Kades Dibina Sebelum Bermasalah

0
401
Sardison

Gelar Rakor Pembinaan dan Pengawasan

DOMPAK – Untuk mengantisipasi sebelum bermasalah dengan hukum, kepala desa di Kepri diundang mengikuti rapat koordinasi (rakor) di Aula Dompak, Kamis (27/4).

Rakor Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa (DD) ini diikuti 25 kepala desa yang merupakan perwakilan 5 kabupaten di Kepri dan dibuka Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah.

Saat itu, Arif mengatakan, pihak kabupaten harus intes melakukan pembinaan kepada para perangkat desa agar serapan anggaran maksimal serta tidak melenceng.

Ia mengatakan, aparatur desa tidak seperti pegawai di kabupatan atau kecamatan. Untuk itulah perlunya pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, rakor tersebut merupakan kegiatan pertama yang dilakukan di Kepri sejak dana desa dikucurkan mulai tahun 2015 lalu.

”Rakor ini agar ada pemahaman bersama tentang aturan-aturan penggunaan dana desa, pemanfaatannya, laporan dan pengawasannya. Sehingga, dana desa yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran,” ujar Sardison usai kegiatan.

Kemudian, agar para kepala desa tidak tersandung dengan hukum, maka pihaknya sengaja mengundang tiga pembicara yakni dari Polda, BPK dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepri.

”Tadi para narasumber sudah menjelaskan secara umum apa saja yang membuat kepala desa bisa bermasalah dengan hukum. Indikasinya, ada kepala desa yang memindahkan uang desa dari rekening desa ke rekenin pribadi. Sehingga salah guna,” bebernya.

Kemudian, pihak BPK juga sudah menjelaskan untuk apa saja dana desa bisa digunakan dan dimana potensi kesalahan bisa terjadi.

”Memang, hanya 25 kepala desa yang kita undang. Tapi, kabupaten/kota juga semua hadir. Sehingga, mereka lah yang akan menyampaikan ini nanti ke desa-desa,” tambahnya.

Dengan adanya rakor ini serta penjelasan dari para narasumber, maka ia berharap agar kepala desa semakin waspada menggunakan dana desa serta membenahi administrasinya.

Apalagi seperti diketahui, aturan baru tentang penggunaan dana desa selalu ada. Pengawasannya juga makin ketat. Pemkab pun harus turut membantu pihak desa membenahi secara administrasi.

Ditanya tentang dana desa Karimun dan Bintan yang belum cair, Sardison mengatakan, syarat-syarat yang sudah diperlukan sudah dipersiapkan. Tinggal menunggu rekomendasi sebelum dicairkan.

”Mungkin bulan Mei ini sudah cair. Tadi sempat juga dibahas. Kita berharap agar lebih cepat. Sehingga pihak desa segera mempergunakannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, sekitar Rp 96,51 miliar dana desa sudah cair untuk tiga kabupaten di Kepri yakni untuk Lingga, Natuna dan Anambas. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here