Jangan Salah Pilih

0
166
Rini Pratiwi, M.MPd

Oleh : Rini Pratiwi, M.MPd
Pengurus ICMI Orda Tanjungpinang dan dosen di STAI MU Tanjungpinang

Untuk menjadi wakil rakyat yang salah satu kerjanya berbicara atas nama rakyat, tentu calon calon tersebut harus paham diskusi, dialog, berdebat. Di organisasi mahasiswa biasa dilatih melalui banyak cara. Mulai dari latihan kader satu hingga tingkat mahir. Apalah itu nama organisasi mahasiswa yang digeluti. Hampir sebagian melakukan latihan dasar kepemimpinan.

Mendikusikan buku-buku yang berkisah soal penderitaan rakyat, agar menumbuhkan semangat berjuang. Ya, kalau baca novel Dilan, membuat nafsu kritis hilang terbawa suasana romantisme. Tak baik. Boleh lah sesekali.

Melihat perjuangan kaum buruh di Rusia, melihat perjuangan kaum miskin tertindas di Brazil, dan melihat sejarah konflik di nusantara juga tak kalah seru. Tan Malaka, Sukarno, Hatta, Hos  Cokroaminoto, Agus Salim, Natsir, Ki Hajar Dewantoro mungkin sejumlah tokoh yang jejak rekamnya harus bisa dijelaskan dengan baik oleh seorang aktivis pergerakan. Tentu pemikiran tokoh – tokoh itu diketahui melalui buku yang mereka tulis. Ataupun ditulis orang lain.

Mereka harus mampu berpartisipasi dalam diskusi politik tentang yang menyangkut kehidupan orang ramai. Dan tentunya mampu menjadi pendengar yang baik dan mencarikan solusinya. Tidak heran, mereka yang lahir dari parlemen jalanan memang cakap di DPR maupun DPRD. Mereka dari kalangan akademisi juga berkompeten duduk di DPRD. Mereka yang berasal dari aktivis tentu sangat mampu menjadi wakil rakyat yang ideal.

Karena tugas menjadi wakil rakyat bukan hanya datang duduk, diam, tapi bicara meyakinkan eksekutif melalui tugas utamanya sebagai pengawas pemerintah, pembuat undang undang atau perda dan politik anggaran.

Bagaimana membayangkan politisi yang tidak menguasai keahlian berbicara di depan forum.Tentu keringat dingin apalagi diwawancarai oleh wartawan. Karena gedung parlemen bukan ‘ruang aman’. Ruang aman itu di rumah sendiri. Gedung parlemen itu ruang yang harus diisi dengan think tank perdebatan politik yang memerlukan keahlian.

Di gedung dewan bukan digunakan untuk magang. Karena masa magang itu dimulai dari organisasi organisasi yang digeluti sewaktu menjadi mahasiswa ataupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Di parlemen, seorang anggota DPRD sudah harus mahir. Bagaimana mau melakukan pengawasan jika yang diawasi tidak dikuasai. Maka, pengawas harus lebih ilmunya atau minimal setara dengan eksekutif yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi pejabat.

Di sanalah retorika – retorika politik maupun politik kepentingan berjamaah menjadi satu. Terkadang berada di kubu A dan kubu B, namun dengan satu tujuan akhir untuk kemaslahatan ramai. Bagi yang baru menceburkan diri ke dalamnya, siap siaplah atraksi atraksi di luar prediksi akan dirasakan.

Bagaimana misalnya Natsir dan Aidit dari partai yang berbeda visi dan misinya saling menuangkan kopi ketika di luar sidang sidang parlemen. Sedangkan di dalam sidang mereka harus berdebat sengit saling menjatuhkan untuk mengibarkan ideologi yang dibawa politisi itu.

Pun ketika kampanye di pemilu 1955, antarpartai Islam dan PNI maupun PKI saling menjatuhkan untuk merebut hati pemilih. Ya, itulah demokrasi. Sistem ini harus diisi dengan politisi yang handal agar produk demokrasi melahirkan pemimpin maupun wakil rakyat yang berkualitas bukan hanya dari intelektualnya, namun moral dan akidahnya.

Karena kita sebagai rakyat menitipkan nasib anak anak kita, nasib nasib kesejahteraan rakyat Indonesia di tangan anggota DPRD, DPR hingga presiden. Bagus hasil pemilu harusnya bagus juga hasil anggota parlemen yang duduk di sana. Karena kalau hanya baik secara prosedural, harusnya sejalan dengan hasil nyata. Melahirkan politisi yang berasal dari rakyat tentu tidak boleh di atas rakyat. Demikiam Sukarno, tokoh bangsa ini mengingatkan.

Kita sama sama harus benci namanya money politics demi mencapai kekuasaan. Karena itu menghina suara rakyat yang suci. Money politics menghitamkan yang putih dan meletakkan virus virus korupsi. Kita sudah terlalu muak dengan korupsi bahkan melibatkan kementerian penjaga moral. Banyak contoh negara yang gagal akibat negara tidak diselenggarakan dengan pemerintahan yang bersih dan baik. Contoh baik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Letak geografis, jenis rakyatnya juga sama tapi, tapi yang beda sistem politik dan pemerintahan.

Lebih dekat lagi Singapura dibandingkan negara ASEAN lainnya. Mengapa Singapura sudah menjadi negara maju, sementara tetangganya masih negara berkembang. Lagi-lagi, perbedaannya di sistem tatakelola manajemen pemerintahan dan politik dan figur- figur yang menjalani amanah.

Daron Acemoglu  dan James Robinson dalam bukunya “Mengapa Negara Gagal” intinya keseriusan pemerintah maupun politisi dan rakyat mengelola negara sangat menentukan keberhasilan suatu negara.

Bagaimana Eugene Rogan di buku “The Fall of the  Khilafah” mengisahkan tumbangnya kekuasaan Utsmaniyah yang berkuasa lebih dari 700 tahun dan mengubah Timur Tengah dalam catatan sejarah dunia. Dan ketika Cemal Pasha harus menyesal secara terbuka mengapa tak menangkap Faisal, saudara-saudaranya yang jadi penghianat. Kisah itu ditulis dalam Memories of a  Turkish Statesman.

Kita selalu menyadari, penyesalan selalu datang terlambat. Untuk tak jatuh di lubang yang sama, masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum kita menyesal karena salah pilih di 17 April 2019. Meminjam istilah KPU, “Pemilih Berdaulat Negara Kuat.” ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here