Karyawan BLR Ngaku Diintimidasi Sebelum Dipecat

0
449
TAMPUNG ASPIRASI: Komisi I DPRD Bintan bersama Kepala DPMPTSP Naker Hasfarizal menampung aspirasi yang disampaikan ekskaryawan BLR yang di-PHK, di kantor dewan, Selasa (26/9) kemarin. F-yendi/TANJUNGPINANG POS

Buruh Ngadu ke Dewan Bintan

BINTAN – PULUHAN ekskaryawan Bintan Lagoon Resort mendatangi Kantor DPRD Bintan, dan mengadukan nasib ke dewan Bintan, Selasa (26/9) kemarin. Dalam audensi itu, karyawan mengaku diintimidasi pihak perusahaan, sebelum dipecat.

Karyawan diterima oleh Komisi I DPRD Bintan, dihadiri Hasriawadi, drg Raja Miskal dan M Zuhdi. Dalam pertemuan itu, Abdul R Ali mengatakan, dirinya dipecat akhir 2016 lalu, tanpa pesangon. Ia di-PHK oleh perusahaan, karena membuat status di facebook dengan menyebut kata ‘telor’.

”Tiba-tiba saya dipanggil oleh tim perusahaan. Saya diintimidasi dan sempat dipukul. Pihak perusahaan selalu menawarkan kepada karyawan, mau dilaporkan ke polisi atau undur diri. Itu modus mereka. Sekarang, tolong perjuangkan nasib kami,” kata Ali.

Ali tidak melapor ke polisi atas tindakan tim pihak perusahaan itu. Karena, tidak ada bukti visum dan saksi. ”Saya cuma bukti rekaman di hape. Tapi, kata teman-teman, bukti rekaman ini lemah. Makanya saya tak melapor,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Nofriadi Ketua PUK SPSI Reformasi PT Bintan Lagoon Resort (BLR) mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 41 karyawan yang di-PHK tanpa pesangon. ”Terakhir, 27 karyawan di-PHK karena melakukan aksi mogok kerja, Jumat lalu. Tolong perhatian nasib kami,” sebut Nofriadi.

Kepala DPMPTSP dan Naker Bintan Hasfarizal Handra mengatakan, pihaknya sudah menghubungi pihak BLR, untuk mengadakan pertemuan (mediasi) dengan pekerja. Mediasi bipartit direncanakan, Jumat (29/9) ini. Jika tidak ada putusan, akan tempuh melalui tripartit.

”Kalau tidak ada putusan, kita akan keluarkan anjuran dulu. Tak ada hasil juga, baru ditempuh melalui PHI. Saya juga prihatin dengan nasib karyawan,” ungkap Hasfarizal.

Menurut Hasfarizal, dari pihak perusahaan beralasan, melakukan PHK, karena karyawan melakukan pelanggaran berat. Di lain hal, pihak perusahaan juga menggugat DPMPTSP Bintan melalui PTUN, atas pencatatan PUK SPSI Reformasi di PT BLR.

”Saya atas nama Pemkab Bintan juga digugat oleh perusahaan. Kuasa hukum perusahaan, justru Sekretaris SPSI Reformasi sendiri. Tapi bagaimana pun, kita akan cari solusi. Paling tidak, ada win win solution,” tambah Hasfarizal Handra.

Hasriawadi mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan karyawan kepada pimpinan DPRD. ”Kita akan mencari solusi, agar nasib karyawan ini bisa diperjuangkan. Kasihan juga, mereka sudah di-PHK, tanpa pesangon lagi,” kata Hasriawadi singkat, usai audensi.(YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here