Kades Limbung Akan Hadapi PT CSA

1
626

Kepala Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga Andi Mulya menegaskan, ia siap menghadapi laporan PT Citra Sugi Aditya (CSA) terkait dugaan penjualan lagan negara kepada perusahaan tersebut.

LINGGA – Menurutnya, tuduhan yang dilakukan PT CSA terhahapnya dan salah seorang kades lainnya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

”Perlu saya tegaskan, bahwa kami tidak mengeluarkan surat kepemilikan lahan. Namun, yang sesungguhnya pihak perusahaan menemui kami, untuk meminta penegasan bahwa mereka telah menguasai tanah di desanya,” kata Andi Mulya, menyikapi laporan PT CSA ke Mabes Polri atas dugaan penjualan lahan negara, Senin (5/3).

Baca Juga :  Awe Daftarkan PTT, THL dan GTT BPJS

Andi menjelaskan, sebagai kades yang mendukung masuknya investasi tentunya tidak ingin memberikan kesan menghambat investor.

Begitu pihak perusahaan menyodorkan surat pernyataan, untk meminta dukungan kepemilikan lahan dan tanpa berpikir panjang ia pun menandatanganinya.

”Dalam lampiran surat dukungan, sudah ada pernyataan persetujuan HGU dari Kementerian Kehutanan, serta dukungan bupati yang saat itu menjabat yaitu Daria. Intinya saya lihat sudah sesuai prosedur kepemilikan HGU,” terang Andi Mulya.

Begitu mendapatkan informasi bahwa dirinya dilaporkan pihak perusahaan, ia sempat bingung dan bimbang. Namun, setelah berdiskusi dengan koleganya di bidang hukum pertanahan ia pun menyambangi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lingga.

Baca Juga :  Akses Jalan Desa Belum Menyeluruh

”Oleh petugas BPN, ia mendapatkan informasi bahwa tidak ada persoalan dengan surat pernyataan tanah yang ditandatanganinya. Bahkan, pihak BPN bersedia menjadi saksi bila dibutuhkan,” kata Andi Mulya.

Ia juga menerangkan, sebenarnya pihak BPN Kepri telah membentuk tim B yang bertujuan memverifikasi lahan yang dimiliki PT CSA. Tim B ini juga anggotanya diwakili oleh Pemkab Lingga.

”Sesuai fungsinya tim ini, nantinya memberikan rekomendasi apakah lahan HGU yang dimiliki PT CSA telah sesuai dengan aturan. Bila tidak akan diberikan rekomendasi, apa yang harus dilakukan BPN dan pemerintah terhadap HGU yang dimiliki,” imbuhnya.(TENGKU IRWANSYAH)

Loading...

1 KOMENTAR

  1. Jelas dan luruskan Pk kades . Buktikan yg benar itu benar…dan yg salah itu salah. biar terang benderang… supaya masyarakat lingga tahu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here