Jumlah per Kelas Maksimal 32 Siswa

0
871
Siswa baru: Suasana hari pertama siswa baru saat menjalani proses pengenalan sekolah, tahun lalu.f-dokumen/tanjungpinang pos

DPRD Dukung Pemko Terapkan di Tahun Ajaran Baru

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu sangat mendukung program pemerintah pusat, yaitu satu kelas berjumlah 32 siswa. Bila perlu mulai diberlakukan di tahun ajaran baru 2017 ini.

Menurutnya, ini bukan lah program baru, hanya saja di Tanjungpinang belum bisa diterapkan, sebab masih kekurangan Ruang Kelas Belajar (RKB).

DPRD sangat mendukung program ini, dengan terus meminta Pemko fokus membangun pendidikan. Anggaranya tentu bukan hanya dari APBD Pemko saja, namun juga dari pusat. Di beberapa daerah lain, hal ini sudah diterapkan dalam upaya menjamin kualitas dalam proses belajar-mengajar siswa di kelas.

Baca Juga :  Minat Sastra di Kalangan Pelajar Menurun

”Saya sangat setuju jika satu kelas diisi 32 siswa. Ini tentu sudah ada kajian yang dianggap baik untuk proses belajar siswa,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Hanya saja, dituturkannya, Pemko Tanjungpinang belum lama ini. Menurutnya, untuk menerapkan ini tidak sulit, hanya butuh ketegasan dan kemauan dari Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan atau ada penegasan dari Wali Kota Tanjungpinang melalui surat edaran terkait aturan tersebut.

”Jangan sampai jumlah pendaftar 32 siswa masih saja menerima siswa lain. Harus tegas agar terealisasi sesuai jumlah idealnya,” ungkapnya. Ketersediaan sekolah di Tanjungpinang sampai saat ini masih kurang. Apalagi di kawasan Tanjungpinang Timur. Pemko Tanjungpinang masih perlu terus melakukan penambahan Unit Sekolah baru (USB) dan RKB.

Baca Juga :  162 Siswa Sudah Hafal Alquran

Ditambahkannya, dengan adanya undang-undang 23 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa kewenangan SMA sederajat dan SLB tidak di kabupaten-kota di provinsi sudah menguntungkan. Ini artinya, Pemko Tanjungpinang bisa lebih fokus menyediakan sarana dan prasarana di tingkat SD dan SMP.

”Saya dukung program jumlah minimal siswa dalam satu kelas itu. Jadi mutu pendidikan terjamin,” tuturnya. Apalagi, Tanjungpinang memiliki perencanaan menjadi kota pendidikan, ini harus ditunjang dengan mutu pendidikan yang baik melalui penyelenggaran yang benar dan tepat.(DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here