Jangan Sampai Berurusan dengan KPK

0
278
BAUKSIT ditumpuk sebelum diekspor beberapa waktu lalu di Tanjungpinang. f-adly bara/tanjungpinang

Pemda Kembali Diultimatum Soal Dana Pascatambang Bauksit

Jika kepala daerah di Kepri tak ingin repot berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka selesaikan segera pemindahan dana pascatambang dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ke bank umum.

TANJUNGPINANG – TIDAK ada alasan lagi menahan-nahan dana titipan itu di BPR. Sebab, tidak ada aturan Dana Jaminan Reklamasi Tambang (DJRT) bisa disimpan di BPR. Harus di bank umum seperti Mandiri, BNI, BRI atau BTN milik pemerintah.

Anggota KPK kembali mengingatkan agar pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk memindahkan DJRT ke bank umum dan qq atas nama Gubernur. Ultimatum KPK, pemindahan dana itu paling lambat Desember 2018 mendatang. Tidak ada alasan kalau dana itu dipindahkan justru membuat bank daerah (BPR) bakal gulung tikar.

Koordinator Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adlinsyah Malik Nasution menegaskan, kepala daerah yang menyimpan DJRT atau dana jaminan reklamasi pasca tambang di BPR wajib memindahkannya ke bank pemerintah yang sudah ditentukan selain BPR. Desember, kata dia, proses itu harus sudah selesai. Jika ditemukan masih ada yang belum dipindahkan, maka jangan kaget kalau ada pihak-pihak yang harus berurusan dengan KPK.

”Ketentuan ini sesaui aturan. Dimana, kewenangan perizinan pertambangan yang sebelumnya berada di kabupaten/kota, beralih ke provinsi dan tidak boleh disimpan di BPR,” ujarnya kepada wartawan di Tanjungpinang kemarin sore.

Kewenangan pemda tingkat II, menurut perundang-undangan sudah tidak ada lagi soal pertambangan. Sehingga, segera dana jaminan tersebut dipindahkan dan atas nama pemerintah provinsi dengan rekening qualitate qua) qq atas nama gubernur dan pengusaha tambang bersangkutan.

”Saya kaget di Kepri ini dana itu disimpan di BPR. Kalau di daerah lain justru tidak,” terangnya.

Sampai saat ini rekening deposito itu belum pindah, sebab uangnya masih ada di BPR. Padahal, bila terjadi apa-apa atas dana itu, maka mereka (pemda) harus bertanggung jawab. ”Saya takutnya ada apa-apa, kan yang repot pemda,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran Pemda atas BPR yang akan kolaps dengan penarikan keseluruhan dana jaminan itu, ia menjelaskan, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa dana jaminan reklamasi pasca tambang itu harus disimpan di BPR dan bisa dijadikan modal.

”Kan tidak ada yang mengatur itu, harusnya dana itu disimpan di bank nasional. Itulah kita takutnya ada apa-apa dengan daerah atas dana jaminan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Amjon mengatakan, DJPL yang dititipkan oleh perusahaan tambang di sejumlah kabupaten/kota di BPR milik pemerintah daerah, bukan merupakan dana penyertaan modal. Dana tersebut sewaktu-waktu harusnya bisa ditarik, dipindahkan dan digunakan,

”Dana DJPL bukan merupakan dana penyertaan modal, sehingga harusnya kapan saja bisa dipindahkan dan digunakan,” katanya.

Pengembalian dana tersebut dengan telah adanya kesepakatan, bank pemda bisa mengembalikan dengan cara diangsur, dan batas akhirnya yakni pada akhir tahun 2018 ini.

”Dana bisa dikembalikan secara bertahap misalnya bulan ini 20 persen, berikutnya 40, berikutnya 50, 70, 80 dan akhir tahun pada Desember 2018 sudah 100 persen. Itu solusi yang telah sepakati bersama,” imbuhnya.

”Saat ini sudah ada dua perusahaan yang mendapat rekomendasi mengurus dana jaminan reklamasi dan rekomendasi itu kami sudah setujui. Masing-masing perusahaannya ada di Bintan dan Karimun,” tukas Amjon menimpal.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here