Juli, Uang Lego Jangkar Dipungut

0
796
MELIHAT KAPAL: Sejumlah penumpang Kapal Pelni melihat kapal-kapal yang lego jangkar di perairan Kepri di Batuampar Batam yang berhadapan dengan Singapura. f-martunas/tanjungpinang pos

Gubernur Tinggal Teken Pergub

Jika Peraturan gubernur (Pergub) tentang Lego Jangkar segera diteken Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, maka Juli 2017 ini retribusi lego jangkar sudah bisa dipungut.

Dompak – DRAF Pergub Lego Jangkar tersebut sudah disiapkan. Dua hari ini, pembahasan intens dilakukan. Bahkan pembahasan dilakukan bersama gubernur. Komisaris Utama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Provinsi Kepri, Datok Huzrin Hood, menyampaikan sudah dua hari ini pembahasan mengenai kewenangan Pemprov Kepri sepenuhnya memungut retribusi lego jangkar kembali dilakukan.

Setelah melalui pembahasan alot, Huzrin menyampaikan, Dinas Perhubungan (Dishub), BUP yakni PT Pelabuhan Kepri, Biro Hukum, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov serta pihak terkait lainnya, memutuskan dan menyelesaikan pembahasan tersebut dengan membuat SK Gubernur Kepri untuk mengelola lego jangkar di Kepri. ”Kita tak mau sudah tiga bulan sejak peralihan kewenangan ke pemerintah provinsi, justru tidak ada pungutan,” ujar Huzrin kepada Tanjungpinang Pos.

”Hari ini (kemarin, red), harusnya sudah bisa diteken gubernur, karena semua persyaratan dan pembahasan sudah selesai, jadi kita tinggal nunggu teken gubernur. Karena gubernur ke Jakarta, besok (hari ini, red) baru diteken,” tegasnya.  Nanti, pengelolaan uang lego jangkar itu dilakukan melalui BUP yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail, menambahkan, soal uang lego jangkar yang tiga bulan terakhir tidak dipungut, dirinya akan mencari cara agar tidak hilang. Dirinya akan menemui pengusaha kapal yang lego jangkar di perairan Kepri agar tetap membayarnya sekaligus atau dengan cara dicicil.

Baca Juga :  Bangun Homestay di Pesisir

”Kita minta bayar sekaligus atau bertahap, karena itu tak ada melanggar aturan,” tegasnya. Saat ditanya kepada Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Aziz Kasim Djou soal uang lego jangkar yang tiga bulan ini tak dipungut apakah hilang atau tidak, ia mengatakan kemungkinan tidak hilang.

”Insya Allah tidak hilang,” katanya singkat saat dihubungi via ponselnya, kemarin. Ia beralasan, tiga bulan ini, pungutan uang lego jangkar menggunakan Perda No.5 tahun 2014 tentang Retribusi Daerah. Namun, karena ada perubahan Perda Retribusi, akhirnya pungutan itu belum bisa diambil. Kini, perubahan Perda itu sudah disahkan DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri. Namun, Perda tersebut masih dievaluasi Kemementerian Keuangan. Karena itu, retribusi lego jangkar akan dipungut dengan dasar Pergub tersebut. Aziz belum bisa memastikan berapa jumlah uang lego jangkar yang dipungut selama tiga bulan ini.

Baca Juga :  Ayo Lindungi Generasi Muda dari Gempuran Narkoba

”Itu tergantung jumlah kapal berapa yang masuk,” bebernya. Ia juga belum bisa memastikan berapa perkiraan uang lego jangkar hingga Desember 2017 nanti. Alasannya, tergantung pertumbuhan ekonomi dunia. Jika ekonomi dunia makin membaik, maka makin banyak kapal yang masuk ke perairan Kepri dan makin banyak yang lego jangkar.

Tapi ia yakin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri dari uang lego jangkar ini cukup besar ke depan. Sebab potensinya cukup besar. Sebelumnya, diperkirakan uang lego jangkar dari perairan Kepri sekitar Rp 6 triliun setahun sudah termasuk, lay up, penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penjualan air. Empat sektor ini keuntungannya paling banyak di penjualan BBM. Namun, BUP Kepri belum bisa membangun bungker BBM di laut karena tersangkut modal.

Tanjunguban Ditata Ulang
Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri membahas penertiban labuh jangkar kapal di Perairan Tanjunguban. Demikian dikatakan oleh Jamhur Ismail, Kepala Dishub Kepri saat dihubungi Tanjungpinang Pos, Selasa (4/7) kemarin sore.

”Ia hari ini kami membahas soal itu (labuh jangkar). Ini kelanjutan dari rencana kami untuk melakukan penertiban sesuai dengan zona aman untuk labuh jangkar kapal di perairan Tanjunguban dan sekitarnya,” jelasnya. Ia mengatakan, pembahasan soal penertiban tersebut selanjutnya akan dimatangkan dan dilaporkan ke Kementerian Koordinator Maritim (Kemenko Maritim) guna memberikan dasar penertiban.

Baca Juga :  Rida Terima Anugerah Sastra dari Mendikbud

”Nanti kan ada aturannya, ada mekanisme untuk menentukan titik-titik mana saja yang akan dijadikan lokasi labuh jangkar. Nantinya titik-titik itu akan kami lokalisir sebagai wilayah labuh jangkar, sehingga tidak ada lagi kapal parkir di luar area tersebut,” katanya. Ditambahkannya juga, penertiban labuh jangkar ke depannya juga dilakukan untuk menambah potensi pendapatan daerah dari sektor tersebut. Hal ini karena di Bintan juga cukup potensial PAD dari sektor tersebut.

Abdul Aziz menambahkan, penertiban titik labuh jangkar di Kepri akan dilakukan. Gunanya, agar titik yang baru ditetapkan nanti sudah aman dari berbagai hal. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam penempatan titik labuh jangkar seperti, tidak berada di kawasan observasi karang, pipa gas, kabel telekomunikasi, kabel listrik laut, kawasan tangkap nelayan dan lainnya. ”Jadi, untuk titik yang baru nanti akan ditetapkan nanti sudah aman dari segala hal,” bebernya.(MARTUNAS-ADI-JENDARAS)

 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here