Jumaga Bawa Kisruh Cawagub ke Mendagri

0
648
RAPAT: Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak rapat dengan ketua fraksi membahas cawagub di Gedung DPRD Kepri di Dompak, kemarin. f-istimewa/humas dprd keprI

DOMPAK – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menepis anggapan masyarakat bahwa selama ini pimpinan DPRD punya agenda terselubung terkait pengajuan dua nama calon Wakil Gubernur (Cawagub).

Sehingga, masyarakat menilai dirinya yang sengaja menunda serta memperlambat proses administrasi pemilihan Cawagub Kepri.

Kemarin Rapat terbatas dengan para ketua fraksi, Jumaga berjanji Selasa (2/5) mendatang akan membawa masalah Wagub ini ke Mendagri RI.

”Dari hasil pertemuan dan rapat unsur pimpinan dengan seluruh ketua fraksi tadi, disepakati akan sama-sama melakukan konsultasi mengenai pemilihan wakil gubernur ini,” ujar Jumaga Nadeak kepada wartawan di DPRD Kepri usai rapat paripurna, Selasa (27/4).

Menurut dia, hasil konsultasi dan koordinasi dengan Kemendagri nanti baru DPRD Kepri bisa menentukan sikap apakah akan membentuk Pansel atau langsung menerima pengajuan dua nama calon yang diusulkan gubernur yang kemudian diverifikasi ulang DPRD.

”Tidak ada nama lain, masih tetap dua nama itu Isdianto dan Agus Wibowo,” tambah Jumaga.

Bahkan perdebatan antara Jumaga dengan masing-masing ketua fraksi DPRD di ruang kerjanya pun tidak terelakkan. Ia bahkan dinilai sejumlah peserta rapat sengaja mengulur waktu pemilihan Wagub karena alasan tidak ada PP.

”Masalahnya tidak ada niat kita untuk mengulur-ngulur waktu bahwa berkas yang diterima saat ini masih kurang. Surat dukungan partai dan pengunduran diri belum ada,” tegasnya.

Anggota Fraksi Demokrat Hotman Hutapea menyarankan agar pimpinan DPRD berkonsultasi ke Kemendagri atau langsung membentuk Pansus pemilihan.

”Jadi dua pilihan. Pimpinan yang berkonsultasi ke Kemendagri atau pimpinan membentuk pansus untuk berkonsultasi ke Kemendagri,” saran Hotman di ruang rapat Ketua DPRD.

Bahkan anggota Fraksi PKS dapil Batam Abdulrahman menambahkan, agar Jumaga mengembalikan mekanisme pemilihan ini kepada pimpinan.

”Kami meminta agar mekanisme ini dikonsultasikan di setingkat pimpinan saja,” tambahnya.

Sementara anggota Fraksi PDIP Sahat Sianturi mengatakan bahwa kekosongan wagub saat ini mengganggu jalannya pemerintahan.

Ia pun meminta untuk segera dipikirkan serta berkonsultasi. Sahat sebagai perwakilan Fraksi PDIP mendorong agar pimpinan DPRD segera membahas mekanisme ini dengan Kemendagri.

”Ada dua pendapat di sini. Untuk mendudukkannya, pimpinan bisa segera mengkonsultasikan ke Kemendagri,” pinta Sahat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood mempertanyakan apakah berkas yang diserahkan ke gubernur adalah berkas yang sama yang diterima DPRD Kepri.

”Kebetulan, saya yang mengantarkan berkasnya ke gubernur. Apakah berkas yang ketua terima sama dengan yang saya antar,” kata Husnizar.

Senada dikatakan anggota DPRD dari Fraksi PPP dan PKS, Sarafudin Aluan. Kesepakatan rapat, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Mendagri.

”Dalam waktu dekat unsur pimpinan dan ketua fraksi akan ke Mendagri untuk konsultasi dan dari hasil konsultasi itu, baru nantinya ditindaklanjuti DPRD,” ujarnya.

Aluan menambahkan, pihaknya akan membicarakan mekanisme aturan tatib sebagai pengganti PP UU nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah daerah dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Juga akan dibicarakan mengenai syarat administrasi, mekanisme verifikasi, serta aturan teknis tata tertib pemilihan.

”Jadi Kita tunggu saja nanti apa hasilnya,” tutupnya.

Segera Bentuk Pansus Pemilihan
Mantan Ketua PPP Kota Tanjungpinang, Syaiful angkat bicara soal belum adanya wagub Kepri.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Kepri (AMPK), Senin (17/4) lalu bertemu dengan pimpinan DPRD yang waktu itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood dan Sarafuddin Aluan salah satu partai pengusung Sanur (Sani-Nurdin).

Kemudian, dilanjutkan pertemuan dengan gubernur yang diwakili Asisten 1 Raja Ariza. Senin (26/4) lalu, AMPK juga bertemu dengan ketua DPRD Jumaga Nadeak yang didampingi Tawariq, Rizki Faisal dan Alek Guspeneldi.

”Dapat saya simpulkan bahwa proses pemilihan wakil gubernur sudah berjalan namun perjalanannya sangat lambat dan tersendat,” kata Syaiful, kemarin.

Ia menjelaskan, Gubernur Kepri sudah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kepri perihal calon Wakil Gubernur Kepri.

22 Desember Nurdin Basirun mengirimkan surat ke DPRD Kepri tentang penyampaian nama calon wakil gubernur sisa masa jabatan tahun 2016-2021.

Dengan isinya, pertama PKB mengusulkan Mustafa Widjaja, Isdianto. Kemudian, Partai Demokrat mengusulkan Agus Wobowo dan Isdianto.

Sedangkan Gerindra mengusulkan nama Fauzi Bahar dan Isdianto. PPP mengusulkan Fauzi Bahar dan Isdianto dan Mustafa Wijaja dan Parta NasDem mengusulkan Rini Fitrianti.

”Pada 18 Januari DPRD Kepri mengirim surat kepada gubernur tentang pengebalian nama-nama wakil gubernur dengan nomor surat 18/160/I/ 2017. Isi suratnya, DPRD Kepri meminta kepada gubernur untuk mengusulkan dua nama calon wakil gubernur saja,” tegasnya.

Kemudian, 23 Januari 2017 gubernur kembali mengirim surat nomor pp/122/0236/SET kepada DPRD Kepri perihal penyampaian usulan calon wakil gubernur sisa masa jabatan tahun 2016-2017.

Dengan isi, bahwa telah disepakati dua nama usulan nama calon wakil gubernur dari partai politik pengusung yaitu Isdianto dan Agus Wibowo. Gubernur meminta DPRD segera memprosesnya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

”Tapi anehnya, 27 Februari 2017 Ketua DPRD Jumaga Nadeak kembali mengirim surat nomor : 55/160/II/ 2017 kepada Gubernur Kepri tentang kelengkapan dokumen persyaratan calon Wakil Gubernur Kepri,” tegasnya.

Isi surat Ketua DPRD Kepri, yakni DPRD meminta kepada gubernur untuk melengkapi dokumen persyaratan calon wakil gubernur sebagamana diatur pasal 45 dan pasal 176 uunomor 10 tahun 2016 dan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.

Jika dokumen sebagaimana tersebut tidak dilengkapi, maka proses pemilihan gubernur belum dapat dilanjutkan.

Namun, tanggal 31 Maret 2017 gubernur kembali kirim surat nomor 122/0461/SET kepada DPRD Kepri perihal proses administrasi calon wagub Isdianto (data terlampir) dan Agus Wibowo (data terlampir). Dan gubernur minta agar DPRD segera memprosesnya.

”Dari hasil surat yang disampaikan gubernur tersebut seharusnya pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sudah melakukan pembentukan bamus dan panpel panitia pemilihan, nanti baru panitia pemilihan bekerja,” tegas Syaiful.

Ia mempertanyakan tentang persyaratan-persyaratan yang telah diatur undang-undang nomor 10 pasal 45 dan 176 serta ketentuan yang berlaku.

”Jangan Ketua DPRD sendiri yang bekerja hingga berbalas surat dengan gubernur. Terus panpel kerjanya apalagi jika semuanya ditangani oleh ketua DPRD,” tegasnya.

Dari hasil pertemuan dengan Jumaga Nadeak bahwa ada beberapa kekurangan persyaratan Agus Wibowo yakni surat rekomendasi dari empat parpol pengusung lainnya, PPP, Gerindra, PKB dan NasDem.

Sementara H Isdianto sudah mengantongi dukungan dari ke lima partai pengusung.
Atas kekurangan administrasi ini tentunya bagian tugas dari panpel DPRD dan kepada partai pengusung seharusnya juga bersungguh-sungguh untuk memberikan dukungan penuh kepada kedua calon ini.

Karena membaca dari surat gubernur tertanggal 23 Januari 2017 bahwa nama yang diusulkan adalah Isdianto dan Agus wibowo berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Jika partai pengusung benar-benar bekerja untuk rakyatnya segerakan mengeluarkan surat rekomendasi tersebut dan secara bersama-sama menyerahkan kepada gubernur.

”Jangan terkesan ada lagi permainan-permainan politik karena ini akan menimbulkan ragam persepsi di pikiran masyarakat bahkan saat ini beredar isu adanya proses transaksional, ini jelas sangat berbahaya,” tegasnya.

Begitu juga sebaliknya kepada calon wakil gubernur yang namanya sudah diusulkan Gubernur Nurdin kepada DPRD harus juga pro aktif untuk melengkapi persyaratan yang di butuhkan.

Mengenai adanya isu-isu pergantian usulan cawagub menurut dia, itu hanya isu saja.

”Karena gubernur sudah terang-terangan dengan membuat surat resmi kepada DPRD mengusulkan nama Isdianto dan Agus Wibowo untuk dilakukan pemilihan sebagai Wakil Gubernur Kepri dan nama tersebut sudah dua kali dikirim oleh Nurdin Basirun selaku gubernur,” tegasnya.

Kata dia, walaupun partai pengusung berhak untuk mengusulkan nama sesuai yang diatur dalam undang-undang tentunya hal ini juga perlu dikonsultasi dengan gubernur. Karena wakil gubernur ini harus serasi, sejalan dan seiya sekata dengan gubernurnya.

”Dapat kita ketahui bersama bahwa wakil gubernur itu membantu gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.

Dampak dari tidak adanya wakil gubernur, pengawasan tersebut serapan anggaran di SKPD menjadi kurang maksimal.

Kondisi ini juga rawan jika suatu saat dikarenakan satu dan lain hal. Gubernur berhalangan atau tidak bisa menjalankan tugasnya, lantas siapa yang menggantikan tugas itu kalau wakil gubernurnya tidak ada.

Namun penekanannya bukan pada jika gubernur sedang berhalangan, tetapi jabatan wakil gubernur itu harus secepatnya diisi.

Menurutnya, pemilihan wakil gubernur ini merupakan tugas dan fungsi dari DPRD yang telah diatur dalam PP nomor 16 tahun 2010.

Jika pemilihan wakil gubernur ini selalu molor maka dapat dikatakan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepri lemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

”Apalagi kita dapat kabar bahwa Mendagri telah menyurati gubernur, DPRD dan pimpinan partai politik atas keterlambatan ini,” katanya. (ais/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here