Jangan Kehilangan Momentum Investasi Wisata

0
364
INDAH: Pulau Bawah Anambas, salah satu kawasan wisata bahari di Kepri. f-dok

Pesan Presiden dari BKPM RI untuk Kepri

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Thomas Lembong mempertimbangkan penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) untuk kawasan wisata.  Menurutnya, ini merupakan ide dan inovasi baru yang ia dapat saat berkunjung ke Batam, pekan lalu.

Batam – Menurutnya, kemudahan-kemudahan investasi tak hanya perlu diterapkan di beberapa kawasan industri yang sudah ditetapkan di Indonesia. Namun, KILK juga perlu diterapkan di kawasan wisata di Indonesia.

”Ini akan kita bahas untuk mendapat pelayanan ekstra cepat dan ringan,” ujarnya seperti disampaikan di Batam.

Hal ini dikatakannya setelah menerima masukan dari Wali Kota Batam, Rudi usai peresmian 5 kawasan industri KILK di Kepri.

Saat itu, Rudi meminta agar kemudahan-kemudahan berinvestasi di kawasan industri yang ditetapkan menjadi kawasan KILK sebaiknya diterapkan juga di kawasan wisata.

Hal ini sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini memberi perhatian besar ke dunia pariwisata sebagai salah satu sektor sumber devisa negara yang sangat besar.

Rudi mengatakan, di Batam, industri dan wisata selalu jalan bersamaan. Sehingga, ketika ada kemudahan untuk kawasan industri, maka sebaiknya diberi juga kemudahan untuk kawasan wisata.

Kepri patut mendapat perhatian dalam sektor wisata mengingat daerah ini merupakan pintu masuk turis terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta.

Apalagi, Kepri juga sudah ditetapkan sebagai pintu  masuk turis terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta.

Apalagi, Kepri juga sudah ditetapkan sebagai pintu gerbang utama wisata bahari di Indonesia. Sehingga perlu perhatian khusus agar mudah dikembangkan.

Apalagi Pemko Batam ke depan berkemungkinan mengelola kawasan wisata yang ada di Rempang Galang (Relang). Saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat tentang pengelolaan Relang.

Menurutnya Thomas Lembong, usulan Rudi itu baik. Bahkan diakui usul itu menjadi ide baru bagi BKPM RI dalam pengembangan investasi pariwisata di Kepri.

”Pak wali kota tadi bisikkan, kalau bisa jangan hanya kawasan industri. Dan kalau bisa kawasan pariwisata juga diberi kemudahan. Itu ide dan inovasi baru,” katanya.

Jika rencana pembahasan itu direalisasikan, maka ke depan akan ada pelayanan cepat dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan pariwisata oleh pihak swasta.

Pihaknya juga sedang menyiapkan regulasi dalam mempercepat investor mendapat dukungan dalam pengoperasian perusahaan. Hal itu juga akan dijalankan untuk dunia pariwisata.

”Misalnya berapa hari mendapat sambungan listrik. Harus ada kemajuan-kemajuan per dua bulan. Jangan sampai kehilangan momentum,” imbuhnya.

Terkait dalam pengelolaan lahan untuk pariwisata, Pemko Batam masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Dimana diharapkan, lahan untuk pariwisata akan diserahkan ke Pemko.

Sementara, Rempang dan Galang yang memiliki kawasan-kawasan pariwisata, hingga saat ini statusnya belum jelas. Namun disebutkan, sebelumnya pusat merencanakan Rempang untuk pariwisata dan hight technologi.

”Sampai saat ini, diantara Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang punya bidang pariwisata, baru Pemko Batam,” kata Rudi mengakhiri.

Selain Rempang yang akan dikembangkan pariwisata, Pulau Nipah juga akan dikembangkan menjadi kawasan wisata. Dimana, Pulau Nipah yang saat ini 60 hektare akan kembangkan menjadi 200 hektare.

Perluasan pulau yang berhadapan dengan Singapura itu untuk dikembangkan menjadi kawasan industri, jasa pariwisata, penyimpanan minyak (oil storage) dan sandar kapal atau transhipment.

Rencana itu sebelumnya diungkapkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. ”Kita akan kembangkan untuk industri jasa di bidang pariwisata, tempat penyimpanan minyak dan juga jasa sandar kapal,” ungkapnya. (MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here