Juknis P3K Guru Honor Dibahas Pekan Ini

0
487
DADANG bersama siswa dan kepala sekolah di Pamedan, baru-baru ini. f-martunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Petunjuk teknis (Juknis) proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K untuk guru honorer dibahas pekan ini.

Presiden RI Joko Widodo telah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk membuat Permendikbud tentang Juknis penerimaan P3K dari guru honorer secepatnya.

Bahkan, Presiden juga mengundang pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk membahasnya di Istana Negara di Jakarta, pekan ini.

”Mungkin pengurus PGRI pusat saja yang ikut pertemuan itu pekan ini. Yang jelas, Pak Presiden sudah membuka harapan baru bagi guru honor,” ujar Ketua PGRI Kepri Dadang kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (4/12).

Ketika ditanya apakah tahun ini akan dilakukan perekrutan guru P3K di Kepri, Dadang belum bisa menjawabnya. Sebab terkait anggaran untuk gaji.

Yang penting, para guru honor jangan terlalu resah lagi. Karena guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru P3K nanti diperlakukan sama dan digaji dari APBN.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K telah dikeluarkan pemerintah saat puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018 dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dipusatkan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12).

Seleksi Honorer K2 Jadi PPPK Jangan Ketat
Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan solusi kebuntuan hukum akibat batasan usia 35 tahun bagi pelamar CPNS.

Dikatakannya, selama Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (ASN) belum direvisi agar mengakomodir honorer K2 usia di atas 35 tahun menjadi CPNS, maka nasib mereka akan terus terkatung-katung.

Karena itu, menurut Baidowi, terbitkan PP Manajemen PPPK merupakan terobosan, untuk membuka peluang honorer K2 menjadi ASN, meski bukan sebagai PNS, melainkan PPPK.

”Sebab, selama UU ASN belum direvisi, maka tenaga honorer yang usianya di atas 35 tahun nasibnya tidak pernah terperhatikan,” kata Baidowi kepada JPNN, Senin (3/12).

Wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), itu menambahkan skema penyelesaian tenaga honorer tersebut merupakan hasil pembahasan antara Komisi II DPR bersama pemerintah.

Dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mencari solusi.

Dia menegaskan, paling tidak ada perhatian negara terhadap mereka yang telah mengabdi kepada negeri ini selama puluhan tahun.

”Maka terbitnya PP ini merupakan langkah konkret pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mengangkat nasib tenaga honorer,” kata Baidowi.

Lebih lanjut Baidowi meminta proses seleksi PPPK ini tidak seketat CPNS. Aspek pengalaman atau pengabdian kerja wajib menjadi peniliaian terpenting.

”Terlebih bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun dan tidak memungkinkan lagi menjadi CPNS,” tegasnya.

Baidowi menambahkan, peningkatan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang lolos PPPK, yakni honor yang diterima nanti paling tidak sama dengan PNS atau serendah-rendahnya di atas upah minimum regional (UMR).

”Karena keterbatasan anggaran negara, sementara waktu tanpa uang pensiun. Namun, demikian fasilitas kesehatan bagi PPPK juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Baidowi menyadari bahwa rekrutmen tenaga honorer menjadi PPPK ini tidak bisa sekaligus. Namun, dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. ”Kami akan melakukan pengawasan agar pelaksanaan di lapangan (baik),” tegasnya.

Mengingat prosesnya cukup panjang terhadap persoalan ini, Baidowi meyakinkan bahwa ini bukan karena pemilu. Kepada elite negara ini sebaiknya melihat proses pembahasan rapat-rapat di Komisi II DPR tentang penyelesaian tenaga honorer sebelum berkomentar di publik.

”Sehingga tidak selalu menuding pencitraan maupun karena pemilu. Pembahasan rapat di Komisi II DPR melibatkan seluruh fraksi baik pendukung pemerintah maupun oposisi,” pungkas wakil sekretaris Fraksi PPP di DPR itu. (mas/jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here