Jangan Ada KPPS yang Dua Periode

0
120
Sriwati

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Sriwati mengklaim, perekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 ini, tidak ada kendala.

Pasalnya, banyak peminat masyarakat untuk menjadi Anggota KPPS di daerah masing-masing. Baik itu di Kota Tanjungpinang, Bintan, Kota Batam, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas.

”Banyak juga anggota KPPS dari kalangan mahasiswa/i. Karena mereka sebagai generasi mudah yang meneruskan hingga menjalankan serta penerapkan penyelenggara pemilu ke depan,” kata Sriwati kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (20/3).

Memang, kata Sriwati, yang melakukan rekrut anggota KPPS bukan langsung dari KPU kabupaten/kota. Tapi, rekrutmen anggota KPPS sedang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayahnya masing-masing.

Hanya saja, ia berpesan kepada PPS untuk transparansi menjalankan proses rekrutmen anggota KPPS di daerahnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi.

Lakukan seleksi calon anggota KPPS dengan baik dan benar. Jangan sampai ada hingga diterima pelamar dari kalangan pengurus maupun terlibat di dalam partai politik (parpol) tersebut.

Sehingga anggota KPPS menjalankan tugas dengan benar, serta tidak memihak ke siapapun. Baik itu ke parpol maupun peserta Pemilihan Umum (Pemilu).

”Pilih dan terima pelamar yang punya integritas bagus dan profisional. Jangan sudah dua periode dipilih. Ini tidak boleh,” sebut dia.

Dalam kesempatan ini, Indrawan Susilo Prabowoadi, Divisi Hukum dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri berpesan, KPU yang sedang menjalankan proses rekrutmen anggota KPPS hendaknya terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap pelamar tersebut. Salah satunya jejak rekam pelamar.

Apakah pelamar tersebut terlibat pengurus parpol atau tidak. Sehingga anggota KPPS tidak memihak ke salah satu parpol di saat menjalankan tugas selama proses pemungutan serta perhitungan perolehan suara di TPS nanti.

”Jangan sampai sudah dilantik dan dikeluarkan SK, baru tahu anggota KPPS tersebut anggota parpol,” kata Indrawan.

Setelah selesai, pihaknya meminta kepada KPU untuk mengirim nama-nama anggota KPPS yang berdasarkan SK ke Bawaslu. Sehingga Bawaslu bisa melakukan penelusuran hingga pengawasan terhadap anggota KPPS tersebut.

”Sampai saat ini, kita belum temukan anggota KPPS terlibat di politik. Kalau ditemukan, kita minta KPU untuk segera ganti anggota KPPS,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here