Kanpel Kemenhub Hambat Ekspor-Impor

0
1068
PADAT: Peti kemas cukup padat di Pelabuhan Batuampar dan siap untuk diekspor ke berbagai negara tujuan.f-martunas/tanjungpinang pos

BATAM – Pengusaha di Batam, khususnya yang bergerak di bidang ekspor impor mengeluhkan pelayanan buruk dari Kantor Pelabuhan Kementerian Perhubungan, dalam beberapa bulan ini.

Aktivitas yang terhambat diantaranya izin banker, izin berlayar, bongkar muat, buang limbah dan lain. Dampaknya, klain pengusaha di Singapura banyak komplain.

Menurut Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Batam INSA Kepri, Osman Hasyim, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kemenhub RI.

Diakui, pihaknya sudah menyurati Menteri Perhubungan RI terkait persoalan ini. Karena dalam menjadikan Batam sebagai industri mandiri, dibutuhkan pelayanan publik yang baik.

Baca Juga :  Ingin Sekretariat PPTMA Tetap di Lingga

”Klien kita dari luar negeri sudah komplain, karena pelayanan ini, mereka kena imbasnya,” ungkap Osman, kemarin.

Ia mengatakan, pengaduan yang diterima INSA, ekspor impor tertahan sejak dipimpin Kepala Kanpel Kemenhub, Bambang. Berkas harus tandatangannya.

Sehingga kemarin terjadi laporan massal ke INSA. Bambang dinilai menghambat kegiatan, karena semua izin harus persetujuan dia.

”Sehingga mengganggu kelancaran pelayaran dan mengganggu perekonomian Batam. Hasil rapat tadi, meminta Bambang diganti,” cetusnya.

Ditegaskan Osman, pelayanan publik tidak bisa berhenti hanya karena Bambang sibuk. Peraturan Menteri disebutkan sudah mengatur tugas pejabat eselon, sehingga tidak harus kepala kantor pelabuhan Kementerian Perhubungan yang tandatangan.

Baca Juga :  Semua Pungli Ada Bukti

”Sekarang, karena nunggu dia, pengusaha ada yang menunggu hingga satu minggu baru keluar izin. Sudah tidak benar lagi. Dia menciptakan biaya tinggi, karena yang punya kapal atau yang sewa merugi,” cetusnya.

Pernyataan itu dibenarkan PT Pendapatan Lintas Samudera, Rasyid. ”Kita mau berurusan dengan dia (Bambang) tapi tak ditanggapi. Kita maunya pelayanan jasa cepat. Sandar di Singapura saja sudah 2000 dolar Singapura. Kena denda kita kalau ternyata tak bisa masuk di hari yang sama,” kata dia.

Baca Juga :  Desember, Turis Dominasi Pakai Angkutan Laut ke Kepri

Pengusaha dari PT Bahari Eka Nusantara, Aris mengatakan, lambatnya pengurusan perizinan tersebut, berimbas pada pengeluaran biaya yang lebih mahal. Diharap pelayanan publik di Kantor Pelabuhan itu bisa segera diperbaiki.

”Sebelumnya tidak begitu. Sesuai Permenhub Nomor 34 Tahun 2016, sudah ada pembagian tugas masing-masing di kanpel itu,” bebernya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here