Jelang Kampanye, KPU Akan Sosialisasi

0
52
Aswin Nasution

TANJUNGPINANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang belum melakukan sosalisasi PKPU tentang Kampanye kepada peserta pemilu tahun 2019. Sosalisasi kampanye yang melibatkan partai politik (parpol) baru akan direncanakan pada 13 September 2018. Karena kampanye baik parpol dan tim kampanye presiden baru bisa dilakukan pada 23 September 2018. ”Rencana kita hari Kamis sore,” kata Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (11/9).

Aswin bersama dua komisioner KPU Kota Tanjungpinang lainnya, yakni Susanty dan Hafid Diwa Prayoga bakal menyampaikan aturan kampanye yang sudah tertuang di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Agar peserta Pemilu serentak tidak melanggar aturan selama kampanye.

Misallnya pasal 23 ayat 2 berbunyi, metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, f dan huruf h difasilitasi KPU. Ayat 3 berbunyi, KPU dapat memfasilitasi metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan kemampuan keuangan negara. ”Sampai sekarang belum ada kucuran anggaran dari pemerintah ke kita. Kita lihat saja perkembangan ke depan seperti apa,” ucap Aswin.

Kemudian, peserta pemilu diberikan batasan untuk membuat bahan kampanye. Seperti membuat selebaran (flyer), brosur (leaflet), poster, stiker, pakaian dan masih banyak lagi bahan kampanye untuk pemilu nanti. Semua ini tertuang di pasal 30 ayat 3 huruf a berbunyi, selebaran paling besar ukuran 8,25 sentimeter kali 21 sentimeter. Di huruf b berbunyi brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 sentimeter kali 29,7 sentimeter, posisi terlipat 21 sentimeter kali 10 sentimeter.

Kemudian, huruf c, pamflet, paling besar ukuran 21 sentimeter kali 29,7 sentimeter, huruf d, poster, paling besar ukuran 40 sentimeter kali 60 sentimeter, dan huruf e, stiker paling besar ukuran 10 sentimeter kali 5 sentimeter. Ayat 6 berbunyi, setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60 ribu. ”Lebih dari Rp 60 ribu masuk dalam money politics,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here