Jemput Bola, Orang Tak Waras Mesti Punya KTP-el

0
677
Warga yang menderita gangguan jiwa duduk tanpa baju saat hendak difoto petugas Disdukcapil Pemkab Natuna, belum lama ini. Pria ini pun berhak mendapatkan kartu identitas diri dan layanan lain dari pemerintah. f-istimewa

Upaya kepri menembus 5 terbaik indonesia rekam data penduduk

Jemput bola atau door to door. Karena layanan inilah Provinsi Kepri bisa masuk 5 besar terbaik di Indonesia untuk capaian rekam data penduduk baik untuk pembuatan KTP elektronik (KTP-el) maupun Kartu Identitas Anak (KIA).

TANJUNGPINANG – SEDANGKAN untuk capaian pencetakan KTP-el, KIA dan Kartu Keluarga (KK), Kepri masih 10 besar. Namun, untuk rekam data penduduk, Kepri sudah termasuk bagus. Provinsi DKI berada di puncak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison MTP mengatakan, untuk rekam data penduduk, Kepri termasuk sudah lebih dari 100 persen.

Hal itu dikarenakan belum sinkronnya data kependudukan di Kepri dengan pihak Kemendagri. Seperti persoalan kependudukan di Tanjungpinang misalnya, pihak Kemendagri mengakui penduduk Tanjungpinang sekitar 206 ribu jiwa.

Sementara data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Tanjungpinang, sekitar 260 ribu jiwa. Artinya, ada perbedaan data sekitar 54 ribu jiwa. Padahal, mereka ini sudah merekam data penduduk. ”Karena perbedaan data ini, makanya yang merekam data di Kepri sudah lebih 100 persen. Ini yang sedang didudukkan bersama,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos di Dompak, kemarin.

Baca Juga :  Menteri Kominfo akan Buka Rakernas SMSI

Sardison menjelaskan, awalnya capaian perekaman data penduduk di Kepri belum semaksimal saat ini. Namun, karena setiap kepala daerah di Kepri mengeluarkan kebijakan agar dilakukan jemput bola, perekaman data penduduk langsung melejit.

Hampir semua Disdukcapil di 7 kabupaten/kota di Kepri melakukan hal yang sama. Terobosan pelayanan hingga pesisir pulau itu membuat warga Kepri ramai-ramai merekam data diri, foto, sidik jari dan iris matanya.

Bahkan di Natuna, Disdukcapil setempat berkeliling mencari penduduk yang belum merekam data. Ketika menemukan orang yang tidak waras, petugas bukannya menghindar atau cuek.

Mereka malah mencari tahu siapa keluarganya. ”Didatangi rumah keluarganya. Ditanya nama dan data-data lainnya, diambil fotonya, sidik jari dan lainnya. Sampai begitulah layanan mereka. Kita puas dan bangga,” katanya bercerita dengan nada serius.

Meski ada risiko pria tak waras itu mengamuk, namun si petugas tetap melakukan perekaman. Mereka dengan sigap menyiapkan kain biru di belakang pria tak waras itu lalu mengambil fotonya.

Sardison mengatakan, meski ada warga tak waras, bukan berarti hak-haknya untuk mendapatkan identitas seperti KTP dan KK dihiraukan sama sekali. KTP dan KK ini sangat diperlukan agar pria stres tersebut bisa mendapatkan layanan dari pemerintah.

Baca Juga :  Jumaga Diminta Konsultasi ke Mendagri

”Untuk mendapatkan kartu BPJS atau bantuan lain, tetap harus ada identitas KTP dan KK. Makanya tetap direkam,” bebernya.

Di Lingga, kata dia, petugas Disdukcapil Pemkab Lingga keliling pulau-pulau sambil membawa peralatan rekam data dan toa. Mereka memasuki penduduk lalu mengumpulkan warga agar datang untuk merekam diri baik dewasa, maupun anak-anak.

Setelah semua warga di pulau itu direkam datanya, mereka pindah ke pulau lainnya dan melakukan hal yang sama. Warga yang sudah merekam data tak perlu datang ke Kantor Disdukcapil untuk menjemput KTP, KIA dan KK-nya.

”Petugas itu yang datang kembali mengantar identitas yang sudah dicetak. Jadi benar-benar pelayanan yang sangat bagus. Makanya pak bupati selalu memuji kinerja Disdukcapil Lingga,” ungkapnya.

Memang, di beberapa kali kesempatan, bahkan saat apel, Bupati Lingga Alias Wello selalu menjadikan Disdukcapil Pemkab Lingga sebagai contoh dalam melayani masyarakat. Program jemput bola hingga pesisir yang dilakukan Disdukcapil setempat merupakan terobosan yang sangat bagus, penuh inovasi dan benar-benar abdi negara yang melayani rakyatnya.

Kehadiran petugas Disdukcapil ke pulau-pulau akan menghemat biaya. Masyarakat tak perlu lagi mengeluarkan ongkos pencung atau speedboat untuk merekam data ke kantor camat atau ke Kantor Disdukcapil.

Baca Juga :  Tak Memadai, Harus Bangun Box Culvert

Akibat mahalnya ongkos transportasi laut, akhirnya banyak masyarakat tidak mau merekam data keluarganya. Mengatasi keluhan masyarakat ini, pihak Disdukcapil yang mendatangi perkampungan penduduk.

Sebagai daerah kepulauan, rekam data penduduk hingga pencetakan KTP, KIA dan KK menjadi kendala. Penduduk Kepri menyebar di ratusan pulau-pulau besar dan kecil. Sehingga untuk turun ke kota, butuh biaya besar.

Jika pemkab/pemko se-Kepri tidak melakukan layanan jemput bola antarkampung, maka masih banyak penduduk Kepri yang belum merekam data.

Soal pencetakan KTP, KIA atau KK, masih banyak yang belum selesai dicetak meski sudah merekam data. Hal itu dikarenakan banyaknya mesin cetak yang rusak. Persoalan lain, terkadang karena blanko yang kosong.

Bagi penduduk yang sudah merekam data namun belum dicetak KTP-nya, pihak Disdukcapil mengeluarkan surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP sementara. Suket ini berlaku untuk mendapatkan layanan lainnya. Hanya saja, sebagian instansi tak mengakui suket tersebut.(MARTUNAS SITUMEANG)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here