Jangan Hapus UMK

0
197
Nuryanto

Buruh Demo, Bocorkan Rencana IMF

Salah satu poin permintaan ratusan buruh Batam saat demo di Gedung DPRD Kota Batam di Batamcenter, Selasa (2/10) kemarin adalah jangan sampai Upah Minimum Kota (UMK) dihapus di Indonesia.

BATAM – Pesan ini disampaikan buruh karena mereka dapat informasi bank dunia akan meminta pemerintah Indonesia menghapus UMK.

Meski tidak diberitahu sumber informasi itu, namun salah satu orator buruh dari FSPMI yakni Alfitoni menyampaikan, rencana kedatangan pejabat bank dunia ke Indonesia salah satunya akan meminta UMK dihapus. Inilah salah satu isu yang akan dibahas terkait dengan UMK.

”Ada rencana kebijakan Bank Dunia atau IMF untuk studi banding ke Indonesia. Bank Dunia meminta pemerintah menghapus UMK. Ini lebih parah lagi,” katanya saat menyampaikan poin kedua dalam tuntutan butuh dari SPMI.

Alfitoni mengatakan, apabila permintaan IMF terkabul, maka nasib buruh semakin parah. Pihak SPMI memastikan UMK akan semakin rendah. ”Karena akan ditentukan nego dengan pengusaha. Maka UMK akan diberikan rendah,” cetusnya.

Disambung Alfitoni, isu itu akan digaungkan secara nasional. Sehingga dari sekarang, mereka melakukan asi untuk menolak rencana pemerintah yang diklaim SPMI sudah disiapkan.

”Ini akan digaungkan secara nasional. Terkait IMF dan pemerintah pusat. Karena ketidakmampuan negoisasi nanti, upah akan rendah. Makanya dari sekarang, menolak permintaan IMF itu,” beber dia.

Poin pertama yang diminta buruh adalah agar pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015. Diminta agar buruh merenungkan aturan PP 78 yang dinilai menjadikan perwakilan buruh di Dewan Pengupahan Kota (DPK), tidak bisa berbuat banyak.

Mereka meminta PP itu dihapuskan karena merampas hak buruh dalam penentuan UMK. ”Karena sudah diatur di PP itu, bahwa nilai UMK ditentukan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” teriak dia.

PP 78 dinilai tidak berkeadilan. Dampaknya, UMK di daerah pedesaan menjadi rendah. ”Kenapa dibentuk DPK, tapi keputusan di pusat? Aturan pemutusan UMK itu kita tolak. Kita sudah berupaya menolak, sampai saat ini belum ada keputusan. Saat ini, UMK baru dibahas sekali. Perjuangan baru dimulai. Makanya harus tetap semangat,” ajak dia.

Disisi lain, pihaknya meminta agar pemerintah pusat menurunkan harga kebutuhan pokok dan tarif listrik yang akan dinaikkan secara nasional.

Walau tarif listrik di Batam tidak akan naik, namun secara nasional disebutkan akan mempengaruhi perekonomian Batam. Mereka juga meminta impor kebutuhan dikurangi, karena membeli barang impor dengan Dolar.

”Memang Batam tidak ikut naik tarif listrik, tapi kita harus gaungkan, karena kenaikan secara nasional juga berdampak ke kita. Kita meminta impor dikurangi. Kenapa dikurangi import? Karena itu dibeli pakai Dolar. Pengaruh pada pabrik. Itu akan menyebabkan PHK karena efisiensi,” imbuhnya.

Terkait permintaan para buruh tersebut, Ketua DPRD Batam, Nuryanto yang didampingi Wakil Ketua DPRD Iman Sutiawan berjanji akan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

”Kita menerima aspirasi dan masukan buruh. Nanti akan kita sampaikan ke pusat, melalui Gubernur,” janji Nuryanto.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here