Kadin Perkarakan Sikap Direksi Pelindo

0
573
Bobby Jayanto

Dewan Belum Setujui Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan

PT Pelindo Tanjungpinang dinilai melakukan diskriminasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke Tanjungpinang. Tarif pas penumpang di Pelabuhan Internasional  Sribintan Pura untuk WNA dan WNI berbeda. WNA harus bayar Rp 55 ribu sedangkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp 35 Ribu. Aturan ini mulai diberlakukan 1 Juni. 

TANJUNGPINANG – Kini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkarakan keputusan Direksi PT Pelindo I yang telah menaikkan pas Pelabuhan Intersional dua versi, berlaku 1 Juni kemarin. Hal ini diungkapkan Ketua Kadin Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto, kemarin. ”Ada diskriminasi terhadap WNA. Kenapa tarifnya WNA dan WNI berbeda. Ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia,” kata Bobby Jayanto, kemarin.

Mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, menjelaskan bila WNA tahu kalau ia diskriminasi, dampaknya cukup besar terhadap dunia pariwisata di Kota Tanjungpinang bahkan di Kepri. Kunjungan pariwisata pasti turun yang ke Tanjungpinang.

”Kalau WNA bernyanyi di koran luar negeri, kalau dirinya diskriminasi karena diterapkan pas pelabuhan berbeda dengan pas pelabuhan untuk WNI, habislah dunia pariwisata Kepri,” tegasnya.

Bobby juga membantah pernyataan General Manager PT Pelindo Tanjungpinang, I Wayan Wirawan kalau kenaikkan pas sudah mendapat dukungan dari elemen masyarakat.
”Coba tanya ke Pelindo siapa yang mendukung kenaikkan pas pelabuhan. Pelindo jangan pura-pura lupa hasil dengar pendapat (hearing)dengan DPRD Tanjungpinang,” tegasnya.

Dua kali rapat dengan pendapat di DPRD Kota Tanjungpinang, PHRI, Asita, LAM Tanjungpinang bahkan Kadin Kota Tanjungpinang menolak kenaikkan pas. Waktu rapat dengar pendapat di DPRD Tanjungpinang, semua elemen menolak karena kondisi pelabuhan yang masih minim pelayanan. Hasil rapat itu, semua elemen, baik PHRI, Asita, LAM dan Kadin, mendukung kenaikkan pas pelabuhan bila pembangunan yang sedang dibangun sudah selesai.

”Saya sangat menyesalkan apa yang dilakukan GM Pelindo, berani menaikkan pas pelabuhan tanpa ada persetujuan dari masyarakat,” tegasnya. Bahkan ia juga heran, kenapa Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, warganya menolak justru ini memberikan dukungan.

”Saya sudah mengirimkan surat resmi kepada PT Pelindo, Wali Kota, BUMD Tanjungpinang, terkait saran Kadin, agar jangan menaikkan tarif dulu, tapi tidak ada direspon. Bahkan surat kami yang kami kirim tidak dibalas-balas sampai saat ini,” tegasnya. Kata Bobby, kenapa PT Pelindo menerapkan dua versi harga pas pelabuhan. Ia melihat agar WNI tidak melakukan protes, karena harganya masih di bawa harga pas untuk WNA.

”Itulah liciknya Pelindo tak mau mendengarkan masukan dari masyarakat. Seolah-olah Pelindo membangun di pelabuhan tidak memiliki uang. Mestinya GM Pelindo memiliki rasa malu,” tegasnya.

Dewan Belum Setuju Kenaikan Tarif
Anggota Komisi II Reni mengaku terkejut dengan sikap PT Pelindo Tanjungpinang yang jadi menaikkan pas tarif masuk Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) dengan kondisi yang masih semrawut.

”Ini sangat mengejutkan anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Sebab dalam beberapa kali rapat bersama dengan berbagai pihak, banyak yang tak setuju termasuk tokoh masyarakat yang di wakili LAM dan Kadin waktu itu,” ujarnya.

Dalam rapat bersama waktu itu, Ketua LAM Tanjungpinang, Wan Rumadi meminta PT Pelindo Tanjungpinang boleh menaikkan tariof, asalkan pembangunan atau rehabilitasi sudah selesai.

”Jadi saya tegaskan, dalam rapat bersama belum ada kata sepakat tekait kenaikan tarif itu. Malam berbagai pihak menolak karena kondisi pelabuhan masih semberaut,” tambahkanya.

Ini bukan soal besaran tarif, tetapi lebih kepada layak atau tidak layak untuk naik. Jika besaran, harusnya dibahas setelah pembangunan selesai.

Ia berharap dengan kenaikan ini, masyarakat jangan beranggapan bahwa DPRD Kota Tanjungpinang setuju, untuk itu, perlu melakukan rapat antarkomisi I, II dan III terkait sikap atas kenaikan tersebut. Bahkan sampai kini, terkait bagi hasil dari PTT Pelindo ke PT TMB yang merupakan BUMD Kota Tanjungpinang belum pernah dibahas dan disepakati dalam rapat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengaku terkejut atas dukungan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah terhadap kenaikan tarif pelabuhan internasional SBP. Sebab selama ini, Lis dikenal dengan sikap yang pro pada pembangunan dan pelayanan.

”Apa benar Pak Lis ini. Kalau benar perlu dipertanyakan berpihak kemana, apakah masyarakat demi kenyamanan atau pihak lain yang jelas-jelas menyengsarakan,” ungkapnya.

Saat disinggung persetujuan kenaikan itu, karena ada bagi hasil dari PT Pelindo ke PT TMB (BUMD), menuurutnya ini juga akan lebih bermasalah. Pertama karena PT TMB meskipun badan usaha yang mencari keuntungan, tetapi tidak harus berbisnis menyusahkan masyarakat. Serta terpenting, bahwa kerja sama dengan pihak ketiga termasuk PT Pelindo Tanjungpinang harus mendapat persetujuan dari DPRD.

”Sampai sekarang kelembagaan DPRD belum pernah membuat persetujuan yang ditandai dengan rapat paripurna.

Untuk itu, Fraksi Demokrat meminta agar kenaikan ditunda,” tuturnya. General Manager PT Pelindo Tanjungpinang, I Wayan Wirawan, saat dikonfermasi mengaku belum tahu, rencana keputusan kenaikkan pas pelabuhan akan digugat. ”Saya belum tahu. Entar dulu ya saya mau rapat dulu,” tegasnya singkat.(ABAS-DESI-ANDRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here