Kades Tapau Resmi Diberhentikan

0
284
Saidir

Setelah melalui proses panjang, akhirnya Kades Tapau Kepala Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah Sulaiman diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian itu, tindaklanjut dari kasus asusila dengan SS di kediamannya Agustus lalu yang digerebek oleh warga.

NATUNA – Pada saat itu, warga menggerebek Sulaiman berduan dengan SS di kediamannya.

Setelah sekian lama diproses, mulai kelengkapan administrasi dalam memenuhi keinginan warga agar Kades Tapau segera diberhentikan membuahkan hasil.

Pasalnya, surat pengajuan pemberhentian secara tidak hormat kades Sulaiman akhirnya ditandatangani Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal.

Setelah usulan pemberhentian itu ditandatangani, secara otomatis Kades bersangkutan tidak bisa lagi bekerja dan menjalankan aktivfitasnya seperti biasanya.

”Pertanggal 11 Oktober 2018 lalu, Kades Tapau Sulaiman sudah tidak lagi sebagai kepala desa. Segala pengurusan sudah tidak bisa lagi,” kata Camat Bunguran Tengah Saidir, ketika memberikan keterangan, Selasa (16/10).

Usai ditandatangani SK pemberhentian kadesnya itu, pihaknya sudah mengutus Kasi Trantib Kecamatan Bunguran Tengah Gofar Ismail sebagai pelaksana tugas Harian (PLH).

”Jadi sekarang masyarakat tidak perlu lagi bertanya-tanya, kapan digantinya kades tersebut dan sekarang sudah ada penggantinya yaitu Plh Kades Tapau Gofar Ismail. Ia yang akan menjalankan tugas seperti biasanya, dalam hal pelayanan kepada warga,” jelasnya.

Berdasarkan hasil musyawarah desa yang diadakan di Kantor BPD Tapau itu, ternyata Sulaiman tidak mengajukan surat pengunduran diri sampai batas waktu yang ditentukan.

Akhirnya, dengan terpaksa bersangkutan diberhentikan secara paksa dan tidak hormat.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas PMPD Natuna, Indra Joni bahwa yang menjelaskan, bahwa SK pemberhentian Kades Tapau Sulaiman terhitung sejak ditetapkan keputusan Bupati Natuna nomor 316 tahun 2018 tentang pemberhentian Kepala Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna tertanggal 11 Oktober 2018.

Akhirnya sejak usulan masuk, berkas dari BPD Tapau melalui camat tidak ada lampiran pernyataan pengunduran diri dari Kades. Hal ini lah membuat proses menjadi lama.

”Namun akhirnya SK pemberhentian itu ditandatangani Bupati per tanggal 11 Oktober 2018,” tandasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Indra Joni menyampaikan, bahwa pihaknya juga sudah mendengar tentang permasalahan Kades Tapau.

Ia menambahkan, untuk keputusan terkait pengunduran diri kades Tapau semua itu langsung Bupati Natuna dan pihaknya hanya melanjutkan apa yang sudah diputuskan.

Pasca kejadian itu, surat keputusan yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapau melalui kecamatan Bunguran Tengah dan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk diputuskan oleh Bupati Natuna.

Pada musyawarah itu, SL mengakui kesalahannya dan diminta dua opsi yakni membuat surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai seorang kades.

Kedua, diberhentikan secara paksa atau tidak hormat. Ternyata SL tidak mengajukan surat pengunduran diri sampai batas waktu yang ditentukan. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here