Kandidat, Gagasan dan Pemilukada Tanjungpinang

0
439
Raja Dachroni

Menyimak pernyataan Gubernur Kepri Dr. Nurdin Basirun di Tanjugpinang Pos Sabtu (13/1), Lis-Syahrul Diharapkan Adu Konsep tentu suatu tanda bahwa orang nomor satu di Kepulauan Riau itu menginginkan Pemilukada Tanjungpinang berjalan damai dan masyarakat disuguhkan dengan gagasan berupa konsep-konsep atau program-program, sehingga siapapun yang terpilih nanti bisa membangun Tanjungpinang dan membuat masyarakat menyatu dan tidak terkotak-kotak.

Oleh: Raja Dachroni
Direktur Gurindam Research Centre (GRC)

Pernyataan itu juga secara tersirat mengarahkan kepada kandidat untuk memiliki gagasan yang sefrekuensi dengan Gubernur. Meminjam pendapat Gubernur DKI Anies Baswedan pentingnya seorang pemimpin itu sebelum bekerja memiliki gagasan dan narasi agar bisa menuntaskan persoalan dan menyiapkan warisan kepemimpinan yang baik kepada kepemimpinan berikutnya.

Adu konsep atau gagasan menurut penulis adalah satu cara agar Pemilukada yang selama ini membuat masyarakat terkotak-kotak dan cenderung menyinggung hal yang berbau SARA sehingga Pemilukada menjadi suatu kerawanan tersendiri. Membaca Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang dirilis Bawaslu dan dilansir Kompas, Senin (18/12) lalu ada semacam kekhawatiran tersendiri bagi perjalanan pesta demokrasi lokal yang akan digelar di 171 daerah nantinya. Bagaimana tidak, sebanyak 51,9 persen responden yang disurvei menganggap atau melihat potensi kerawanan terjadi dalam beberapa aspek yakni keamanan, politik identitas, dan penggunaan media sosial. Kita tentunya sangat berharap Pemilukada yang kita gelar pada Juni 2018 nantinya bisa melahirkan pemimpin yang membuat kita bersatu dan mampu menyelesaikan masalah di daerahnya.

Untuk mewujudkan hal ini tentu kandidat perlu menawarkan program-program atau konsep-konsep pembangunan. Pendekatan program adalah satu cara untuk menuntaskan beragam persoalan di daerah yang selama ini memang tersandera dengan politik identitas seperti persoalan putra daerah atau hal-hal yang bersifat SARA lainnya. Pemilukada Serentak 2018 harusnya menjadi momentum untuk masyarakat di daerah memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah dengan program-program konkritnya bukan malah menciptakan kegaduhan.

Kerawanan dalam Pemilukada ini memang perlu diantisipasi sedini mungkin. Persoalannya adalah bagaimana caranya? Jawabannya menurut penulis sangat sederhana yakni dengan menjadikan Pemilukada Serentak menjadi festival program dan ia bisa saja diinisiasi KPU, Bawaslu atau bahkan partai-partai yang ada di daerah dengan menggandeng masyarakat atau pemilih. Partai-partai atau kandidat pasangan calon harus berkomitmen untuk tidak menerapkan praktek politik uang atau tidak menyuap masyarakat dengan memberikan sesuatu kepada mereka.

Dengan kata lain, persoalan politik uang dan isu SARA begitu menghantui Pemilukada Serentak kita. Isu SARA kerap digunakan oleh aktor-aktor politik untuk menggairahkan nafsu pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Kita tidak bisa memungkiri juga bahwa tingkat pendidikan pemilih yang relatif rendah di pedesaan, sementara pemilih di kalangan menengah atas yang konon kabarnya berpendidikan itu cenderung apatis dengan momentum pesta demokrasi saat ini.

Pendekatan untuk kalangan ini hanya bisa didekati dengan program, tetapi karena jumlahnya relatif terbatas dan tidak begitu diperhitungkan secara elektoral sehingga membuat partai atau kandidat tidak begitu tertarik untuk membuat atau memikirkan program yang unggul apalagi di daerah pedesaan. Ini merupakan tantangan berat memang, tapi sudah saatnya kita perlu mengupayakan bagaimana di daerah juga bisa didorong agar Pemilukadanya menjadi festival program bukan kegiatan politik rutinitas lima tahunan yang diselimuti dengan konser dangdut atau beragam paket hiburan yang ditawarkan kandidat saat masa kampanye.

Kesadaran Pemilih
Dalam pendekatan prilaku pemilih, pemilih secara umum terbagi dalam dua tipologi yakni pemilih tradisional dan pemilih cerdas atau rasional. Pemilih tradisional cenderung memilih kandidat karena kedekatan tertentu bisa jadi karena keluarga dekat, usia, aliran kepercayaan dan kedekatan emosional lainnya. Sementara, pemilih cerdas akan menjadikan program atau janji politik sebagai dasar pilihannya.

Pemilih yang cerdas akan memilih program-program yang terukur tidak hanya janji kosong. Kesadaran untuk menjadi pemilih cerdas inilah yang perlu didorong. Pemilih cerdas tentu akan memilih pemimpin yang terbaik yang tergambarkan jelas dalam gagasan programnya. Penulis juga menyadari, ini bukanlah suatu hal yang mudah, namun memang menjadikan Pemilukada sebagai festival program atau gagasan sangat perlu sehingga dua hal yang menjadi momok dalam setiap pesta demokrasi yakni politik uang dan isu SARA bisa diatasi.

Pemilih tradisional dari pendekatan prilaku pemilih cenderung disentuh sisi sosiologis dan psikologis saja oleh pasangan calan yang ikut bertarung di Pilkada sementara sebaliknya pemilih cerdas akan mengedepankan rasionalitasnya ini bertalian dengan rasionalnya. Terkait pemilih cerdas yang rasional ini memang perlu disadarkan, pemilih harus diarahkan memilih calon pemimpinnya berdasarkan program sehingga hadirnya seorang pemimpin bisa menyelesaikan sebuah masalah bukan malah menimbulkan kerawanan atau kegamangan bagi masyarakatnya.

Nah, kesadaran ini perlu didorong oleh partai politik yang memiliki tanggungjawab penuh untuk merekomendasikan calon pemimpin, KPU yang memiliki hak untuk membuat debat politik yang bergizi, perguruan tinggi dan beragam LSM yang memiliki konsentrasi terhadap Pemilu ataupun Pemilukada.

Komitmen Media Massa
Meminjam tulisan Yuliandre Darwis, Ph.D Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat /Dosen Komunikasi Fisip Unand, “Media dan Kontestasi Pilkada,” di sebuah media cetak, disebutkan bahwa di era kebebasan pers, memang tak ada larangan bagi jurnalis meliput kegiatan politik partai tertentu. Namun posisi media harus jelas dalam arus politik Pilkada. Apakah media itu secara terbuka turut menjadi sarana politik praktis karena kedekatan calon pemimpin daerah dengan media. Atau media memainkan peran berada di balik layar teater politik Pilkada.

Mungkinkan media bersikap netral atau justru berpihak kepada kelompok tertentu. Komisioner KPI itu mengingatkan, sesungguhnya media massa tidak boleh bersikap partisan, apalagi hanya mementingkan golongan tertentu. Dengan kata lain, media harus independen meskipun mereka memiliki kedekatan dengan pasangan calon Pilkada.

Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang perlu mendapat perhatian, yakni (1) kebebasan dan independensi. (2) keterlibatan dan solidaritas. (3) Keanekaragaman dan akses. (4) Objektivitas dan kualitas informasi. (McQuail, 1987: 125).

Sadar atau tidak, media massa saat ini sudah menjadi kelas penguasa pikiran masyarakat saat ini. Kalau boleh jujur, pikiran kita sudah dihegemoni oleh media massa. Teori hegemoni ini dikenalkan oleh Antonio Gramsci (1971) untuk menggambarkan dominasi satu kelas sosial atas orang lain. Hegemoni merujuk pada kepemimpinan moral, filosofis, dan politik sebuah kelompok sosial yang tidak diperoleh secara paksa namun dengan persetujuan aktif dari kelompok sosial lainnya melalui kontrol budaya dan ideologi.

Kelompok sosial dominan memberikan dampaknya dan mendapatkan legitimasinya melalui mekanisme sosial seperti pendidikan, agama, keluarga, dan media massa. Sedangkan yang dimaksud dengan hegemoni media adalah dominasi berbagai aspek kehidupan serta pemikiran tertentu dengan menembus budaya dan nilai dominan dalam kehidupan sosial. Hegemoni media berfungsi sebagai pembentuk budaya, nilai, dan teknologi masyarakat yang sangat penting.

Media massa yang dinaungi perusahaan pers memiliki peranan yang tertuang dalam Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Disebutkan dalam pasal tersebut Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada celah bagi media massa untuk memberitakan hal-hal yang tidak produktif bagi masyarakat apalagi berita provokatif. Sudah saatnya, media massa yang di dalamnya terdiri para jurnalis kembali ke khittahnya yang selama ini suka atau tidak sejak Pilpres dan beberapa Pilkada serentak di gelombang pertama dan kedua menjadi media partisan bisa didorong menjadi media massa yang berkontribusi mendorong Pemilukada Serentak menjadi sebuah festival gagasan atau program. Semoga!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here