Jumlah Penghasilan Dewan Ditentukan Perwako

0
506
TANDATANGAN: Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul menandatangani KUA PPAS APBD 2018 Pemko Tanjungpinang, belum lama ini. F-HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

Perda Hak Keuangan dan Administratif DPRD Disahkan

TANJUNGPINANG – Setelah melalui proses pembahasan, DPRD bersama Pemko Tanjungpinang mengesahkan Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam sidang paripurna, Rabu (30/8) di Ruang Rapat DPRD Tanjungpinang, Senggarang. Perda tersebut tindaklanjut dari PP 18 tahun 2017. Ada tiga hal yang dinilai berbeda diantaranya tunjangan transportasi, tunjangan perumahan dan tunjangan reses. Sedangkan tunjangan lainnya masih tetap sama dengan yang sekarang.

Hal ini dikatakan Ketua Pansus Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Rika Adrian. Untuk transportasi misalnya, sesuai ketentuan PP 18 tahun 2017 tersebut, anggota DPRD Kota Tanjungpinang nantinya akan menerima. Hanya saja terkait besarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang diterima dari beberapa sumber, untuk anggota DPRD diperkirakan menggunakan mobil dengan kapasitas 1.800 CC atau setara Rp 300 ribu per hari bila disewa. Dikalikan dengan jumlah 21 hari kerja atau sekitar Rp 6 juta per anggota DPRD per bulan. Sedangkan untuk unsur pimpinan, tidak dapat lagi karena memiliki mobil dinas.

Untuk tunjangan rumah, sebenarnya bukan hal baru karena memang sudah menerima. Hanya saja terkait besarannya bisa saja berubah sesuai dengan hitungan tim apresial. ”Tunjangan perumahan untuk anggota DPRD yang kami terima sekarang Rp 14 juta per bulan. Ini bisa naik atau turun, masih menunggu Pergub yang nantinya juga jadi acuan. Perhitungan tunjangan rumah anggota DPRD provinsi juga dilakukan di Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi,” ungkapnya.

Nantinya, kata dia, reses tidak dalam bentuk kegiatan melainkan sudah ada tunjangan per setiap pelaksanaan reses. Saat pelaksanaan reses belum lama ini, DPRD menerima sekitar Rp 10 juta per sekali turun ke masyarakat. Namun sudah termasuk biaya makan-minum, ATK, tenda dan lainnya. ”Terkait besaran tunjangan nantinya juga belum tahu pasti dan masih menunggu Perwako,” tuturnya.

Adapun tunjangan yang diterima anggota DPRD meliputi, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses serta beberapa lainnya. Untuk diketahui, penerimaan anggota DPRD Kota Tanjungpinang setiap bulannya sekitar Rp 21 juta per bulan. Sedangkan unsur pimpinan sekitar Rp 27 juta per bulan. Ini sama dengan wali kota dan wakil wali kota selain dari penerimaan uang saku perjalanan dinas keluar daerah dan dalam daerah.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here