jelas Jumaga.

Berdasarkan aturan, batas kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai laut. Jika kewenangan ini dimanfaatkan maksimal, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

”Dengan alasan inilah, kami DPRD sepakat dengan Pemprov Kepri untuk segera menyampaikan Perda baru agar ada dasar hukumnya kita menarik semaksimal mungkin pemasukan daerah,” kata Jumaga.

”Kita ingin potensi labuh jangkar masuk PAD tahun 2017 ini,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tidak mau menyia-nyiakan pendapatan asli daerah yang diserap lewat retribusi labuh jangkar.

Atas dasar itu, DPRD Kepri bersama Pemprov kompak menggesa penyelesaian Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda No.1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan perubahan Perda No.8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, mengatakan bahwa Pemprov telah menyampaikan naskah akademis dan penjelasan dua Ranperda tersebut.

Baca Juga :  Desa Mudah Diakses, Petani dan Nelayan Bakal Sukses

Dalam rapat Banmus, sudah bisa disepakati bahwa Ranperda yang telah dikaji dan diharmonisasikan dilanjutkan dalam tahap selanjutnya.

”Berdasarkan pertimbangan kami, mengingat tidak terlalu kompleks, maka akan dibahas dalam satu Pansus saja. Supaya tidak lama,” kata Jumaga kepada Tanjungpinang Pos di Dompak, kemarin.

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun menyampaikan Ranperda tentang Perubahan Ranperda No.8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perubahan Ranperda No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dalam sidang paripurna DPRD di Ruang Rapat Baliurung DPRD Kepri di Dompak, Rabu (22/3).

Dengan adanya perubahan Ranperda ini, kata Nurdin, diharapkan membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya PAD melalui pajak retribusi.

Adapun tujuan utamanya, menurut Nurdin adalah agar pemungutan pajak yang dilakukan secara progresif diharapkan mampu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan keadilan bagi wajib pajak.

Baca Juga :  Polisi Salat Istiqo di Halaman Mapolres Tanjungpinang

Nantinya untuk kepemilikan kendaraan bermotor akan ditetapkan tarif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap kendaraan di atas air (5GT-7GT) agar tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dari beberapa revisi ini nantinya agar bisa memberikan pengurangan dan keringanan pajak kepada masyarakat luas dengan maksud agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak serta mengurangi saldo piutang yang sudah berumur lama.

Sehingga diharapkan wajib pajak dapat melunasi pajak terhutang. Dan dengan adanya perubahan Ranperda tentang Retribusi Daerah dikarenakan penambahan objek retribusi serta perubahan dan penyusaian tarif pada objek retribusi yang lama ini, nantinya berguna untuk meningkatkan PAD. (ais/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here