Jika Gagal, Duo Edi Lanjutkan Sengketa

0
451
PASANGAN Edi Safrani dan Edi Susanto saat mendaftar di KPU Tanjungpinang, bulan lalu. F-istimewa/tim duo edi

Edi Susanto, bakal calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang berpasangan dengan Edi Safrani (Duo Edi) masih yakni mereka akan lolos ke Pilkada Tanjungpinang 2018.

Pra peradilan yang mereka layangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara dengan tergugat KPU dan Panwaslu Tanjungpinang akan dimenangkan pihaknya.

Dan apabila mereka kalah, maka sengketa akan terus berlanjut. Mereka melihat ada beda penafsiran soal aturan Pilkada ini, sehingga merugikan pasangan tersebut.

Dijelaskannya, syarat maksimal dukungan foto kopi KTP yang mereka butuhkan sesuai aturan Pilkada yakni 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada terakhir di Tanjungpinang yakni Pilgub 2015 lalu. Saat itu, DPT Tanjungpinang 146.207 orang. Jika 10 persen dari jumlah itu, mereka harus mengumpulkan 14.621 foto kopi KTP. Saat itu, mereka menyerahkan dukungan sekitar 15.467.

Namun, saat verifikasi faktual, yang diakui KPU sekitar 9.400-an saja. Artinya, masih ada kekurangan. Alasan KPU, sebagian pemilik foto kopi KTP itu tidak berada di tempat, sebagian masih KTP SIAK.

”Harusnya dukungan kami itu lebih 400-an, tapi malah kurang. Ada yang hilang. Karena saat ini posisi sengketa, kami belum tahu pasti berapa kekurangan itu. Padahal di posko masih ada 2.800-an dukungan. Tapi tidak kami serahkan ke KPU karena sekarang kita sedang gugat mereka,” ujar Edi Cindai, panggilan akrab Edi Susanto, kemarin.

Karena cara kerja Petugas Pemungutan Suara (PPS) dinilai tidak sesuai aturan dan mereka merasa dicurangi, akhirnya digugat ke PTUN.

”Verifikasi faktual terakhir tanggal 25, kita diberitahu bahwa pemilik KTP sudah pindah tanggal 22. Artinya tiga hari sebelum verifikasi faktual berakhir, gimana kita mengumpulkan orang sebanyak itu dalam tiga hari,” jelasnya mencontohkan.

Padahal, di aturan itu sudah jelas disebutkan, apabila petugas tidak menemukan pemilik KTP di tempat karena pindah, maka wajib melaporkannya ke pasangan independen tiga hari setelah tidak bisa bertemu dengan warga tersebut.

Penafsiran petugas di lapangan, pemberitahuan ke pasangan calon itu, tiga hari menjelang verifikasi faktual baru diberi tahu. Padahal, harusnya tiga hari setelah tidak bisa ketemu, baru diberi tahu.

”Itu alasan mereka. Penafsirannya begitu. Makanya kita kelabakan, tiga hari menjelang verifikasi berakhir, baru diberi tahu,” ungkapnya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here