Juni, Kuota Taksi Batam Kelar

0
342
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun menggelar pertemuan dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Graha Kepri di Batam, Rabu (31/1). f-istimewa/humas pemprov kepri

Komisi IX DPR RI Minta Dituntaskan Kisruh Online

Anggota Komisi IX DPR RI meminta kisruh taksi online di Batam agar segera dituntaskan. Jika perlu, dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengaturnya. Sementara dari Dinas Perhubungan Pemprov Kepri menyebutkan, taksi online kemungkinan bisa beroperasi Juni atau Juli 2018 setelah jumlah kuota diketahui.

BATAM – Putih Sari anggota Komisi IX DPR RI sangat berharap agar pemerintah daerah bisa mengambil langkah lain menyikapi aturan taksi online sehingga kisruh sopir taksi online dan sopir taksi konvensional bisa berakhir.

Terlebih sudah ada aturan yang bisa jadi acuan untuk membuat aturan turunan (Pergub) menyikapi transportasi online dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 tentang Taksi Online.

Zulfikar Achmad, anggota Komisi IX DPR RI lainnya mengatakan, kalau persoalan taksi di Batam tidak segera dicarikan solusinya, akan menambah persoalan baru hingga berlarut-larut.

Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat penuntasan masalah transportasi berbasis online di Batam. Sejumlah pihak terkait dilibatkan dalam mencari solusi terbaik persoalan transportasi online.

”Beruntung kita dengan kehadiran Komisi IX DPR RI ke Kepri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan, baik hambatan tantangan dan kendala akan segera ada titik temu. Sehingga akan segera ada regulasi jelas baik itu secara nasional dan kita di daerah,” kata Nurdin saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kepri di Gedung Graha Kepri Batam, Rabu (31/1).

Nurdin melanjutkan, sebagai kepala pemerintah daerah, dia tidak diam. Dia terus membahas dengan berbagai pihak agar persoalan ini segera selesai. ”Percayalah kita terus bekerja menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.

Nurdin yakin persoalan ini segera tuntas. Kini memang masih ada perbedaan sudut pandang para pihak dalam melihat permasalahan ini. Baik itu penyedia aplikasi online, pekerja online, taksi konvensional dan pengguna jasa angkutan.

Kunjungan Spesifik ini juga membahas masalah BPJS. Karena itu Nurdin juga mengingatkan semua pihak akan pentingnya masalah jaminan sosial. Terlebih setiap warga negara berhak atas jaminan sosial baik kesehatan dan juga ketenagakerjaan.

”Karenanya saya berharap betul, agar semua pihak, baik perusahaan dan pekerja sama-sama punya niat baik untuk ikut program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” harapnya.

Ketua Tim Rombongan Komisi IX DPR RI Samsul Bachri menjelaskan, kalau kunjungan kerja sepesifik ini dilaksanakan serentak di tiga tempat sekaligus yakni Kota Ujung Pandang, Kota Denpasar dan Kota Batam.

Komisi IX, kata Samsul, ingin menerima informasi secara benar atas kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam upaya menjalankan amanat undang-undang dalam hal ini UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

Informasi yang riil dan benar sangat penting, agar pihaknya bisa memastikan seluruh tenaga kerja termasuk di Kepri telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Apalagi tahun 2019 sesuai amanat undang-undang harus menjadi perserta BPJS baik itu ketenagakerjaan dan kesehatan.

”Meski hambatan ada, tapi itu bukan soal karena kita harus terus memastikan, bahwa hak seluruh warga negara untuk bisa mendapatkan fasilitas jaminan sosial,” kata Samsul.

Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri Heri Mochrizal mengatakan, apabila aturan turunan Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 tentang Taksi Online hendak dibuat, maka bentuknya Pergub, bukan Perda.

Ditanya apakah akan dikeluarkan Pergub untuk mengatasi kisruh taksi online di Batam, ia mengatakan, soal apakah itu urgent atau tidaknya yang lebih tahu adalah Dishub Kepri. ”Coba tanya pak kadisnya,” pesannya singkat.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, untuk saat ini belum ada rencana untuk membuat Pergub. Apalagi, di Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 tentang Taksi Online, tugas pemprov hanya dua yakni, mengeluarkan izin operasional dan menetapkan kuota.

Persoalan yang terjadi saat ini, kata Jamhur, aplikator dan badan usaha maupun sopir langsung beroperasi di Batam tanpa izin. Padahal, mengelola transportasi itu harus ada izin lengkap termasuk izin operasional.

Apabila izin sudah ada, maka kuotanya harus jelas. Misalnya, saat ini ada 10 perusahaan yang mengajukan permintaan ingin menjadi pengelola aplikasi ini di Batam kerja sama dengan badan usaha.

Hanya saja, dari 10 perusahaan yang mengajukan, baru satu yang sudah lengkap. Karena itu, dia sudah meminta agar 9 perusahaan lainnya mengurus izin-izin yang diminta.

Sambil melengkapi perizinan itu, Dinas Perhubungan Pemprov Kepri sudah melelang kegiatan survei kebutuhan taksi di Batam. ”5 Desember tahun lalu sudah kita ajukan tendernya. Kalau bulan Februari ini sudah ketahuan pemenangnya, maka mereka akan bekerja sekitar tiga bulan melakukan survei,” jelas Jamhur, kemarin.

Hasil survei lapangan ini selanjutnya akan dioleh dan diperoleh hasil akhirnya berapa sebenarnya kebutuhan taksi di Batam. ”Kuota inilah yang dibagi-bagi nanti,” jelasnya.

Jamhur menambahkan, kemungkinan Juni atau Juli nanti, kuota ini sudah rampung. Sehingga, perusahaan yang sudah mengantongi izin lengkap sudah bisa beroperasional.

Di Batam, kata dia, kisruh taksi online dengan taksi konvensional terjadi sejak Maret 2017. Di kota-kota besar lainnya di Indonesia, taksi online ini sudah masuk sejak tahun 2015.

Sekarang, beberapa kota besar sudah menetapkan kuota taksi di daerahnya. Sedangkan Kepri, baru dilakukan tahun ini. Aplikator yang beroperasi di Batam beroperasi seenaknya saja.

Harusnya, mereka tidak merekrut anggota dulu sebelum semua perizinannya dilengkapi. Kenyataannya, mereka terus merekrut anggota dan langsung beroperasi tanpa izin.

”Yang benar ajalah. Rekrut driver, langsung beroperasi. Izin belakangan diurus. Budaya seperti ini tak bisa dipelihara. Kalau tak ada izin, jangan beroperasi. Jangan setelah bentrok baru sibuk,” tegasnya.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here