Jumaga Diminta Konsultasi ke Mendagri

0
548
MEGAH: Kantor Gubernur Kepri berdiri megah di Dompak. Kini, belum ada Wakil Gubernur Kepri yang menghuni perkantoran ini. f-istimewa/humas pemprov keprI

DOMPAK – Bendahara Umum Partai Demokrat Provinsi Kepri Hotman Hutapea meminta ketua DPRD Jumaga Nadeak jangan bermain api dalam masalah persyaratan calon Wakil Gubernur (Cawagub) saat ini.

“Kalau masih mempersoalkan soal dua cawagub Agus dan Isdianto didukung atau tidak didukung lima partai pengusung, tidak akan ada titik penyelesaian,” ujar Hotman kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (26/4).

Pasalnya saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur persoalan itu. Jalan satu-satunya, Hotman menyarankan Ketua DPRD Jumaga Nadeak yang punya inisiatif menjemput PP tersebut ke Mendagri.

“Tidak bisa jadi acuan juga aturan PKPU tersebut, melainkan PP acuannya dari Mendagri. Kalau itu belum ada, mungkin ketua DPRD bisa menanyakan langsung atau menjemput langsung ke Mendagri bagaimana solusinya agar dikeluarkan PP tersebut,” sarannya lagi.

Solusi berikutnya, selain inisiatif ketua DPRD yang harus berkonsultasi ke pemerintah pusat, ketua DPRD sebaiknya jangan mengulur waktu begitu lama, sehingga timbul asumsi masyarakat kalau ada permainan bola panas ketua DPRD yang dinilai sengaja memperlambat proses pemilihan Wagub, sehingga bisa muncul nama baru nantinya.

“Beliau kami sarankan segera membentuk pansus pemilihan. Kalau dia gengsi untuk bertanya langsung ke Mendagri, bisa tim pansus yang menanyakan langsung,” tambahnya menegaskan.

Kalau sudah demikian, tidak alasan pemilihan wagub tidak bisa diselenggarakan. Kalau masyarakat menilai, soal layak atau tidak Agus Wibowo dan Isdianto diusung oleh partai pengusung untuk cawagub.

Maka, kalau menurut Demokrat, penentuan dua nama tersebut sampai diajukan Gubernur ke DPRD sudah melalui mekanisme dan rapat terbatas dengan perwakilan pimpinan partai pengusung belum lama ini di Kota Batam.

Hasil rapat itu, masing-masing mengusulkan nama Agus Wibowo dan Isdianto.
Kalau masyarakat masih mempertanyakan, kenapa tidak surat rekomendasi langsung dari pusat yang diantar ke DPRD, menurut dia, hal itu tak perlu lagi.

“Kan sudah ada keterwakilan pimpinan lima partai yang bertemu dan menggelar rapat tersebut dengan gubernur, sebelum berkas itu masuk ke DPRD untuk pertama kali yang kemudian berkas itu dikembalikan,” terangnya demikian.

Berkas dua cawagub Kepri sudah dua kali disampaikan ke DPRD Kepri. Namun dua kali juga dikembalikan. Alasannya, berkas tak lengkap.

Salah satunya, surat rekomendasi dari lima partai pengusung Sani-Nurdin (Sanur) belum ada. Namun, Hotman mengatakan, ini tak perlu lagi. Sehingga belum ada titik temunya. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here