Kadin Minta Wali Kota Tolak Tarif Pas Pelabuhan

0
370
Renovasi pelabuhan: Para pekerja masih membenahi Pelabuhan Sribintan Pura yang saat ini dalam tahap renovasi. f-martunas/tanjungpinang pos

Mulai 1 Maret 2017, BUMD Kota Tanjungpinang resmi  menjadi pengelola pas Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang. BUMD akan mengelola pas pelabuhan domestik dan internasional.

Tanjungpinang – Namun, pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang, khawatir 1 Maret nanti tarif pas pelabuhan bakal naik.

Menurut Direktur BUMD Kota Tanjungpinang, Nana Suryana, mulai 1 Maret ia akan menempatkan 5 pegawai BUMD untuk menarik pas pelabuhan.

”Pada 1 Maret itu, tidak ada kenaikan pas pelabuhan, tapi itu dimulainya kerjasama pengelolaan pas antara BUMD dan Pelindo I Tanjungpinang,” kata Asep Nana, kemarin.

Mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, mengklaim belum tahu apakah usulan tarif pas masuk diusulkan Pelindo I ke direksi Pelindo I berpusat di Medan.

”1 Maret itu belum ada kenaikan tarif,” tegasnya.

Ketua Kadin Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto, tetap menolak kenaikan tarif bila pelabuhan tidak dibenahi. Karena, dalam hearing dengan DPRD, Kadin, PHRI, Asita, Pelindo, BUMD dan pemerintah tanggal 14 Februari lalu, kenaikan pas pelabuhan ditunda.

”Pengurus Kadin Kota Tanjungpinang sepakat menolak atas rencana kenaikan tarif tersebut. Dan meminta kepada otoritas pengelola pelabuhan Sribintan Pura serta Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk secara bijak mempertimbangkan keberatan kami ini,” kata Bobby Jayanto.

Menurut mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang ini, dasar pemikiran dan alasan keberatan dimaksud adalah, bahwa setiap besaran tarif untuk bentuk apapun mesti sesuai dengan pelayanan. tarif itu, katanya, ditetapkan sebagai beban yang mesti dibayar masyarakat.

”Memestinya tidak semata-mata dihitung berdasarkan pronsip-prinsip keekonomian, operasional pelayanan saja. Wajib juga mempertimbangkan ketentuan regulasi, kondusivitas perkembangan sosial ekonomi, daya saing daerah serta kemampuan daya beli masyarakat,” sebutnya.

Kemudian, sambung Bobby, sesuai perannya, pelabuhan bukan saja berfungsi menjadi jaringan alih modal transportasi dan pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah saja.

”Fungsinya, jauh dari itu. Masyarakat Tanjungpinang banyak yang bergantung dengan aktivitas kehidupannya melalui pelayanan kepelabuhanan. Karena ini ciri daerah kepulauan,” sebutnya.

Pelindo beberapa waktu lalu merencanakan kenaikan tarif pas masuk penumpang domestik dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000. Dan tarif pas pengantar atau penjemput dari Rp 3.000 menjadi Rp 6.000. Serta tarif pas penumpang untuk jurusan internasional dari Rp.13.000 dinaikan menjadi Rp.60.000 per orang. Ini dinilai sangat merugikan masyarakat.

”Struktur dan rentang tarif ini sangat memberatkan dan dinilai tidak sepadan dengan kualitas layanan yang tersedia serta sangat tidak tidak berkeadilan,” tegas kata ketua Partai NasDem Kota Tanjungpianng ini.

Bobby, yang ditwrapkan pelindo itu tdiak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.17/2008 tentang pelayaran yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2009 tentang kepelabuhan serta perubahannya PP/64/2015.

Di aturan itu ditegaskan tentang ketentuan dan pengaturan jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhan yang dituangkan juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6/2013 dan nomor 15/2015.

”Di situ dijelaskan beberapa ketentuan tarif berdasarkan rugulasi,” ucapnya.

Di antaranya, besaran tarif jasa kepelabuhanan, termasuk jasa pelayanan penumpang merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan.

Kata Bobby, kenaikan tarif jasa kepelabuhan wajib dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari otoritas pelabuhan dan Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan besaran tarif yang ditentukan dari audit kinerja dan biaya operasional unit penyelenggara pelabuhan dan BUP.

”Jadi, besaran kenaikan tarif dimaksud wajib disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan,” tegasnya.

Dan, Kadin Tanjungpinang, sangat respon baik dan menghargai adanya komitment PT. Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang, untuk terus menerus berupaya meningkatan sarana prasarana untuk pelayanan penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura.

”Akan tetapi, sebagaimana diketaui pekerjaan perbaikan ataupun pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dimaksud masih sedang berjalan dan belum sepenuhnya diselesaikan untuk peningkatan pelayanan masyarakat saat ini,” tegasnya.

Dengan demikian belum bisa diukur dan diketahui kinerja peningkatan pelayanan yang menjadi dasar kenaikan tarif tersebut. Sampai seluruh pekerjaan tersebut selesai dan dilakukan audit kinerja pelayanan dengan hasil yang signifikan terhadap besaran kenaikan tarif.

”Sejauh ini, sosialisasi kenaikan tarif belum dilakukan secara intensif dan benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat umum Tanjungpinang pengguna jasa kepelabuhan. Sosialisasi kenaikan tarif ini juga sangat penting dan berdampak luas terhadap para pelaku usaha travel, ticketing dan usaha-usaha terkait lainnya yang melakukan kegiatan di pelabuhan,” tegasnya.

Sesuai ketentuan perundangan yang mengatur kepelabuhanan adalah kewajiban dari otoritas pelabuhan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam hal rencana kebijakan menaikan tarif pas masuk pelabuhan.

Atas dasar kewenangan koordinasi dan kewenangan inilah, Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Kadin Tanjungpinang.

”Kadin Kota Tanjungpinang keberatan atas kenaikan tarif pas penumpang pelabuhan Sri Bintan Pura,” tegasnya.

Kadin minta pemangku kepentingan pengguna jasa kepelabuhanan, khususnya dari Wali Kota H Lis Darmansyah untuk membatalkan rencana kenaikan tarif pelabuhan.

Kalau tetap dipaksakan, sangat merugikan masyarakat di tengah ekonomi masyaratkat belum stabil. (ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here