Kades Wajib Pasang Baliho APBDes

0
926

NATUNA – KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indra Joni meminta, agar seluruh desa di Natuna memasang baliho berisikan APBDes tahun berjalan. Ini merupakan instruksi Mendagri, demi keterbukaan informasi dan transparansi anggaran desa kepada masyarakat.

Indra Joni juga menyampaikan, bahwa instruksi ini tidak hanya untuk desa-desa di Natuna tetapi desa se Indonesia diwajibkan memajang baliho itu.

”Pada baliho itu dicantumkan besaran APBDes, berikut penyaluran anggaran pada tahun berjalan. Salah satunya tahun anggaran 2017 ini, sebagian besar desa-desa itu sudah memasang baliho,” kata Indra Joni, Selasa (28/11).

Baca Juga :  Tahun ini, Peningkatan Jalan Binjai-Cemaga Dilaksanakan

Bagi desa yang belum membuat baliho APBDes, Indra Joni mengaku akan memberikan teguran kepada kepala desa tersebut. Sebab mulai tahun ini, baliho itu sudah wajib dipajang di depan kantor kepala desa. ”Jadi masyarakat yang ingin tahu, berapa besaran anggaran desa dan untuk apa saja dan tinggal baca di baliho. Ini juga bagian dari publikasi desa,” tegas Indra Joni.

Dari 70 desa, Indra mengaku masih ada beberapa desa yang belum memasang baliho APBDes. Pihaknya juga sudah meminta, sebagian desa yang belum menerapkannya untuk membuat dan memajang di kantor desa.

Baca Juga :  Lima Personel Lanud Naik Pangkat

”Ada juga yang sampai sekarang belum pasang baliho itu. Ini yang tidak tahu kepala desanya, atau memang tidak mau buat saya kurang paham. Tapi tahun depan tidak ada alasan lagi mereka tidak membuat baliho APBDes,” tandasnya.

Saat ditanyakan adanya penurunan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Indra Joni mengatakan, jika pada pengesahan APBD Natuna 2018 masih tetap Rp 1,020 triliun maka dipastikan ADD akan turun.

”Sepertinya ADD yang akan diterima masing-masing desa tahun depan mengalami penurunan, tidak banyak sih cuma bakal turun dan berpengaruh pada skala prioritas usulan pembangunan di desa yang tadinya bisa bangun beberapa kegiatan. Dengan penurunan itu, jumlah kegiatan juga akan dikurangi. Dengan ini kepala desa dan BPD harus merapatkan kembali, dengan masyarakat untuk menetapkan skala prioritas kegiatan,” tutupnya.(HARDIANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here