Kades Tanjung Irat Jadi Tersangka DKTM

0
494
LOKASI: Aktivitas tambang pasir PT Growa yang berlokasi di Desa Tanjung Irat. f-TENGKU IRWANSYAH/tanjungpinang pos

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga menahan Kepala Desa (Kades) Tanjung Irat, yakni Kahar karena diduga telah melajukan penyelewengan kompensasi Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) dari perusahaan pertambangan pasir PT Growa Indonesia tahun 2017, Senin (19/3).

LINGGA – Tak hanya menahan Kahar, Kejari Lingga juga menahan Ketua Pencairan DKTM Jasmin, Rabu (21/3). ”Penahan terhadap kedua tersangka, setelah penyidik merampungkan berkas pemeriksaan. Saat ini, proses penyidikan telah 99 persen, dan siap dilimpahkan kepenuntutan di pengadilan,” kata Kajari Lingga, Puji Triasmoro, kemarin.

Puji menjelaskan, berdasarkan penyidikan dan keterangan tim ahli dan LKPP kerugian Rp 229 juta yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. ”Kedua tersangka sudah kami tahan. Kemungkinan bulan depan sudah mulai disidangkan. Tinggal memperispkan beberapa berkas administrasi,” kata Puji.

Puji menambahkan, Kedua tersangka Korupsi dana DKTM masyarakat Desa Tanjung Irat ini dikenakan pasal 2 undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi untuk pasal primernya.

Untuk pasal, lanjut Puji, adanya tambahan yakni pasal 3. ”Ancamannya 15 tahun penjara,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Lingga Alias Wello mengatakan sudah menandatangani SK pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa Tanjung irat tersebut. Namun, saat ini prosesnya sudah diserahkan kepada dinas terkait.

Mengenai penahanan kepala desanya tersebut, Bupati Lingga H Alias Wello mengatakan, akan segera menerbitkan surat pemberhentian tetap setelah mendapat keputusan dari pengadilan. ”Pemberhentian sementara sudah kita terbitkan, kalau pemberhentian tetap otomatis nanti kalau sudah ditetapkan jadi terdakwa akan berhentikan,” ujar Awe, sapaan akrab Bupati Lingga.

Atas kejadian ini, Awe berpesan kepada kepala desa yang ada di Kabupaten Lingga agar dapat menjadikan kasus yang melanda Desa Tanjung Irat ini sebagai contoh. Sehingga, kades lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan APBN maupun dana-dana lainnya yang bersumber dari pihak swasta.

”Jadi tidak saja kebijakan dari DD dan ADD, tapi kebijakan-kebijakan lainnya juga harus hati-hati dan kasus cukas ini bisa jadi contoh,” sebutnya. (TENGKU IRWANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here