Jodi dan Warga Tetap Memanas

0
557
Peninjauan lokasi penimbunan dan perobohan tembok di Kampung Melayu F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Tak ada asap bila tidak ada api. Begitulah perumpamaan atas kejadian perobohan tembok pembatas yang dilakukan masyarakat Kampung Melayu, Senin (13/8) lalu.

Warga merasa tanpa koordinasi, Jodi pengusaha membangun tembok pembatas di kawasan pemukiman RT 01/03 Kelurahan Kampung Melayu (KMP) Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Atas kejadian itu, anggota DPRD Tanjungpinang turun ke lokasi, Selasa (14/8) untuk menerima penjelasan permasalahannya dari masyarakat secara langsung.

Hadir mendampingi anggota Satpol PP Tanjungpinang serta Lurah KMP, Feri Ananda serta stafnya. Kunjungan dipimpin Maskur Tilawahyu didampingi Rika Ardian, Said Indri, Ashady Selayar dan Sukandar. Saat itu, hadir juga pengusaha yang membangun tembok pembatas, Jodi.

Jodi menuturkan, kejadian ini bukan kali pertama. Sebelumnya, tepatnya 2013 lalu sudah pernah warga melakukan perusakan atas bangunan tembok yang dibangunnya.

Pada kejadian pertama itu, tindakan warga dilaporkan ke Polres Tanjungpinang, namun berakhir berdamai dengan kesepakatan warga tidak mengulangi hal yang sama.

”Dulu persoalan ini dimediasi Pak Dudung, saya pegang surat pernyataan dari warga tidak mengulangi hal yang sama. Tapi sekarang terulang lagi,” ujarnya di hadapan anggota DPRD yang hadir dan Ketua LAM Tanjungpinang.

Terkait kejadian kedua ini, ia menuturkan akan melapor ke pihak berwajib. Atas kejadian itu, ia mengaku mengalami kerugian sekitar Rp12 juta.

”Saya gak ada uang mau bayar kerugian itu, siapa yang mau tanggung. Saya akan lapor ke Polres. Warga yang merusak saya yang bayar bahan bangunan dan upah tukang,” tuturnya.

Maskur yang mendengar hal itu, meminta Jodi jangan gegabah. Harus mendengar alasan masyarakat kenapa melakukan tindakan itu.

Ketua RT 01/03 Kelurahan KMP, Linda menuturkan, alasan mendasar warga merobohkan tembok karena Jodi terkesan semena-mena.

Pembangunan tembok dilakukan di jalan setapak untuk lalu lintas warga. Jalan itu dibangun sejak era pemerintahan Wali Kota Tanjungpinang, periode Suryatati A Manan.

”Jalan lebar 1,5 meter itu sudah dibangun zaman Bu Tati. Tapi Pak Jodi klaim itu miliknya. Dengan penembokan ini, akses jalan warga tidak sampai 50 meter lagi. Hanya muat satu badan jika ingin melintas,” tuturnya.

Terkait ini, ia meminta pihak lurah harus memastikan batas lahan Jodi. Warga merasa jalan itu merupakan fasilitas umum.

”Belum lagi hasil dari kelurahan turun, Pak Jodi sudah menembok. Ini kan artinya tak menghargai keputusan masyarakat,” terangnya.

Lurah KMP, Feri menuturkan, terkait persoalan luas lahan masih menunggu BPN. Pengakuan Jodi ke kelurahan memiliki sertifikat lahan tersebut.

”Masih menunggu, saya berharap warga bersabar jangan melakukan tindakan pengerusakan,” ucapnya.

Maskur meminta, sebelum ada duduk persoalan luas lahan, maka tidak boleh ada aktivitas pembangunan. Baik secara permanen maupun sementara dengan seng.

Jodi dalam komunikasi itu, bersikeras akan melaporkan warga yang ikut merusak. Serta berencana akan mamasang seng pembatas lahan tersebut.

Mendengar itu, warga berteriak bahwa Jodi tidak pernah ramah dengan warga setempat. Sehingga aktivitas yang dilakukan kerap tidak didukung.

Termasuk dengan penimbunan laut yang dilakukan tidak jauh dari kawasan kampung warga. Serta limbah susu basi yang mengalir kepemukiman warga dinilai kurang direspon saat disampaikan.

”Susu basi dari gudangnya aja kadang berimbas ke pemukiman warga, kalau disampaikan tidak pernah didengarkan. Begitulah sikapnya,” ujar warga yang beramai-ramai di lokasi.

Rika menuturkan, persoalannya jika lahan itu sertifikat makan perlu meminta bantuan BPN. Bila tidak, atau hanya alas hak maka bisa meminta bantuan juru ukur BPN turun membantu mengukur atau menggunakan pihak swasta.

Feri menambahkan, jangan sampai karena persoalan ini, akan menghilangkan imej Kampung Melayu sebagai kawasan wisata. ”Kondisi harus tetap aman, jangan sampai ribut-ribut. Nanti pengunjung khawatir mau datang,” tuturnya.

Ia berjanji akan menjadi pihak tengah, tidak berpihak pada kubu tertentu. Untuk itu, penyelesaiannya perlu komunikasi.  Maskur menambahkan, jika Jodi melaporkan warga, maka meminta dengan tegas, Pemko hadir membela masyarakat. Serta mengusung proses penimbunan yang dilakukan. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here