Kabag Ekonomi Abaikan Dewan

0
449
Waka I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga.

TANJUNGPINANG – Pengumuman pembukaan seleksi kepengurusan BUMD Tanjungpinang melalui PDF sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat.

Terkait ini, anggota DPRD Tanjungpinang tak dilibatkan yang melanggar Perda nomor 4 tahun 2007 tentang BUMD. Untuk itu, akan dilakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan depan.

Di pengumuman itu disebutkan akan mengisi tiga posisi yang akan berganti. Diantaranya, satu orang Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama PD BPR Bestari. Khusus posisi ini dari unsur pejabat Pemko Tanjungpinang. Serta satu orang posisi Direktur Utama PD BPR Bestari dan satu orang Direktur PT TMB.

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menuturkan, ada beberapa hal kejanggalan dari pengumuman pembukaan seleksi tersebut.

Pertama, dari pengumuman yang beredar tidak jelas siapa yang mengumumkan, apakah Kabag Ekonomi Pemko Tanjungpinang atau tim Pansel yang mungkin sudah dibentuk.

Kedua, jika Pansel sudah terbentuk, seharusnya ada transparansi siapa-siapa saja orangnya. Serta sesuai ketentuan Pasal 8, poin ke tiga, sebelum diangkat menjadi direksi, seorang calon harus lulus tes uji kemampuan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pada poin ke empat dijelaskan, Tim Independen sebagaimana dimaksud, terdiri dari satu orang dari wakil Pemda, satu orang dari unsur DPRD dan satu orang tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang manajemen perusahaan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

”Bila sudah diumumkan pembukaan seleksi kemungkinkan sudah ada tim Pansel, namun siapa-siapa orangnya kami dari DPRD pun tidak tahu,” ucapnya.

Ade Angga menuturkan, bila ini terjadi, maka Pemko Tanjungpinang melalui Kabang Ekonomi tidak mematuhi Perda nomor 4 2007 tersebut. Padahal pengangkatan ataupun seleksi Dirut maupun Direksi mengacu pada Perda.

Ia menuturkan, dirinya sempat bertemu dengan Walikota Tanjungpinang serta Wakilnya, 6 Mei lalu didampingi Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang, Mimi Betty Wilingsih dan sempat menyinggung informasi ini. Inrfomasinya, mereka pun mengaku belum menandantangi SK Ketua Pansel seleksi PT Direksi BUMD Tanjungpinang.

Ia menuturkan, sesuai dengan amanat Perda, bahwa DPRD dilibatkan di dalam Pansel. Untuk diketahui, Perda ini dibuat sebelum periode DPRD saat ini. Untuk itu, DPRD dalam waktu dekat akan meminta penjelasan Kabag Ekonomi Pemko Tanjungpinang, M Amin.

”Rencananya Komisi II DPRD Tanjungpinang akan meminta penjelasan kepada Kabag Ekonomi Pemko Tanjungpinang terkait PDF pengumuman penerimaan Direksi BUMD Tanjungpinang yang sudah tersebar itu,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, M Syahrial mengaku terkejut dengan pengumuman penerimaan Direksi BUMD Tanjungpinang, tanpa adanya keterlibatan sebagai mitra kerja sesuai ketentuan Perda.

”Bila membentuk Tim Pansel tanpa melibatkan anggota DPRD Tanjungpinang, salah. Kita bukan menolak pelaksanaannya tetapi Pemko tidak menaati prosedur. Bila tidak ingin melibatkan DPRD, maka harus mengubah Perda itu dulu,” ucapnya.

“Selagi belum berubah, maka harus mengacu itu,” ucapnya lagi.

M Syahrial menuturkan, terkait siapa yang nantinya peserta serta yang akan terpilih, itu persoalan lain. Hanya saja, Komisi II DPRD Tanjungpinang mempertanyakan, kenapa tidak mengikuti prosedur. Langkah ke depannya, M Syahrial menuturkan, akan hearing bersama bidang terkait.

”Rencananya Selasa ini akan RDP,” tuturnya singkat.

Kabang Ekonomi Pemko Tanjungpinang, Amin dihubungi melalui nomor seluler, tidak tersambung. Sedangkan dengan kontak person informasi tertera pada PDF, Deri Tiodora, S. Sos di nomor 0812 707 4294 tidak menjawab. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here