Karhutla, Lagu Lama Aransmen Baru

0
105
Billy Jenawi

Oleh: Billy Jenawi
Dosen Program Studi Administrasi Publik
Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) telah merilis data pada tahun 2019 ini awal musim kemarau diprediksi mulai bulan April, Mei dan Juni. Sedangkan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus. Musim kemarau yang cukup lama dapat mengakibatkan potensi kebakaran hutan lahan di Indonesia semakin besar.

Hingga bulan Agustus 2019 saja BMKG mendeteksi terdapat 85 titik panas kebakaran hutan yang ada di wilayah Sumatera, dan Provinsi Riau menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak yakni 54 titik. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga menyatakan terdapat enam wilayah provinsi di Indonesia yang masuk kedalam kategori siaga darurat kebakaran hutan. Adapun provinsi-provinsi tersebut yakni: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Selain itu, ada juga provinsi lain yang lahan dan hutannya terbakar paling banyak terjadi Kalimantan Timur (5.153 hektare), Kepulauan Riau (4.969 ha), Sumatera Selatan (2.274 hektare) juga Kalimantan Utara dengan luas lahan-hutan terbakar mencapai 792 hektare.

Tragedi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia bukan baru tahun ini saja terjadi, peristiwa ini selalu terulang setiap tahun terutama jika mengalami musim kemarau yang panjang. Dalam lima tahun terakhir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan data yang dikumpulkan dari laporan masing-masing daerah. Data tersebut menunjukkan jumlah hutan dan lahan yang terbakar di 34 provinsi yang ada di Indonesia di rata-rata diatas 100.00 ha.

Angka mengejutkan justru terjadi pada tahun 2015, dimana total hutan dan lahan yang terbakar seluas 2.611.411,44 ha dengan total titik api sebanyak 27 ribu. Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hutan dan lahan terbakar paling besar yakni 646.298,80 ha. Dengan luas lahan yang terbakar sebanyak itu, bisa dibayangkan kerugian yang dialami. Kerugian tidak hanya dirasakan dalam hal ekonomi tetapi juga dalam bentuk lainnya.

Dari data yang dirilis oleh beberapa media cetak nasional, jumlah kerugian yang dialami pemerintah akibat Karhutla pada tahun 2015 sebesar 2,1 triliun rupiah. jumlah ini akan bertambah jika kita melihat dampak lain yang diakibatkan oleh Karhutla semisal kesehatan masyarakat; terhentinya proses produksi; terganggunya sektor perdagangan dan trasportasi, dan lain sebagainya. Maka estimasi kerugian pada tahun 2015 tersebut mencapai 16,1 milar USD atau setara dengan 221 triliun rupiah. Angka ini bahkan lebih besar bila dibandingkan dengan kerugian pada saat tsunami Aceh pada tahun 2004 sebesar 7 miliar USD.

Pada bidang kesehatan, akibat yang ditimbulkan akibat Karhutla juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut dapat berakibat pada terganggunya sistem pernapasan. Ketika terjadi karhutla, banyak masyarakat yang mengeluhkan berbagai macam dampak negatif misalnya pneumonia, asma, gangguan penglihatan, penyakit kulit dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Bahkan dampak ekstrimnya dapat menyebabkan kematian. Tragedi karhutla selama tahun 2015 menyebabkan 19 orang meninggal dunia. Kandungan gas yang dihasilkan dari karhutla juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka panjang.

Kabut asap akibat karhutla juga berdampak dalam dunia pendidikan. Banyak anak-anak yang tidak dapat ke sekolah karena kabut asap dan kualitas udara yang buruk. Kondisi seperti ini sebenarnya dilematis, jika tidak ke sekolah maka akan tertinggal pelajaran namun jika dipaksa ke sekolah tentu saja kesehatan menjadi taruhannya. Bahkan beberapa sekolah di wilayah yang terdampak kabut asap akibat karhutla mengambil solusi ekstrim dengan menutup sekolah dan menghentikan proses belajar mengajar hingga kondisi membaik. Kerugian seperti ini tentu sangat sulit jika harus dinilai dengan uang, tapi punya dampak besar karena berhubungan dengan terhambatnya proses pengembangan sumber daya manusia.

Kerugian lain akbiat karhutla yang sangat mudah kita lihat tentu saja di bidang lingkungan. Hutan dan lahan gambut yang terbakar dapat merusak ekosistem lingkungan. Hutan merupakan sumber kehidupan karena di hutanlah terdapat berbagai komponen ekosistem yang tumbuh dan berkembang, namun sengaja dirusak. Bahkan di beberapa tempat, hutan dijadikan tanah ulayat dan bersifat sakral. Dengan rusaknya hutan, tidaklah heran jika banyak kasus mengenai hewan liar yang memasuki wilayah kampung atau pemukiman penduduk. Ini terjadi karena tempat tinggal mereka telah rusak akibat terbakarnya hutan.

Karhutla juga dapat menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat cadangan air dan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tanah longsor maupun banjir. Oleh karena itu, karhutla ini dapat menjadi pemicu terjadinya bencana-bencana lainnya yang terkadang tidak pernah kita sadari.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia selama ini lebih banyak disebabkan karena ulah manusia, jika dihitung secara kuantitatif jumlahnya lebih dari 90%. Artinya hanya kurang dari 10% yang disebabkan oleh faktor alam. Dari 4 provinsi dengan tingkat kasus karhutla tertinggi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi. Sampai dengan Agustus 2019 ini total ada 100 kasus karhutla yang ditangani oleh kepolisian. Dari jumlah tersebut, terdapat 87 tersangka dimana 86 tersangkanya dari kalangan perorangan (individu) sedangkan 1 tersangka lainnya berstatus korporasi (perusahaan).

Meskipun tersangka kasus karhutla sebagian besar pelakunya merupakan individu, polisi tentu harus tetap menyelidiki motif dibalik pembakaran tersebut termasuk kemungkinan keterkaitan pelaku dengan pihak korporasi. Karena bisa saja pelaku-pelaku yang bekerja secara individu ini dimanfaatkan oleh oknum korporasi. Karena berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BNPB biaya yang diperlukan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar jauh lebih kecil yakni Rp600.000 – Rp800.000 bila dibandingkan dengan cara tanpa membakar yakni Rp3.500.000 – Rp5.000.000 per hektarnya. Selain itu, perlu juga diterapkan hukuman yang maksimal dan memberatkan agar memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya karhutla.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi karhutla, salah satunya adalah dengan mengeluarkan berbagai undang-undang, peraturan, petunjuk teknis dan lain sebagainya. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengatasi karhutla dibentuklah Badan Restorasi Gambut pada tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016.

Namun, yang terpenting dari itu semua tentulah komitmen dari berbagai pihak untuk dapat sama-sama mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla setiap tahunnya. Sehingga tragedi karhutla tidak menjadi momen tahunan yang selalu berulang dengan penyesuaian penanganan, ibarat kata lagunya tetap lama namun aransemennya baru. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here