Jasa Tambat di Shipyard Gratis

0
1249
Lukita Dinarsyah Tuwo

BATAM – Deputi III Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwianto Eko Winaryo melakukan pertemuan dengan pelaku usaha jasa kepelabuhan seperti Indonesia National Shipowners Association (INSA) Batam. Poin pentingnya, merevisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepelabuhanan. Hal ini diungkapkan Ketua INSA Kepri, Osman Hasyim, pada draft revisi Perka itu, tarif tambat di galangan kapal atau shipyard dibebaskan.

Osman menilai jika penghapusan tarif tambat, sebagai kado bagi pengusaha jasa kepelabuhanan di Batam. Diharapkan, berdampak pada gairah industri galangan kapal di Batam yang meningkat. Sehingga diperkirakan, revisi Perka itu akan berjalan mulus.

”Pengenaan tarif tambat di galangan atau shipyard, kini sudah tidak dipungut lagi. Adanya perbedaan tarif kapal niaga dan bukan kapal niaga, pelayaran rakyat, tidak dikenakan labuh tambat. Ini suatu hadiah bagi masyarakat Batam,” katanya.

Baca Juga :  Ini Tim Polwan Peserta Gerak Jalan Proklamasi yang Viral Tadi

Dibeberkan pertemuan dengan BP Batam atas Perka yang dijanjikan segera dikeluarkan setelah Perka terkait administrasi lahan nomor 10 tahun 2017, banyak hal yang dibahas pihaknya dalam pertemuan tersebut. Seperti tarif tambat, piutang, pencekalan dan lainnya.

”Hanya sistem deposit yang belum sempat kami bahas,” kata Osman.

Kebijakan baru itu, dikayakini akan meningkatkan optimisme mereka terhadap industri pelayaran dan maritim di Batam, kembali bergairah kembali. Itu seiring dengan gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pimpinan BP Batam saat ini. Satu di antaranya dengan merevisi Perka 17/2016.

Baca Juga :  Wakil Kepri di Seleksi Olimpiade

”Diharapkan dengan adanya revisi itu, akan meningkatkan daya saing serta menggairahkan industri pelayaran dan maritim di Kota Batam,” sambungnya.

Terkait dengan keluhan pelaku jasa kepelabuhanan pihaknya yakin akan direspon pimpinan BP Batam, dengan perubahan kebijakan. Semua keluhan diharap diakomodir dalam draft revisi Perka Nomor 17 Tahun 2016. ”Sebagai landasannya nanti akan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 sesuai dengan usulan asosiasi,” sambungnya.

Mengenai penyelenggaraan pelabuhan dikaitkan dengan dualisme, sebagaimana yang dikeluhkan asosiasi pun diakuinya sudah selesai. Itu dengan adanya kesepakatan BP Batam dan Kementerian Perhubungan. Usulan tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan asosiasi beberapa tahun lalu.

Baca Juga :  Warga Minta Ramon Dampingi Syahrul

”Kita harapkan, rencana perubahan pelabuhan Batam menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) segera dijalankan. Sehingga dualisme di pelabuhan selesai,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo juga menyinggung soal revisi Perka 17/2016. Pihaknya sudah bertemu dengan sejumlah pelaku asosiasi usaha jasa kepelabuhanan. Mereka juga sudah sepakat terkait rumusan apa saja yang akan dimasukkan di dalam revisi Perka. ”Sekarang kami sedang tunggu finalisasi draftnya,” kata Lukita. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here