Jangan Abaikan Provinsi Kepulauan

0
1066

Harus Diatur di UU Khusus

Delapan provinsi kepulauan di Indonesia seakan diabadikan, salah satunya Provinsi Kepri. Padahal, Indonesia adalah negara maritim. Namun, tidak memperkuat provinsi-provinsi kepulauan.

TANJUNGPINANG – UNTUK mempercepat pembangunan di provinsi kepulauan, seharusnya diatur dengan undang-undang khusus. Hanya saja, usulan UU Provinsi Kepulauan yang pernah diusulkan gagal disahkan.

Tahun 2017 ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan kembali digagas anggota DPD serta sejumlah kampus di 8 provinsi kepulauan di Indonesia, namun belum ada pembahasan dengan pemerintah.

Anggota DPD RI Dapil Kepri, Haripinto saat ditanya mengenai hal ini menyebutkan, bisa jadi pemerintah belum menganggap ini sesuatu yang urgent untuk dibahas.

”Padahal, sudah lama kita menginginkannya. Kita tunggulah perkembangannya. Kalau tak bisa disahkan tahun ini, mungkin tahun depan,” ujarnya via ponselnya, baru-baru ini.

Hardi Hood, anggota DPD RI Dapil Kepri mengatakan, harusnya pemerintah pusat sigap membahas RUU Provinsi Kepulauan ini agar cepat disahkan.

Pemerintah pusat jangan khawatir ada pengkavelingan APBN karena provinsi kepulauan butuh dana besar untuk membangun.

Ia juga berharap provinsi kontinental (daratan) tidak cemburu dengan adanya RUU Provinsi Kepulauan ini. Selama ini, perhatian ke provinsi kepulauan minim dalam pengalokasian APBN.

Provinsi kepulauan selalu mendapat porsi yang kecil dari APBN berupa dana transfer lantaran komponen penghitungannya tidak dimasukkan luas laut.

Kepri, kata dia, salah satu yang paling dirugikan karena luas daratnya hanya 4 persen dan luas lautnya 96 persen. ”Apa yang kita dapat dengan luas darat 4 persen, sementara luas darat provinsi lain luas. Makanya kita minta UU Provinsi Kepulauan ini disahkan,” jelasnya via ponselnya.

Baca Juga :  Usut Kematian Wartawan, Ini Susunan TPF PWI Pusat

Di RUU Provinsi Kepulauan ini sudah diatur tentang luas laut sebagai komponen perhitungan untuk mendapatkan dana transfer ke daerah dari APBN. Dengan demikian, maka Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana ALokasi Khusus (DAK) bisa bertambah. ”Itulah modal kita untuk membangun infrastruktur,” tambahnya.

Indonesia, kata dia, adalah negara Maritim dan sebutan lainnya adalah Nusantara. Namun, daerah maritim atau kepulauan tidak diperhatikan.

Karena itu, provinsi kepulauan selalu tertinggal dari segi pembangunan. Biaya pembangunan mahal, namun porsi APBN yang diterima justru kecil.

Pemerintah pusat seakan menghindar untuk membahas RUU Provinsi Kepulauan ini. Padahal, RUU tersebut sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2017 DPR RI dan masuk skala prioritas.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, kebutuhan infrastruktur di provinsi kepulauan sangat besar. ”Bayangkan kita tinggal di pulau-pulau. Ada 300 lebih pulau di Kepri yang berpenghuni. Pintu masuk utamanya kan dermaga atau pelabuhan. Jadi kita butuh ratusan dermaga atau pelabuhan,” jelasnya.

Untuk membangun satu dermaga atau pelabuhan, anggarannya sangat besar. Sehingga pemerintah daerah butuh anggaran yang banyak.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Raja Ariza di salah satu workshop di Jawa belum lama ini mengatakan, kawasan provinsi kepulauan memiliki banyak keterbatasan pengelolaan.

Baca Juga :  Warga Bisa Lihat Senjata Perang

Keterbatasan dan berbagai hambatan ini menyebabkan tingkat kemajuan provinsi kepulauan jauh tertinggal dibandingkan provinsi daratan.

”Kita mengakui Indonesia adalah negara maritim, tapi kenapa kita tidak mengakui bahwa provinsi kepulauan ini harus diatur dengan aturan yang lebih khusus, bukan diatur oleh pasal saja,” ujar Raja.

Terkait provinsi bercirikan kepulauan memang diatur di Pasal 27, Pasal 28 dan pasal 29 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun di Pasal 30 undang-undang yang sama disebutkan juga, untuk mewujudkannya maka harus diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan hingga saat ini, PP tersebut yang dimaksud belum juga disahkan. Hanya saja sudah dibahas beberapa kali lintas kementerian.

Sebagai provinsi yang daerahnya dipisahkan oleh laut, maka undang-undang khusus sangat diharapkan agar bisa meningkatkan daya saing.

Jika melihat capaian laju pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi, pertumbuhan di wilayah provinsi kepulauan tidak mengalami peningkatan signifikan. Penurunan angka kemiskinan cenderung melambat, terutama di wilayah pulau yang jauh dari ibu kota provinsi.

Provinsi kepulauan juga garda terdepan teritorial Indonesia. Beberapa diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dengan demikian, provinsi kepulauan rentan terhadap ketahanan negara. Lemahnya infrastrukur penunjang pengawasan ditakutkan akan berdampak pada stabilitas negara.

Sekedar diketahui, maritim adalah wilayah yang berhubungan dengan laut atau pelayaran. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah lautan atau negara yang berada di kawasan teritorial laut yang sangat luas dan memiliki banyak pulau.

Baca Juga :  Kejar Apel, Kapal Membawa ASN Kandas di Perairan Lobam

Indonesia disebut negara maritim karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautan kurang lebih 3.273.810 km² atau sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan.

Selain dikenal dengan sebutan negara maritim Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak dan terluas di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.508 pulau.

Secara geografis Indonesia masuk dalam kategori negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan dengan panjang garis pantai pada setiap pulau ± 81.000 km sehingga menjadikan Indonesia masuk dalam urutan kedua setelah Kanada sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.

Selain dikenal dengan sebutan negara kepulauan, Indonesia dikenal pula dengan istilah Nusantara yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan. Kata Nusantara berasal dari bahasa sansekerta “Nusa” yang memiliki arti Pulau dan kata “Antara” yang berarti luar.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Sebanyak 8 provinsi merupakan kepulauan dan 26 provinsi daratan (kontinental). Dari 17.508 pulau di Indonesia, sekitar 2.408 pulau berada di Provinsi Kepri.

Biaya pembangunan di daerah kepulauan sangat mahal. Seperti di Tambelan, salah stau kecamatan wilayah Pemkab Bintan. Harga semen di sana satu sak Rp 120 ribu.(martunas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here