Kapal Bantuan Nelayan Tidak Maksimal Dimanfaatkan

0
700
Kapal bantuan KPP untuk nelayan yang berlabuh di Pelabuhan Nelayan Siantan.f-indra gunawan/tanjungpinang pos

ANAMABAS – Kapal bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk kelompok nelayan Kecamatan Siantan tidak dimanfaatkan maksimal.

Sudah diberikan sejak 2016 hingga sekarang namun belum memiliki surut ukur, sehingga terkendala menggurus surat izin lainnya.

Hal ini dikatakan Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra.

Dituturkannya, terkait hal ini pihaknya telah menyampaikan secara lisan maupun tulisan ke pihak Pemerintah Anambas khususnya Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan agar ditindaklanjuti.

Menurutnya, jika surat ukur tidak ada tentu tidak bisa mengurus surat izin lainnya. Akibatnya, kapal itu tidak bisa maksimal dimanfaatkan.

Ia berharap kapal yang bermuatan 51 Grosston (GT) itu bisa ddigunaka sebagai angkut ikan dari wilayah Anambas menuju wilayah Tanjungpinang.

”Sejak dulu kita sudah sampaikan, bahkan sudah tiga kali pergantian kepala dinas terkait itu, belum ada titik terang penjelasa,” Kata Dedi Syahputra kepada wartawan saat ditemui di kedai kopi, Tarempa, Minggu (16/12).

Baca Juga :  DPM-PTSP Beri Usulan ke Ombudsman

Ia juga mengaku tidak mengerti persoalan apa yang menghalangi dinas terkait belum bisa memberikan keputusan yang jelas terkait itu.

”Kami tidak mengerti apa kendala mereka. Pastinya hingga tahun 2018 belum ada keputusan,” ucap dia.

Bahkan sesuai informasi yang diperoleh dari kelompok nelayan, bahwa perwakilan kelompok tersebut pernah di bawa dinas terkait ke tingkat Provinsi Kepri. Meski demikian keputusan belum diterima juga.

”Pasti maju kalau kapal itu bisa di bawa ke luar daerah. Terkait pengelolaannya nanti bisa melalui koperasi nelayan.

Ia menilai, bila itu teralisasi, tentu yang diuntungkan para nelayan itu sendiri. Tujuannya hanya meningkatkan perekonomian para nelayan di dalam kelompok tersebut.

Baca Juga :  ASN Diminta Terlibat Putuskan Mata Rantai Narkoba

Tambahnya, dilantik Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Anambas yang baru bisa menindaklanjuti harapan dan usulan para kelompok nelayan tersebut tentang hal yang sama.

”Mudah-mudahan kepala dinas terkait yang kemarin baru dilantik bisa menjawab pertanyaan dan harapan para kelompok nelayan ini. Kami masih tetap menunggunya,” tukas dia.

Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Anambas, Effy Sjuhairi mengatakan, pihaknya saat ini sedang memproses hal tersebut. Kini masih dalam tahap penjajakan dengan sejumlah pihak yang berkaitan.

Ia juga berjanji dalam waktu dekat akan segera memberi keputusan tentang hal itu.

”Kita sudah melakukan prosesnya dan butuh waktu sedikit. InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan kasi jawabannya,” terang Effy yang baru tiga bulan menjabat.

Baca Juga :  HNSI Tangkap Kapal Pukat Mayang

Tambahnya, proses surat itu perlu komunikasi dengan pihak Syahbandar Tarempa atau Syahbandar Tanjungpinang. Selain itu ia juga melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Kepri.

Ia juga belum bisa memastikan apakah nanti surat ukur itu bisa dikeluarkan pemerintah tingkat kabupaten atau kewenagan provinsi.

Menurutnya, masih perlu dilakukan koordinasi yang baik semua instansi berkaitan.

”Kami berharap kepada kelompok nelayan untuk memberi kesempatan saya mencari informasi dulu. Saya janji akan aktif dan sedang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak pastinya,” tutup dia. (ign)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here