Jerat Hukum bagi Hakim Jalanan

0
1119

Oleh: H. Utha Chuandra Anthons, SH.,S.HI
ASN Kanwil Kemenag Prov. Kepri

Preseden main hakim sendiri beberapa waktu yang lalu mengakibatkan tewasnya seorang teknisi sound system yang salah disangkakan dituduh telah mencuri amplifier Masjid. Akibatnya, korban dihakimi massa dan mengalami luka berat setelah menjadi bulan-bulanan penganiayaan dengan disertai kekerasan oleh orang banyak. Karena tidak kuat menahan pukulan bertubi-tubi tubuh korban tersungkur tepat berada dibahu jalan dan kemudian tanpa ada rasa kemanusian korban dibakar hidup-hidup. Sungguh kejam, ini merupakan perbuatan sadis seyogyanya tidak perlu terjadi pada bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusian yang adil dan beradab sebagaimana falsafah bangsa dalam rumusan pancasila. Tentunya dengan kejadian terus berulang sampai saat ini, pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan penganiayaan berakibat tewasnya seseorang.

Tindakan main hakim sendiri sepertinya sudah menjadi budaya laten dan malah mewabah sebagian masyarakat kita ketika saat berada pada suatu tempat dan waktu yang sama terjadi peristiwa kriminal. Spontanitas perbuatan meluapkan kekesalan melakukan tindakan kekerasan penganiayaan yang berakibat rasa sakit, luka dan timbulnya korban jiwa termasuk memenuhi unsur perbuatan tindak pidana (strafbaar feit) yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijk). Peristiwa tindakan spontanitas hakim jalanan ini sering kita saksikan secara nyata terjadi pada kasus-kasus begal, copet, jambret, dan maling apabila tertangkap tangan pelaku yang disangkakan maka akan bernasib nahas, menjadi bulan-bulanan pengeroyokan oleh massa.

Padahal yang diduga melakukan perbuatan-perbuatan kasus di atas belum tentu bersalah. Akan tetapi tanpa dikonfirmasi kembali kepada pelakunya oleh warga, korban biasanya langsung menerima penganiayaan berat sebagaimana pada kasus-kasus terjadi. Perlu ada pertimbangan bersama demi menghindari aksi main hakim sendiri, barangkali ada alasan lain yang kuat sehingga membuat pelaku terdorong melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan faktor-faktor tertentu yang mendesak dirinya berani berbuat. Faktor itu antara lain desakan memenuhi dasar kebutuhan pokok keluarga misalnya, keperluan pendidikan anak, desakan untuk pengobatan orang tua sakit, biaya pesalinan melahirkan dan lainnya sehingga mengabaikan larangan hukum yang berisiko besar atas keselamatan dirinya jika tetap melakukan kejahatan. Meskipun alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima bila dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaiknya, diharapkan kepada warga yang bersinggungan langsung dengan peristiwa-peristiwa itu setidaknya dapat mempertimbangkan aspek kemanusian bahwa ada perlindungan hak asasi manusia melekat untuk tidak disiksa dalam keadaan apapun dan oleh siapapun meskipun statusnya terpidana (Psl 4 UU HAM). Selanjutnya pada aspek sosial patut dipertimbangkan harapan keluarga pelaku yang tidak menginginkan kehilangan tulang punggung keluarga dan kebutuhan kasih sayang serta perlindungan dari seorang anak, saudara, dan kerabatnya. Hal ini patut disadari seksama oleh khalayak banyak agar peristiwa-peritiwa sadis tersebut tidak boleh terulang kembali.

Baca Juga :  Suksesi Gerakan Salat Subuh Berjamaah

Kegeraman warga terhadap pelaku-pelaku itu bukan tidak beralasan karena kerap kali meresahkan masyarakat, terlebih timbulnya korban jiwa. Aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun, baik dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita atau pun dari pedoman agama yang tertulis di dalamnya. Seharusnya yang dilakukan masyarakat adalah menyerahkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Data terahir press release tentang Aktifasi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (SNPK) yang dipimpin oleh Kemenko PMK ini tercatat sebanyak 390 insiden main hakim sendiri dengan dampak 26 tewas, 471 cedera. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau menyumbang 38 kasus dengan dampak korban sebagian ada yang tewas dan lainnya mengalami luka parah. Kasus main hakim sendiri jika dilihat grafiknya secara nasional tidak mengalami penurunan bahkan menunjukkan adanya kenaikan meskipun jumlahnya tidak signifikan. Demikian juga pada wilayah Kepulauan Riau, hal yang sama perbuatan main hakim sendiri juga mengalami peningkatan dan merata terjadi tiap kabupaten dan kota walaupun variasi angka mengalami naik turun pada suatu daerah tertentu. Namun lebih didominasi insiden main hakim sendiri paling banyak berada di kota Batam.

Baca Juga :  Penyakit Birokrasi dan Terapinya

Pemidanaan bagi Pelaku Hakim Jalanan
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengandung pengertian yaitu kewajiban negara menegakkan supremasi hukum (supremacy of law) agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan tanpa perbedaan (asas equality before the law). Untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di bidang hukum pidana diperlukan secara mutlak hukum tertulis sebagai sumber utama legalitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diterjemahkan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1915 No. 73, dengan kata lain suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah disebutkan dalam suatu peraturan perundangan.

Sehubungan dengan prinsip hukum pidana tersebut di atas, adakah KUHP mengatur tentang perbuatan main hakim sendiri…? Istilah hukum “main hakim sendiri” (eigenrichtting) belum dirumuskan secara khusus dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia. Namun peristiwa main hakim sendiri meskipun belum diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya bukan berarti pelaku lepas dari sangkaan dakwaan hukum pidana, karena tidak disebutkan dalam pasal-pasal dalamnya. Akan tetapi pelaku tetap dapat dijerat hukum pidana sesuai akibat dari hasil perbuatannya. KUHP dalam hal ini bertujuan menegakkan keadilan disebabkan adanya unsur penganiayaan disertai kekerasan sehingga mengakibatkan luka berat pada korban apalagi sampai menimbulkan korban jiwa.

Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang ke lembaga kepolisian atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada dalam rumusan KUHP, tersebar dalam beberapa pasal, antara lain :

Baca Juga :  Pelantikan DPD PD Kepri dan AHY

1. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan
Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera.
2. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan
Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.
3. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan
Penjelasan oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Selengkapnya rumusan ketentuan-ketentuan dan ancaman pemidanaan penjara pasal-pasal tersebut di atas dapat dibaca secara utuh dalam KUHP. Ancaman maksimal pemidanaan penganiayaan penjara 2 (dua) sampai 15 (lima belas) tahun, dan ancaman pemidanaan kekerasan selama 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tahun penjara.

Upaya penyadaran sosial akan pentingnya supremasi hukum terhadap aksi main hakim sendiri patut digerakkan melalui berbagai media yang ada, agar kesadaran mentaati hukum sebagai kesepakatan kita bersama dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran ini patut dibangkitkan guna menghindari kerugian yang tidak perlu dikorbankan, terlebih sampai menimbulkan korban jiwa. Bukankah tujuan keberadaan hukum itu menciptakakan ketertiban dan keamanan, maka dari itu diharapkan tiap individu, kelompok, lembaga, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat memikul peran mewujudkannya. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here